PPh Final UMKM 0,5% Diputuskan Berlaku Permanen
Kepastian yang lama ditunggu pelaku UMKM akhirnya datang. Pada 17 November 2025, pemerintah menyatakan tarif PPh final 0,5% bagi UMKM berlaku permanen, tanpa batas waktu pemanfaatan seperti sebelumnya [1][2].
Isi keputusan
- Omzet sampai Rp500 juta setahun: wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas bagian omzet tersebut (sering disebut tarif 0%) [2].
- Omzet sampai Rp4,8 miliar setahun: PPh final 0,5% dari omzet, kini tanpa batas waktu [1][2].
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan keputusan tersebut sudah final dan tidak ditentukan batas waktunya [2]. Sebelumnya, pada September 2025, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebut fasilitas ini akan diperpanjang hingga 2029 [2].
Apa yang berubah dari aturan lama?
Berdasarkan PP 55/2022, wajib pajak orang pribadi hanya dapat memakai PPh final 0,5% selama tujuh tahun pajak. Bagi pelaku usaha yang terdaftar sejak 2018, batas itu semula berakhir pada 2024 dan sempat diperpanjang hingga akhir 2025. Keputusan baru ini menghapus batas waktu tersebut melalui revisi PP 55/2022 [3].
Yang belum final
Pada saat diumumkan, peraturan pemerintah pengganti belum terbit. Rincian seperti jenis wajib pajak yang berhak, ketentuan peralihan, dan pengecualian masih menunggu teks resmi [3].
Saran praktis
- UMKM orang pribadi yang masa tujuh tahunnya habis pada 2024 sebaiknya menunggu kepastian teks PP sebelum mengubah cara menghitung pajak 2025 dan 2026.
- Pisahkan rekening dan catatan usaha dari keuangan pribadi agar omzet dapat dibuktikan.
- Pantau omzet bulanan; begitu kumulatif melewati Rp500 juta, PPh final 0,5% mulai terutang atas kelebihannya.
- Badan usaha (CV, firma, PT) perlu memeriksa apakah fasilitas ini masih berlaku bagi bentuk usahanya.