Apa Itu SP2DK? Pengertian, Fungsi, dan Cara Menanggapinya
SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat yang diterbitkan Kepala KPP untuk meminta wajib pajak menjelaskan data atau keterangan yang dimiliki DJP, dalam rangka pengawasan kepatuhan [1]. SP2DK bukan ketetapan pajak dan bukan pemeriksaan.
Dasar hukum
Tata cara pengawasan kepatuhan diatur dalam PMK 111/2025, yang berlaku sejak 1 Januari 2026 [1]. Batas waktu tanggapan tercantum dalam Pasal 16 ayat (2).
Cara kerja dan contoh
DJP mencocokkan data, misalnya bukti potong, faktur pajak, atau informasi pihak ketiga, dengan SPT. Bila ada selisih, KPP mengirim SP2DK. Wajib pajak lalu dapat [1]:
- Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya membetulkan SPT atau menyetor kekurangan pajak, dan/atau
- Menyampaikan penjelasan beserta bukti pendukung.
Batas tanggapan paling lama 14 hari. Perpanjangan maksimal 7 hari dapat diberikan bila permohonan tertulis diterima KPP sebelum batas 14 hari berakhir [1].
Contoh, KPP menemukan penjualan dalam faktur pajak yang lebih besar daripada omzet di SPT. Wajib pajak menanggapi dengan rekonsiliasi disertai kontrak dan faktur, atau membetulkan SPT bila memang ada kesalahan.
Hal yang perlu diperhatikan
- Jangan abaikan SP2DK. Tanpa tanggapan, data dapat berlanjut ke tahap pengawasan lebih jauh, termasuk kemungkinan pemeriksaan.
- Tanggapan sebaiknya tertulis, sistematis, dan dilampiri dokumen. Format surat tanggapan mengikuti ketentuan terbaru [2].
- Cek keaslian surat melalui kanal resmi DJP sebelum menanggapi.
- Bila ada kekurangan pajak, pembetulan SPT atas inisiatif sendiri umumnya lebih ringan sanksinya dibanding koreksi hasil pemeriksaan.