PP 91/2021, PPh Final Bunga Obligasi Turun Menjadi 10%
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Aturan ini berlaku mulai 30 Agustus 2021 [1][3].
Tarif turun dari 15% ke 10%
Sebelumnya, bunga obligasi yang diterima investor dalam negeri dikenai PPh final 15%, sedangkan investor asing dikenai 20%. Melalui UU Cipta Kerja dan PP 9/2021, tarif bagi investor asing (selain BUT) diturunkan menjadi 10% mulai 2 Agustus 2021. Akibatnya, investor dalam negeri justru menanggung tarif lebih tinggi [2].
PP 91/2021 menghapus ketimpangan itu. Bunga obligasi bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT kini dikenai PPh final 10% [2][3].
Penghasilan yang dicakup
- Bunga dari obligasi dengan kupon, sesuai masa kepemilikan.
- Diskonto dari obligasi dengan kupon dan tanpa kupon, yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan [3].
Siapa yang dikecualikan?
Tarif final tidak berlaku bagi:
- dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan atau memperoleh izin OJK; dan
- bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia [3].
Bagi keduanya, bunga obligasi dikenai PPh dengan tarif umum melalui SPT Tahunan.
Siapa yang memotong?
Pemotongan dilakukan oleh penerbit obligasi, kustodian, perusahaan efek, dealer, bank, atau dana pensiun yang bertindak sebagai pembeli, sesuai jenis transaksinya [3].
Saran praktis
- Investor perorangan perlu mencocokkan bukti potong dari kustodian atau perusahaan efek dengan laporan kupon yang diterima.
- Laporkan bunga obligasi sebagai penghasilan yang dikenai PPh final dalam SPT Tahunan, bukan penghasilan yang dikenai tarif umum.
- Bandingkan imbal hasil bersih obligasi dengan deposito dan reksa dana, karena perbedaan tarif memengaruhi pilihan investasi.