Indonesia Ratifikasi MLI, 47 Tax Treaty Ikut Berubah
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 yang diundangkan pada 12 November 2019 untuk mengesahkan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, atau Multilateral Instrument (MLI) [1][2].
Apa itu MLI?
MLI adalah perjanjian multilateral yang disusun dalam proyek BEPS OECD/G20. Konvensi ini memungkinkan ketentuan anti-penghindaran pajak dimasukkan ke banyak persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B atau tax treaty) secara serentak, tanpa perlu merundingkan ulang setiap perjanjian secara bilateral [2].
Indonesia menandatangani MLI di kantor pusat OECD di Paris pada 7 Juni 2017. Perpres 77/2019 adalah langkah ratifikasinya di dalam negeri.
47 P3B tercakup
Indonesia mendaftarkan 47 P3B sebagai covered tax agreements, antara lain dengan Australia, Tiongkok, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Amerika Serikat [2]. Perubahan atas suatu P3B hanya berlaku bila negara mitra juga meratifikasi MLI dan memilih ketentuan yang sejalan.
Kapan berlaku?
Indonesia menyerahkan instrumen ratifikasi kepada OECD pada 28 April 2020, sehingga MLI mulai berlaku bagi Indonesia pada 1 Agustus 2020. Tanggal efektif untuk masing-masing P3B bergantung pada status ratifikasi negara mitra [3].
Dampak bagi wajib pajak
Salah satu ketentuan penting MLI adalah principal purpose test: manfaat treaty dapat ditolak bila salah satu tujuan utama suatu transaksi atau struktur adalah memperoleh manfaat tersebut. Struktur holding atau conduit yang hanya dibuat untuk menurunkan tarif pemotongan pajak menjadi jauh lebih berisiko.
Saran praktis
- Tinjau kembali struktur kepemilikan dan transaksi lintas negara yang memanfaatkan tarif treaty.
- Pastikan pihak asing penerima penghasilan memiliki substansi usaha yang nyata, bukan hanya alamat.
- Untuk setiap P3B, cek teks sintesis (synthesized text) yang menggabungkan treaty asli dan ketentuan MLI.