Halaman 15 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PMK 82/2021 memperpanjang lima insentif pajak, termasuk PPh 21 DTP untuk karyawan di 1.189 bidang usaha dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, hingga masa pajak Desember 2021.
1 menit baca
PMK 31/2021 memperluas PPnBM ditanggung pemerintah ke kendaraan bermesin 1.500 sampai 2.500 cc. Pada Juli 2021, PMK 77/2021 memperpanjang diskon 100% untuk mobil sampai 1.500 cc hingga Agustus 2021.
1 menit baca
PMK 20/2021 memberi PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil berkapasitas mesin hingga 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu, untuk mendorong permintaan selama pandemi.
1 menit baca
PMK 21/2021 memberi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun baru, 100% untuk harga sampai Rp2 miliar dan 50% untuk harga Rp2–5 miliar.
1 menit baca
PMK 18/2021 mengatur syarat agar dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak dikenai PPh, yaitu diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
1 menit baca
PMK 9/2021 memperpanjang insentif PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan restitusi PPN dipercepat hingga masa pajak Juni 2021.
1 menit baca
PP 9/2021 mengatur perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, termasuk penurunan tarif PPh bunga obligasi bagi investor luar negeri dan relaksasi pengkreditan pajak masukan.
1 menit baca
Mulai 1 Februari 2021, pemungutan PPN atas pulsa dan kartu perdana dibatasi sampai distributor tingkat II. Atas token listrik dan voucer, PPN hanya dikenakan pada komisi atau jasa pemasarannya.
2 menit baca
Sejak 1 Januari 2021 tarif bea meterai menjadi Rp10.000. Pahami dokumen yang terutang, batas nominal Rp5 juta, dan penggunaan meterai elektronik.
1 menit baca
Rangkuman kebijakan pajak sepanjang 2020, dari insentif COVID-19, penurunan tarif PPh badan, PPN digital, hingga UU Cipta Kerja dan UU Bea Meterai.
1 menit baca
UU 10/2020 menetapkan tarif bea meterai tunggal Rp10.000 menggantikan tarif Rp3.000 dan Rp6.000, berlaku 1 Januari 2021, serta mengatur dokumen elektronik.
1 menit baca
Pemerintah menyalurkan hibah pariwisata Rp3,3 triliun untuk daerah yang penerimaan pajak hotel dan restorannya anjlok. Bali memperoleh sekitar Rp1,1 triliun atau 33,9% dari total.
2 menit baca
