Satu Tahun PP 23/2018, Ini Hal yang Perlu Diingat Pelaku UMKM
Sejak 1 Juli 2018, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun dapat membayar PPh final dengan tarif 0,5% dari omzet berdasarkan PP 23/2018 [1]. Tarif ini turun dari sebelumnya 1%.
Jangka waktu pemakaian
Tarif 0,5% tidak berlaku selamanya. PP 23/2018 membatasi jangka waktu pemakaian:
- 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi.
- 4 tahun untuk koperasi, CV, firma.
- 3 tahun untuk perseroan terbatas.
Setelah masa itu berakhir, wajib pajak menghitung PPh dengan tarif umum berdasarkan pembukuan.
Cara menyetor
PPh final dihitung setiap bulan, yaitu 0,5% dikali omzet bulan tersebut, lalu disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Bila bertransaksi dengan pemotong pajak, minta Surat Keterangan PP 23 agar pajak dipotong dengan tarif 0,5%.
Pencatatan tetap wajib
Meski tarifnya final, UMKM tetap wajib mencatat peredaran bruto bulanan. Catatan ini menjadi dasar penghitungan pajak dan menunjukkan kapan omzet melewati Rp4,8 miliar.
Kapan sebaiknya beralih ke tarif umum?
Tarif final dihitung dari omzet, bukan laba. Usaha dengan margin tipis atau sedang merugi bisa membayar pajak lebih besar dibanding tarif umum. Wajib pajak boleh memilih tarif umum dengan menyampaikan pemberitahuan, tetapi setelah itu tidak dapat kembali ke tarif final.