Apa Itu P3B dan SKD? Pengertian Tax Treaty, Surat Keterangan Domisili, dan Form DGT
P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda), atau tax treaty, adalah perjanjian antara dua negara yang membagi hak pemajakan dan mencegah penghasilan yang sama dikenai pajak dua kali. SKD (Surat Keterangan Domisili) dan form DGT adalah dokumen pembuktian domisili agar tarif P3B dapat dinikmati.
Dasar hukum
Tata cara pelaksanaan P3B diatur dalam PMK 112/2025 tertanggal 30 Desember 2025. Aturan ini memuat ketentuan SKD bagi wajib pajak dalam negeri (SKD WPDN), form DGT bagi wajib pajak luar negeri (WPLN), serta evaluasi beneficial ownership [1].
Cara kerja dan contoh
- Wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, misalnya dividen, bunga, atau royalti, dapat meminta tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B. Syaratnya antara lain bukti domisili di negara mitra dan kedudukan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) [1][2].
- Pembuktian dilakukan dengan form DGT yang diisi dan disampaikan kepada pemotong, dengan atau tanpa pengesahan otoritas pajak negara mitra [1].
- Wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri meminta SKD WPDN kepada KPP agar dapat memanfaatkan P3B di negara sumber.
Contoh, PT di Bali membayar royalti kepada perusahaan di negara mitra P3B. PT memotong PPh Pasal 26 dengan tarif P3B bila form DGT lengkap, dan dengan tarif umum 20 persen bila tidak.
Hal yang perlu diperhatikan
- Tanpa dokumen yang sah dan bukti pemilik manfaat, tarif P3B dapat ditolak.
- Penyalahgunaan P3B, misalnya treaty shopping, menjadi fokus pengawasan.
- Rincian formulir dan syarat berubah dari waktu ke waktu. Periksa teks PMK 112/2025 dan peraturan turunan terbaru [2].
- Masa berlaku dokumen dan format yang diterima pemotong sebaiknya diperiksa sebelum pembayaran dilakukan.