Meterai Elektronik Resmi Diluncurkan, Ini Cara Pakainya
Sejak UU 10/2020 tentang Bea Meterai berlaku pada 1 Januari 2021, dokumen elektronik ditegaskan sebagai objek bea meterai. Sarana pembayarannya kini tersedia: pemerintah resmi meluncurkan meterai elektronik (e-meterai) senilai Rp10.000 pada Jumat, 1 Oktober 2021, di Kantor Pusat DJP [2].
Apa itu e-meterai?
Berdasarkan PP 86/2021, meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu [1][2]. Setiap e-meterai memiliki nomor seri unik, sehingga keasliannya dapat diverifikasi.
Siapa yang bisa menggunakan?
Pada tahap awal, penggunaan e-meterai melalui kerja sama dengan bank-bank BUMN dan PT Telkom Indonesia. Peruri menyatakan masyarakat dapat memperoleh e-meterai melalui distributor dan pengecer resmi [2][3].
Kapan dokumen elektronik wajib bermeterai?
Kewajiban bea meterai mengikuti jenis dokumen, bukan media. Dokumen elektronik seperti perjanjian, surat pernyataan, atau dokumen yang menyebut penerimaan uang di atas Rp5 juta tetap terutang bea meterai, sama seperti dokumen kertas.
Kelebihan e-meterai
- Tidak perlu mencetak dan memindai ulang dokumen.
- Mendukung tanda tangan elektronik dan transaksi jarak jauh.
- Lebih sulit dipalsukan dibanding meterai tempel.
Waspadai e-meterai palsu
Gunakan hanya kanal resmi. E-meterai yang dibeli dari pihak tidak resmi berisiko tidak sah, sehingga dokumen dianggap belum melunasi bea meterai dan dapat dikenai sanksi.
Saran praktis
- Beli e-meterai hanya dari distributor resmi yang terdaftar.
- Bubuhkan e-meterai pada dokumen final dalam format PDF sebelum ditandatangani secara elektronik oleh para pihak.
- Simpan bukti pembelian dan file dokumen yang telah bermeterai sebagai arsip, karena bisa diperlukan saat pemeriksaan.