8 artikel tentang PPh Orang Pribadi, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Melalui KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 dan keterlambatan bayar PPh 29 sepanjang dilakukan paling lambat 30 April 2026.
2 menit baca
Tax planning adalah upaya legal mengatur kewajiban pajak lewat ketentuan dan fasilitas yang tersedia. Pelajari ruang lingkup, waktu yang tepat di awal tahun buku, dokumen, tahapan, dan batas antara perencanaan dan penghindaran.
3 menit baca
Warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan menjadi subjek pajak dalam negeri. Pahami konsekuensi NPWP, SPT, dan penghasilan dari luar negeri.
2 menit baca
Visa E33G memberi izin tinggal bagi pekerja jarak jauh untuk perusahaan luar negeri. Visa ini tidak mengatur status pajak, yang tetap ditentukan oleh aturan subjek pajak dalam negeri.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2022, lapisan tarif 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dan muncul lapisan 35% untuk di atas Rp5 miliar. Penghasilan 2021 tetap memakai lapisan lama.
2 menit baca
UU HPP memperlebar lapisan tarif 5% menjadi Rp60 juta dan menambah lapisan 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, berlaku mulai tahun pajak 2022.
1 menit baca
DJP memberi kelonggaran penyampaian SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2019 hingga 30 April 2020 tanpa sanksi, seiring kebijakan pembatasan sosial akibat COVID-19.
1 menit baca
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan orang pribadi adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Berikut langkah praktis agar pelaporan lancar dan terhindar dari denda.
1 menit baca
