Seluruh Pemotong PPh Wajib Pakai e-Bupot Unifikasi Mulai Masa April 2022
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa mulai masa pajak April 2022, seluruh pemotong dan pemungut PPh wajib menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi [1][2]. Masa transisi penggunaan aplikasi lama berakhir pada masa Maret 2022.
Jenis PPh yang disatukan
e-Bupot Unifikasi menggabungkan pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan untuk:
- PPh Pasal 4 ayat (2)
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 26
Semua jenis tersebut kini dilaporkan dalam satu SPT Masa PPh Unifikasi, bukan lagi SPT masa terpisah per jenis pajak [1].
Siapa yang terdampak
Wajib pajak yang sebelumnya sudah ditetapkan memakai SPT Masa PPh Unifikasi tetap menggunakannya sejak masa Januari 2022. Pemotong/pemungut lainnya wajib beralih mulai masa April 2022, tanpa pengecualian [2].
Cara mengaktifkan
Fitur e-Bupot Unifikasi diaktifkan melalui DJP Online: masuk ke menu Profil, pilih Aktivasi Fitur, lalu centang e-Bupot Unifikasi pada bagian layanan prapelaporan [2].
Perubahan yang perlu disiapkan
- Satu SPT untuk banyak jenis PPh. Proses rekap dan rekonsiliasi bulanan perlu disesuaikan karena PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, dan 26 kini dilaporkan bersama.
- Data lawan transaksi. Identitas penerima penghasilan harus valid agar bukti potong dapat diterbitkan dengan benar.
- Akses dan otorisasi. Pastikan petugas yang ditunjuk memiliki akses DJP Online dan sarana penandatanganan elektronik yang diperlukan.
Saran praktis
Lakukan uji coba pada masa Maret atau April sebelum tenggat pelaporan. Rapikan master data vendor, termasuk NPWP dan alamat, karena kesalahan identitas paling sering menghambat penerbitan bukti potong. Pastikan tim keuangan memahami bahwa satu SPT Masa kini mencakup beberapa jenis PPh sekaligus.