PPS Berakhir, 247.918 Wajib Pajak Ungkap Harta Bersih Rp594,82 Triliun
PPS ditutup 30 Juni 2022 dengan 247.918 peserta, 308.059 surat keterangan, PPh Rp61,01 triliun, dan harta bersih diungkap Rp594,82 triliun.
1 menit baca
Halaman 13 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PPS ditutup 30 Juni 2022 dengan 247.918 peserta, 308.059 surat keterangan, PPh Rp61,01 triliun, dan harta bersih diungkap Rp594,82 triliun.
1 menit baca
Pajak karbon yang diamanatkan UU HPP berlaku 1 April 2022 dan sempat dijadwalkan ulang ke 1 Juli 2022 kembali ditunda karena aturan teknis dan kesiapan ekosistem belum rampung.
1 menit baca
Kanwil DJP Bali mencatat 907 wajib pajak mengikuti PPS dengan harta bersih diungkap Rp728,02 miliar dan PPh Rp81,97 miliar, sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan program sebelum 30 Juni 2022.
1 menit baca
Sejak 1 Mei 2022, penyelenggara P2P lending memotong PPh 23 sebesar 15% atau PPh 26 sebesar 20% atas bunga yang diterima pemberi pinjaman, sementara jasa layanan fintech dikenai PPN.
2 menit baca
PMK 68/PMK.03/2022 menetapkan PPN 1% atau 2% dari tarif PPN dan PPh Pasal 22 final 0,1% atau 0,2% atas transaksi aset kripto, berlaku 1 Mei 2022.
2 menit baca
PMK 70/PMK.03/2022 merinci makanan/minuman di restoran serta jasa perhotelan, hiburan, parkir, dan katering yang tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah, berikut sejumlah pengecualian yang tetap kena PPN.
2 menit baca
Sesuai UU HPP, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Tarif 12% dijadwalkan paling lambat 1 Januari 2025. Berikut dampaknya bagi PKP dan konsumen.
2 menit baca
PMK 61, 64, dan 65 Tahun 2022 menetapkan PPN besaran tertentu, antara lain 1,1% untuk kendaraan bermotor bekas dan hasil pertanian tertentu, serta 20% dari tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri.
2 menit baca
PMK 71/PMK.03/2022 mengatur lima jasa kena pajak tertentu dengan PPN besaran tertentu, termasuk jasa biro perjalanan wisata dengan tarif efektif 1,1% dari jumlah tagihan sejak 1 April 2022.
2 menit baca
Berdasarkan PER-24/PJ/2021, semua pemotong/pemungut PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, dan 26 wajib membuat bukti potong dan SPT Masa PPh Unifikasi lewat e-Bupot Unifikasi mulai masa pajak April 2022.
1 menit baca
PMK 6/PMK.010/2022 memberikan PPN DTP 50% untuk rumah hingga Rp2 miliar dan 25% untuk rumah Rp2–5 miliar atas penyerahan 1 Januari–30 September 2022.
1 menit baca
PMK 5/PMK.010/2022 melanjutkan PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil LCGC hingga kuartal III 2022, serta mobil Rp200–250 juta berkapasitas 1.200–1.500 cc khusus kuartal I 2022.
1 menit baca