Apa Itu BUT? Pengertian Bentuk Usaha Tetap dan Kewajiban Pajaknya

BUT (Bentuk Usaha Tetap) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dasar hukum

BUT didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh. Penghitungan penghasilan BUT mengikuti Pasal 5, dan pajak atas laba setelah pajak diatur dalam Pasal 26 ayat (4) ^[1]. Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dapat mempersempit definisi BUT.

Cara kerja dan contoh

Menurut UU PPh, BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang, kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, instalasi atau proyek tertentu yang melewati jangka waktu, serta agen yang bergantung. Contoh, perusahaan konstruksi asing mengerjakan proyek di Indonesia selama beberapa bulan. Bergantung pada ketentuan UU PPh dan P3B, proyek itu dapat menjadi BUT sehingga penghasilannya diperlakukan sebagai penghasilan BUT.

Konsekuensinya ^[1]:

1. BUT dikenai PPh atas penghasilan usahanya di Indonesia seperti wajib pajak badan dalam negeri.
2. BUT memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk NPWP dan SPT.
3. Laba setelah pajak yang dikirim ke kantor pusat dikenai pajak sebesar 20 persen, atau tarif lebih rendah menurut P3B.

Hal yang perlu diperhatikan

• Keberadaan BUT ditentukan oleh fakta kegiatan, bukan semata oleh izin atau akta. Perusahaan tanpa izin lokal bisa tetap dianggap BUT.
• Ketentuan P3B antara Indonesia dan negara mitra menentukan ambang waktu dan jenis kegiatan yang membentuk BUT. Periksa P3B yang relevan.
• Transaksi antara BUT dan kantor pusat harus mengikuti prinsip kewajaran.
• Evaluasi struktur sebelum kegiatan dimulai dapat mencegah sengketa belakangan.

Sumber

1. Undang-Undang PPh
2. Pajak.go.id, Pengaturan perpajakan