Halaman 12 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PMK 96/2023 memperluas daftar barang kiriman yang dikenai tarif bea masuk umum dan mewajibkan PPMSE dengan lebih dari 1.000 kiriman impor per tahun bermitra dengan DJBC. Berlaku dipercepat mulai 17 Oktober 2023.
2 menit baca
DJP menyatakan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) akan diluncurkan pada 2024 setelah rangkaian pengujian, migrasi data, dan pelatihan pegawai rampung. Wajib pajak perlu mulai merapikan data identitas.
2 menit baca
Provinsi Bali menetapkan Perda 6/2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, berlaku mulai 14 Februari 2024.
2 menit baca
PMK 66/2023 merinci natura dan kenikmatan yang tidak dikenai PPh beserta batasannya, mulai dari bingkisan non-hari raya Rp3 juta per tahun hingga fasilitas olahraga Rp1,5 juta per tahun. Pemotongan oleh pemberi kerja dimulai 1 Juli 2023.
2 menit baca
PP 35/2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan dilebur menjadi PBJT, dengan tarif khusus 40% hingga 75% untuk hiburan tertentu.
2 menit baca
Mulai masa pajak April 2023, pembelian mobil dan bus listrik dengan TKDN minimal 40% mendapat PPN DTP 10%, sehingga konsumen hanya menanggung PPN 1%. Bus listrik dengan TKDN 20% hingga di bawah 40% mendapat PPN DTP 5%.
2 menit baca
Hingga batas waktu 31 Maret 2023, DJP menerima 12.016.189 SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan 61,80%. Wajib pajak badan masih punya waktu hingga 30 April 2023.
1 menit baca
Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU 6/2023 pada 31 Maret 2023. Ketentuan perpajakan di dalamnya, yang mengubah UU KUP, PPh, dan PPN, kini memiliki kepastian sebagai undang-undang.
2 menit baca
PP 12/2023 memberi paket fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara, termasuk tax holiday hingga 30 tahun, super deduction litbang sampai 350%, dan sejumlah insentif PPh lain.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2023, fasilitas dan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima pegawai diperlakukan sebagai penghasilan, sesuai UU HPP dan PP 55/2022. Rincian pengecualian menunggu aturan menteri keuangan.
2 menit baca
PP 55/2022 berlaku 20 Desember 2022 dan mengatur ulang PPh final UMKM 0,5%, omzet sampai Rp500 juta bagi orang pribadi yang tidak dikenai PPh, pemotongan PPh atas natura mulai 2023, hingga zakat dan sumbangan keagamaan.
2 menit baca
Mulai 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, sedangkan wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk memakai NPWP 16 digit.
1 menit baca
