RUU Pengampunan Pajak Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Wacana pengampunan pajak kembali mencuat setelah DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 ^[2][3].

Usulan Komisi XI

RUU ini merupakan usulan Komisi XI DPR. Komisi XI mengirimkan surat tertanggal 18 November 2024 yang meminta agar RUU Pengampunan Pajak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 ^[3]. Persetujuan diberikan dalam rapat kerja Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan panitia perancang undang-undang DPD ^[3].

Dengan masuknya RUU ini, empat RUU lain yang sebelumnya diusulkan Komisi XI untuk prioritas 2025 dikeluarkan dari daftar prioritas, meski tetap tercantum dalam Prolegnas jangka menengah 2025 sampai 2029 ^[3]. Naskah akademik dan draf RUU akan disiapkan oleh Komisi XI ^[4].

Riwayat tax amnesty di Indonesia

Indonesia telah dua kali menjalankan program serupa dalam satu dekade terakhir:

• Tax Amnesty 2016 sampai 2017 berdasarkan UU 11/2016 ^[1].
• Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022 berdasarkan UU HPP.

Program berulang dalam waktu berdekatan sering dikritik karena berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela, sebab wajib pajak dapat berharap akan ada pengampunan berikutnya.

Apa bedanya dengan pembetulan SPT biasa?

Dalam program pengampunan, wajib pajak umumnya membayar uang tebusan dengan tarif tertentu dan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi atas harta yang diungkapkan. Sementara itu, pembetulan SPT biasa tetap terkena sanksi bunga atas kekurangan bayar. Perbedaan inilah yang membuat program pengampunan menarik, tetapi juga dinilai kurang adil bagi wajib pajak yang selama ini patuh.

Masih tahap awal

Masuknya RUU dalam Prolegnas Prioritas belum berarti program pasti dilaksanakan. Isi, tarif tebusan, dan jadwalnya masih harus dibahas bersama pemerintah. Hingga tahap ini, belum ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar perencanaan.

Saran praktis

1. Jangan menunda pelaporan harta dan penghasilan dengan berharap akan ada pengampunan baru.
2. Bila masih ada harta yang belum dilaporkan, pertimbangkan pembetulan SPT sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.
3. Pantau perkembangan pembahasan RUU melalui sumber resmi DPR dan Kementerian Keuangan.

Sumber

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
2. Kontan, DPR sepakati RUU Pengampunan Pajak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025
3. DDTCNews, Raker Baleg DPR setujui RUU tax amnesty masuk Prolegnas Prioritas 2025
4. DDTCNews, Komisi XI bakal siapkan naskah akademik dan draf RUU Pengampunan Pajak