Halaman 11 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
Since January 2024 Indonesian employers withhold employee income tax using effective average rates (TER). Learn how the monthly TER and the December true-up work, and what it means for expatriates.
3 menit baca
Kemendagri menerbitkan surat edaran pada 19 Januari 2024 yang menegaskan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal atas pajak hiburan berdasarkan Pasal 101 UU HKPD. Pemerintah daerah di Bali termasuk yang menyiapkan keringanan.
2 menit baca
DJP menerbitkan PER-2/PJ/2024 yang mengatur bentuk bukti potong PPh 21/26 dan SPT Masa PPh 21/26 baru melalui aplikasi e-Bupot 21/26, berlaku sejak masa pajak Januari 2024.
2 menit baca
Tarif PBJT jasa hiburan tertentu sebesar 40 sampai 75 persen berdasarkan UU HKPD mulai diterapkan daerah pada awal 2024 dan memicu protes pelaku usaha, termasuk di Bali.
2 menit baca
Sejak UU HKPD, pajak hotel dan restoran digantikan PBJT dengan tarif paling tinggi 10%. Berikut cara kerjanya bagi pengusaha akomodasi dan kuliner di Bali.
2 menit baca
Mulai 1 Januari 2024 pemotongan PPh 21 bulanan pegawai menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Simak kategori A, B, C dan penghitungan ulang di bulan Desember.
2 menit baca
PMK 168/2023 menggantikan PMK 252/2008 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21/26, mengatur penerapan TER, tarif bagi bukan pegawai, pengurangan zakat, dan kewajiban mengembalikan kelebihan potong.
2 menit baca
PMK 172/2023 mengodifikasi aturan transfer pricing, termasuk tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi, MAP, dan APA, serta menggantikan PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020.
2 menit baca
PP 58/2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 mulai 1 Januari 2024. Perhitungan bulanan menjadi lebih sederhana tanpa menambah beban pajak setahun.
2 menit baca
Perpres 79/2023 mengubah Perpres 55/2019 dan membuka insentif bea masuk, PPnBM, serta pajak daerah untuk impor mobil listrik CBU, dengan syarat produsen berkomitmen membangun produksi di dalam negeri.
2 menit baca
PMK 136/2023 menunda implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024, menyesuaikan jadwal Coretax.
2 menit baca
PMK 120/2023 memberi PPN DTP atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual hingga Rp5 miliar, dihitung atas DPP maksimal Rp2 miliar, untuk penyerahan mulai 1 November 2023.
2 menit baca
