Menghadapi SP2DK dan Pemeriksaan Pajak: Tahapan, Tenggat, dan Persiapan
Surat dari kantor pajak sering diterima dengan panik atau, sebaliknya, diabaikan. Keduanya keliru. Langkah pertama adalah memahami jenis surat yang datang, karena SP2DK dan pemeriksaan adalah dua hal berbeda dengan konsekuensi dan tenggat yang berbeda.
SP2DK bukan pemeriksaan
SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah bagian dari pengawasan. DJP meminta penjelasan karena menilai ada data yang belum sejalan dengan yang dilaporkan. SP2DK bukan ketetapan pajak. Namun tanggapan yang tidak memadai dapat berlanjut ke pemeriksaan.
PMK 111/2025, berlaku 1 Januari 2026, menjadi dasar pengawasan kepatuhan. Wajib pajak diberi waktu 14 hari untuk memberikan penjelasan, yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis. DJP juga dapat mengirim SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar bila datanya menunjukkan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak [1].
Pemeriksaan: lengkap, terfokus, spesifik
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan. PMK 15/2025, berlaku 14 Februari 2025, mencabut PMK 17/PMK.03/2013 dan membagi pemeriksaan menjadi tiga jenis [2][3]:
| Jenis | Cakupan | Jangka waktu |
|---|---|---|
| Pemeriksaan Lengkap | Seluruh pos dalam SPT | paling lama 5 bulan |
| Pemeriksaan Terfokus | Pos tertentu yang berisiko | paling lama 3 bulan |
| Pemeriksaan Spesifik | Satu atau beberapa pos dengan indikator tertentu | paling lama 1 bulan |
Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai penyampaian hasil pemeriksaan [2]. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor DJP (pemeriksaan kantor) atau di tempat usaha (pemeriksaan lapangan). Pemberitaan juga mencatat bahwa aturan ini menghapus ketentuan terkait kuesioner pemeriksaan [3].
Kapan Anda membutuhkan pendampingan
- Saat menerima SP2DK, apalagi bila angkanya besar atau menyangkut beberapa tahun pajak.
- Saat menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, baik lengkap, terfokus, maupun spesifik.
- Ketika pemeriksaan restitusi sedang berjalan.
- Ketika Anda tidak setuju dengan koreksi pemeriksa dan perlu menyusun tanggapan sebelum pembahasan akhir.
Tahapan pendampingan
- Penelaahan surat. Jenis surat, tahun pajak, pos yang dipersoalkan, dan tenggat dicatat saat itu juga.
- Pengumpulan data. Dokumen pendukung dikumpulkan dan dicocokkan dengan SPT, pembukuan, dan data rekening.
- Penyusunan tanggapan. Pada SP2DK, penjelasan tertulis memakai data dan dasar hukum. Pada pemeriksaan, dokumen diserahkan sesuai permintaan, dengan catatan tanda terima.
- Pendampingan pertemuan. Wawancara dan pembahasan dengan pemeriksa dihadiri dengan data yang konsisten, dan hasilnya dicatat.
- Pembahasan akhir. Wajib pajak menyampaikan sikap atas koreksi yang diusulkan, setuju atau tidak setuju, disertai alasan dan bukti.
- Tindak lanjut. Hasil akhir berupa surat ketetapan pajak. Bila tidak setuju, keberatan dapat ditempuh dalam waktu tiga bulan [5].
Dokumen yang perlu disiapkan
- SPT, laporan keuangan, buku besar, dan rekonsiliasi fiskal tahun yang dipersoalkan.
- Kontrak, faktur, bukti potong, dan bukti pembayaran.
- Mutasi rekening bank yang relevan dan rekonsiliasi omzet.
- Dokumen penentuan harga transfer bila ada transaksi afiliasi.
- Surat-surat dari DJP sebelumnya dan bukti pengiriman tanggapan.
Dasar hukum
UU KUP (khususnya ketentuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta ketetapan) [5]; PMK 15/2025 mengenai tata cara pemeriksaan [2][3]; dan PMK 111/2025 mengenai pengawasan kepatuhan [1].
Risiko
Tidak menanggapi. Surat yang tidak dijawab dapat diikuti pemeriksaan atau tindakan lain atas dasar data yang dimiliki DJP.
Dokumen tidak konsisten. Jawaban atas SP2DK yang berbeda dengan data pemeriksaan dapat menurunkan kredibilitas.
Pemeriksaan yang singkat. Karena pemeriksaan terfokus dan spesifik berjangka pendek, dokumen harus siap diserahkan dengan cepat [2].
Pembetulan di tengah proses. Pembetulan SPT setelah ada tindakan pemeriksaan tunduk pada ketentuan yang berbeda dari pembetulan sukarela, sehingga perlu dinilai lebih dulu.
Tulisan ini bersifat umum. Bila Anda sedang menerima surat dari DJP dan tenggatnya berjalan, Konsultasikan Tax Audit & Verifikasi agar tanggapan disusun dengan data dan dasar hukum yang tepat.