Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak: Hak Wajib Pajak dan Pengungkapan Ketidakbenaran

Pemeriksaan bukti permulaan (bukper) adalah tahap yang mendahului penyidikan tindak pidana perpajakan. Pada tahap ini otoritas pajak menghimpun data, keterangan, dan bukti untuk menilai apakah ada dugaan tindak pidana. Karena konsekuensinya menyangkut pidana, ini adalah salah satu situasi yang paling menuntut kehati-hatian.

Apa itu bukper

Bukper adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti guna menemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum penyidikan dimulai ^[2]. Dasar pelaksanaannya adalah PMK 177/PMK.03/2022, yang mulai berlaku pada 3 Februari 2023 ^[1] dan menggantikan PMK 239/2014 untuk menyelaraskan dengan UU HPP ^[1]. Bukper dapat dilakukan secara terbuka (dengan pemberitahuan) atau tertutup (tanpa pemberitahuan) ^[2].

Hal-hal penting dalam PMK 177/2022

Menurut ringkasan dari IKPI ^[1]:

• Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukper dipersingkat dari 24 bulan menjadi maksimal 12 bulan.
• Hasil pemeriksaan bukper dilaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum masa pemeriksaan berakhir.
• Pemberitahuan disampaikan langsung kepada wajib pajak, tidak kepada kuasanya.
• SPT yang disampaikan setelah pemberitahuan bukper dianggap tidak disampaikan.
• Pemeriksaan dapat berasal dari pengawasan, pemeriksaan, atau pengembangan kasus.

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

Pasal 8 ayat (3) UU KUP memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan dengan benar ketidakbenaran perbuatannya, sepanjang penyidikan belum dimulai. Pengungkapan itu dilakukan dengan melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda. Menurut ringkasan sumber yang kami rujuk, denda tersebut kini sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar setelah perubahan UU HPP, turun dari 150% ^[1][2]. Pengungkapan harus melampirkan bukti pembayaran, dan peristiwa ini juga diatur dalam PMK 177/2022 sebagai bagian dari asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak ^[1].

Tata cara dan syarat teknisnya, termasuk apakah pengungkapan masih dapat dilakukan pada tahap bukper tertentu, perlu dibaca langsung pada PMK 177/2022 dan UU KUP ^[4]. Waktu menjadi faktor penentu: pengungkapan hanya bermakna sebelum penyidikan dimulai.

Kapan Anda membutuhkannya

• Anda menerima pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
• Anda menerima surat panggilan atau permintaan keterangan yang menyinggung dugaan pidana pajak.
• Dalam pemeriksaan atau tax review internal ditemukan indikasi pelaporan yang tidak benar dengan nilai besar, dan Anda ingin menilai pilihan pengungkapan sebelum ada tindakan.
• Anda menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Tahapan pendampingan

1. Penilaian awal. Jenis surat, posisi dalam proses (pengawasan, pemeriksaan, bukper, atau penyidikan), tahun pajak, dan potensi dugaan dipetakan.
2. Pengumpulan dan pengamanan dokumen. Dokumen dan data yang relevan diamankan dan ditelaah secara konsisten.
3. Pendampingan pada permintaan keterangan. Keterangan diberikan dengan hati-hati dan konsisten dengan dokumen.
4. Evaluasi opsi pengungkapan. Dihitung jumlah kekurangan, denda, dan waktu pelunasan bila pengungkapan dipertimbangkan.
5. Koordinasi dengan penasihat hukum pidana. Aspek pidana di luar hukum pajak ditangani bersama advokat yang kompeten.
6. Tindak lanjut. Bergantung pada hasil, perkara dapat berhenti, berlanjut ke penyidikan, atau diselesaikan melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Surat pemberitahuan bukper atau surat permintaan lain, beserta bukti penerimaan.
• SPT, pembukuan, dan rekonsiliasi untuk tahun pajak yang disebut.
• Kontrak, faktur, bukti potong, bukti setor, dan mutasi rekening.
• Perhitungan kekurangan pajak bila pengungkapan dipertimbangkan.
• Struktur kepemilikan dan daftar pengurus pada periode terkait.

Dasar hukum

UU KUP memuat ketentuan pengungkapan ketidakbenaran (Pasal 8 ayat 3) dan ketentuan pidana, termasuk Pasal 38 dan Pasal 39 ^[4]. PMK 177/PMK.03/2022 mengatur pemeriksaan bukper ^[3].

Risiko

Terlambat. Setelah penyidikan dimulai, kesempatan pengungkapan sesuai Pasal 8 ayat (3) tidak lagi tersedia dalam bentuk yang sama.

Pemberitahuan kepada wajib pajak. Karena pemberitahuan ditujukan langsung kepada wajib pajak, tenggat dan permintaan dapat terlewat bila surat tidak dibaca pada waktunya ^[1].

Pelaporan baru. SPT yang disampaikan setelah pemberitahuan bukper dianggap tidak disampaikan, sehingga tidak dapat dijadikan solusi cepat ^[1].

Keterangan yang tidak konsisten. Pernyataan lisan yang bertentangan dengan dokumen dapat memperburuk posisi.

Aspek pidana. Sanksi pidana tidak dapat dinilai dengan kacamata pajak semata, dan pada tahap ini diperlukan pertimbangan hukum pidana.

Tulisan ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap situasi memiliki fakta dan tahap yang berbeda. Bila Anda menerima surat bukper atau sedang mempertimbangkan pengungkapan, Konsultasikan Bukti Permulaan & Penyidikan sedini mungkin.

Sumber

1. IKPI, Jerat Penjahat Perpajakan, Sri Mulyani Keluarkan PMK 177/2022
2. Klikpajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan
3. JDIH Kemenkeu, ringkasan PMK 177/PMK.03/2022
4. Undang-Undang KUP, Pasal 8 ayat (3), Pasal 38, dan Pasal 39