Apa Itu Keberatan dan Banding Pajak? Pengertian, Batas Waktu, dan Prosedur
Keberatan adalah upaya hukum yang diajukan wajib pajak kepada DJP atas surat ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Banding adalah upaya hukum ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan yang tidak memuaskan.
Dasar hukum
Keberatan diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU KUP, sedangkan banding dalam Pasal 27 UU KUP dan UU Pengadilan Pajak [1]. Perlu dibedakan dengan pembetulan SPT, yaitu perbaikan atas inisiatif wajib pajak sendiri, yang sejak 1 Oktober 2026 di Coretax memakai skema replace [2].
Cara kerja dan contoh
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim. Alasan dan perhitungan jumlah yang tidak disetujui harus diuraikan.
- Pajak yang telah disetujui wajib dilunasi lebih dahulu sebelum mengajukan keberatan.
- DJP memutuskan dalam waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima lengkap. Bila tidak diputus dalam jangka itu, keberatan dianggap dikabulkan.
- Bila tidak puas, wajib pajak dapat mengajukan banding dalam 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima.
Contoh, wajib pajak menerima SKPKB yang menurutnya salah menghitung biaya yang dapat dikurangkan. Ia mengajukan keberatan beserta bukti, dan, bila ditolak, melanjutkannya ke banding.
Hal yang perlu diperhatikan
- Batas waktu bersifat ketat. Keterlambatan hanya dapat dimaafkan dalam keadaan force majeure yang dapat dibuktikan.
- Argumen harus dilengkapi bukti. Keberatan yang hanya berisi ketidaksetujuan tanpa dasar jarang berhasil.
- Konsekuensi sanksi bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian diatur dalam UU KUP, sehingga hitung risikonya sebelum mengajukan.
- Pertimbangkan pendampingan konsultan pajak, terutama pada sengketa bernilai besar.