PMK 44/2020 Perluas Insentif, UMKM Dapat PPh Final Ditanggung Pemerintah
PMK 44/2020 memperluas sektor penerima insentif pajak COVID-19 dan menambahkan fasilitas PPh final 0,5% ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM.
1 menit baca
Artikel & Berita Pajak
Halaman 17 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PMK 28/2020, Fasilitas Pajak untuk Barang dan Jasa Penanganan COVID-19
PMK 28/2020 memberi fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah serta pembebasan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 atas barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.
2 menit baca
Perppu 1/2020, Tarif PPh Badan Turun Menjadi 22%
Perppu 1/2020 menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% untuk 2020–2021 dan 20% mulai 2022, serta memperkenalkan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
1 menit baca
PMK 23/2020, Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak COVID-19
Pemerintah memberi empat insentif pajak untuk menahan dampak pandemi: PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%, dan restitusi PPN dipercepat.
1 menit baca
Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Diperpanjang Hingga 30 April 2020
DJP memberi kelonggaran penyampaian SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2019 hingga 30 April 2020 tanpa sanksi, seiring kebijakan pembatasan sosial akibat COVID-19.
1 menit baca
Ambang Bea Masuk Barang Kiriman USD3 Resmi Berlaku Hari Ini
Mulai 30 Januari 2020, barang kiriman dari luar negeri bernilai di atas USD3 dikenai bea masuk dan pajak impor. Ini yang perlu diketahui pembeli dan reseller.
1 menit baca
Batas Bea Masuk Barang Kiriman Turun dari USD75 ke USD3
PMK 199/PMK.010/2019 menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk barang kiriman dari USD75 menjadi USD3 per kiriman, berlaku mulai 30 Januari 2020.
1 menit baca
PP 78/2019 Perbarui Tax Allowance, Pengajuan Lewat OSS
PP 78/2019 menggantikan PP 18/2015 sebagai dasar tax allowance. Ada empat bentuk fasilitas, cakupan bidang usaha diperluas, dan permohonan diajukan melalui sistem OSS.
2 menit baca
Indonesia Ratifikasi MLI, 47 Tax Treaty Ikut Berubah
Melalui Perpres 77/2019 Indonesia mengesahkan Multilateral Instrument (MLI) OECD. Sebanyak 47 P3B dicakup dan dapat berubah sekaligus tanpa negosiasi bilateral satu per satu.
1 menit baca
PP 73/2019, PPnBM Mobil Akan Dihitung Berdasarkan Emisi
PP 73/2019 mengubah dasar pengenaan PPnBM kendaraan bermotor dari kapasitas mesin dan bentuk bodi menjadi tingkat emisi dan konsumsi bahan bakar, berlaku dua tahun setelah diundangkan.
1 menit baca
PMK 128/2019 Atur Teknis Super Deduction Kegiatan Vokasi
PMK 128/PMK.010/2019 mengatur syarat dan tata cara pengurangan penghasilan bruto hingga 200% atas biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran.
1 menit baca
Rencana Omnibus Law Perpajakan, PPh Badan Akan Turun Bertahap
Pemerintah mengumumkan rencana omnibus law perpajakan yang mencakup penurunan tarif PPh badan secara bertahap dan pembebasan pajak atas dividen dalam negeri yang diinvestasikan kembali.
1 menit baca