Wajib e-Bupot PPh 23/26 untuk Seluruh Pemotong Mulai Masa September 2020

Direktur Jenderal Pajak menetapkan KEP-368/PJ/2020 pada 10 Agustus 2020. Keputusan ini menandai tahap akhir penerapan e-Bupot PPh Pasal 23/26, aplikasi untuk membuat bukti pemotongan dan SPT Masa PPh 23/26 secara elektronik ^[1][2].

Siapa yang wajib?

Mulai masa pajak September 2020, seluruh wajib pajak di Indonesia yang memenuhi kriteria pemotong, baik PKP maupun non-PKP, wajib menggunakan e-Bupot. Sebelumnya, penerapan dilakukan bertahap kepada kelompok wajib pajak tertentu yang ditetapkan DJP ^[2][3].

Dengan keputusan ini, pemotong tidak lagi perlu menunggu penetapan individual. Selama memenuhi kriteria dalam PER-04/PJ/2017, kewajiban e-Bupot berlaku langsung.

Apa yang berubah dalam praktik?

• Bukti potong dibuat di aplikasi, diberi nomor otomatis, dan dapat langsung dilihat oleh pihak yang dipotong.
• SPT Masa PPh 23/26 disusun dari data bukti potong dan disampaikan secara elektronik.
• Bukti potong kertas untuk PPh 23/26 tidak lagi digunakan oleh pemotong yang sudah diwajibkan.
• Penyetoran tetap menggunakan kode billing, dan data setoran dicocokkan saat SPT dikirim.

Manfaat bagi lawan transaksi

Penerima penghasilan dapat mengecek bukti potong yang dibuat atas namanya, sehingga kredit pajak di SPT Tahunan lebih mudah divalidasi.

Saran praktis

1. Perbarui data NPWP vendor sejak awal. Bukti potong tanpa NPWP yang valid menyulitkan rekonsiliasi.
2. Tentukan petugas dan prosedur persetujuan internal sebelum bukti potong diterbitkan, karena pembetulan menambah pekerjaan.
3. Rekonsiliasi bukti potong dengan buku besar setiap bulan, terutama akun biaya jasa, sewa, dan royalti.

Sumber

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020
2. DDTCNews, Seluruh Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23/26 Harus Pakai e-Bupot
3. Bisnis.com, Pemotong PPh Pasal 23/26 Wajib Pakai E-Bupot, Ini Detailnya