Halaman 16 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PMK 130/2020 menggantikan PMK 150/2018 tentang tax holiday. Kewenangan pemberian beralih ke BKPM, dan penerima wajib mulai merealisasikan investasi paling lambat satu tahun setelah keputusan terbit.
2 menit baca
DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang memuat perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, antara lain pembebasan pajak dividen yang diinvestasikan kembali dan sanksi bunga berbasis suku bunga acuan.
1 menit baca
Seluruh PKP kini memakai e-Faktur 3.0 dengan fitur prepopulated pajak masukan, data impor, dan SPT Masa PPN yang terisi otomatis.
1 menit baca
Pemerintah menaikkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% untuk wajib pajak di 1.013 bidang usaha, perusahaan KITE, dan kawasan berikat hingga Desember 2020.
1 menit baca
Melalui KEP-368/PJ/2020, seluruh pemotong PPh Pasal 23/26, baik PKP maupun non-PKP, wajib membuat bukti potong dan SPT Masa melalui e-Bupot mulai masa pajak September 2020.
1 menit baca
PMK 86/2020 memperpanjang masa berlaku insentif pajak COVID-19 hingga masa pajak Desember 2020 dan memperluas sektor penerimanya.
1 menit baca
DJP menunjuk enam pelaku usaha luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE gelombang pertama, termasuk Netflix, Spotify, Amazon Web Services, dan tiga entitas Google.
1 menit baca
PP 30/2020 mengatur syarat perseroan terbuka untuk memperoleh tarif PPh badan 3% lebih rendah, antara lain minimal 40% saham beredar di bursa dan dimiliki minimal 300 pihak.
1 menit baca
PP 29/2020 memberi lima fasilitas PPh, mulai dari tambahan pengurangan penghasilan neto 30% bagi produsen alat kesehatan hingga PPh 0% atas honorarium tenaga kesehatan.
2 menit baca
DPR menyetujui Perppu 1/2020 menjadi undang-undang. UU 2/2020 memberi kepastian hukum bagi penurunan tarif PPh badan dan pemajakan transaksi elektronik.
1 menit baca
Pemerintah daerah di Bali memberi kelonggaran pajak hotel dan restoran selama pandemi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan jatuh tempo, cicilan, hingga penghapusan sanksi administrasi.
2 menit baca
Mulai 1 Juli 2020, layanan digital dari luar negeri seperti streaming film, musik, dan aplikasi dikenai PPN 10% yang dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP.
1 menit baca
