Cara Memilih Konsultan Pajak Menurut PMK 55/2026
PMK 55/2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak ditetapkan 22 Juli 2026 dan berlaku sejak 24 Agustus 2026. Aturan ini mengganti PMK 111/2014 dan memperketat syarat untuk menjalankan profesi [3].
Apa yang berubah
Setiap orang yang berprofesi sebagai konsultan pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak. Untuk memperolehnya, calon konsultan harus melalui dua tahap evaluasi [2]:
- Surat Keterangan Kompetensi (SKK), yang diperoleh setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan unit di Kementerian Keuangan.
- Ujian profesi yang diselenggarakan asosiasi konsultan pajak.
Syarat dasar mencakup pendidikan minimal sarjana atau setara. Ada pula masa tunggu lima tahun bagi mantan pegawai Kementerian Keuangan sebelum mengajukan izin.
Tiga tingkat izin
| Tingkat | Cakupan jasa |
|---|---|
| A | Wajib pajak orang pribadi, dengan pengecualian tertentu |
| B | Orang pribadi dan badan, kecuali badan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan pihak berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia |
| C | Seluruh orang pribadi dan badan |
Sumber: ringkasan PMK 55/2026 [1]. Izin tidak harus diperoleh secara berurutan, tetapi kenaikan tingkat memerlukan pengalaman praktik, yaitu satu tahun untuk naik satu tingkat dan dua tahun untuk naik dua tingkat [1]. Pengalaman minimal untuk tingkat B dan C masing-masing disebutkan satu tahun dan dua tahun menurut ringkasan peraturan [2].
Pertanyaan yang perlu Anda ajukan
- Izin tingkat berapa? Pastikan tingkat izin sesuai dengan klien: badan penanaman modal asing atau transaksi dengan negara mitra P3B menuntut tingkat C.
- Apakah SKK dan ujian profesi sudah dipenuhi? Sertifikat lama diakui sebagai SKK paling lama 2 tahun sejak penerbitan, dan pemegangnya diwajibkan mengikuti ujian profesi bila asosiasi sudah siap menyelenggarakannya [2][3].
- Apakah anggota asosiasi? Ini memudahkan Anda melaporkan bila ada pelanggaran etika.
- Siapa yang benar-benar mengerjakan? Tanyakan siapa yang menangani akun Anda dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil kerja.
- Pengalaman yang relevan: sektor usaha, jenis kasus (pemeriksaan, keberatan, banding, restitusi), dan referensi.
- Lingkup dan biaya: rincian pekerjaan tertulis, tarif, biaya tambahan, dan jadwal penyelesaian.
- Perlakuan data dan kerahasiaan: bagaimana dokumen Anda disimpan dan siapa yang mengaksesnya.
Dokumen yang perlu disepakati
- Perjanjian jasa yang memuat lingkup, tarif, dan batas tanggung jawab.
- Surat kuasa khusus bila konsultan akan mewakili Anda di depan DJP.
- Kesepakatan komunikasi: siapa kontak Anda, berapa lama respons.
Tanda yang perlu diwaspadai
- Menjanjikan hasil tertentu, misalnya pajak pasti turun atau pemeriksaan pasti selesai.
- Enggan menunjukkan izin atau menjelaskan latar belakangnya.
- Tarif yang jauh di bawah pasar tanpa penjelasan lingkup.
- Meminta Anda menandatangani dokumen yang tidak Anda pahami.
Saran praktis
Minta salinan izin dan konfirmasi tingkatnya sebelum menandatangani perjanjian. Mulailah dengan pekerjaan kecil dan terukur, misalnya reviu SPT atau pemeriksaan kepatuhan, sebelum menyerahkan pekerjaan yang berisiko tinggi. Anda tetap bertanggung jawab atas kebenaran data dan SPT yang dilaporkan, sehingga pastikan Anda memahami apa yang ditandatangani.