Apa Itu Bukti Potong? Pengertian BPPU dan BPA1
Bukti potong adalah dokumen yang diterbitkan pemotong pajak kepada penerima penghasilan sebagai bukti bahwa PPh telah dipotong. Penerima penghasilan memakainya sebagai kredit pajak dalam SPT, sedangkan pemotong memakainya sebagai dasar pelaporan.
Dasar hukum
Kewajiban memotong dan memberi bukti potong bersumber dari UU PPh, misalnya Pasal 21, 22, 23, dan 26. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian bukti potong di Coretax diatur dalam PER-11/PJ/2025 [1][2].
Cara kerja dan contoh
- BPPU (bukti pemotongan/pemungutan PPh unifikasi) dipakai untuk pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan 15 [1].
- BPA1 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, yang merekap penghasilan dan potongan selama setahun.
Contoh, sebuah PT membayar jasa konsultan Rp10.000.000. PT memotong PPh Pasal 23 sesuai tarif, menerbitkan BPPU di Coretax, dan menyetor serta melaporkannya dalam SPT Masa. Konsultan menggunakan BPPU itu sebagai kredit pajak di SPT Tahunannya.
Hal yang perlu diperhatikan
- Data di bukti potong akan terisi otomatis pada konsep SPT penerima di Coretax. Kesalahan NIK atau NPWP membuat data tidak terbaca [2].
- Pemotong yang tidak memotong atau tidak menyetor pajak dapat dikenai sanksi, dan pajak yang seharusnya dipotong dapat ditagih.
- Penerima penghasilan perlu menyimpan bukti potong untuk rekonsiliasi dan sebagai alat bukti bila ada pertanyaan dari DJP.
- Bila ada kesalahan pada bukti potong, ajukan pembetulan atau penggantian kepada pemotong sesuai prosedur Coretax.