7 artikel tentang Administrasi Pajak, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) mulai berlaku 1 Januari 2025 dan menggantikan DJP Online, e-Faktur, e-Bupot, serta e-Filing. Dasar hukumnya PMK 81/2024.
2 menit baca
PMK 81/2024 menjadi dasar hukum sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) mulai 1 Januari 2025, termasuk penyeragaman setor pajak tanggal 15, lapor SPT Masa 20 hari setelah akhir masa, dan deposit pajak.
2 menit baca
Sejak 1 Juli 2024, NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, NPWP 16 digit untuk wajib pajak lainnya, dan NITKU untuk tempat kegiatan usaha, sesuai PMK 112/2022 sebagaimana diubah PMK 136/2023.
2 menit baca
PMK 136/2023 menunda implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024, menyesuaikan jadwal Coretax.
2 menit baca
DJP menyatakan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) akan diluncurkan pada 2024 setelah rangkaian pengujian, migrasi data, dan pelatihan pegawai rampung. Wajib pajak perlu mulai merapikan data identitas.
2 menit baca
Seluruh PKP kini memakai e-Faktur 3.0 dengan fitur prepopulated pajak masukan, data impor, dan SPT Masa PPN yang terisi otomatis.
1 menit baca
Melalui KEP-368/PJ/2020, seluruh pemotong PPh Pasal 23/26, baik PKP maupun non-PKP, wajib membuat bukti potong dan SPT Masa melalui e-Bupot mulai masa pajak September 2020.
1 menit baca
