Apa Itu Pajak Minimum Global (GloBE)? Pengertian, Tarif 15 Persen, dan Siapa yang Terkena
Pajak minimum global (GloBE, Global Anti-Base Erosion) adalah aturan yang mewajibkan grup perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15 persen di setiap yurisdiksi tempat beroperasi. Bila tarif efektifnya lebih rendah, dikenakan pajak tambahan (top-up tax).
Dasar hukum
Indonesia menerapkannya melalui PMK 136/2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025 [1][3]. Petunjuk teknis pelaporan dan pembayaran diatur dalam PER-6/PJ/2026 yang berlaku sejak 4 Mei 2026 [2].
Cara kerja dan contoh
Aturan menyasar entitas konstituen dari grup dengan peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro, yang terpenuhi paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun sebelum tahun pengenaan [1]. Pajak tambahan dikenakan melalui tiga mekanisme [1]:
- IIR (income inclusion rule), di yurisdiksi induk.
- DMTT (domestic minimum top-up tax), yaitu pajak tambahan domestik oleh negara sumber.
- UTPR (undertaxed payment rule), sebagai pengaman bila dua mekanisme lain tidak berlaku.
Tarif pajak tambahan sebesar selisih antara 15 persen dan tarif efektif.
Contoh, anak usaha di Indonesia dari grup global menikmati insentif sehingga tarif efektifnya 10 persen. Selisih 5 poin persentase dapat ditagih sebagai pajak tambahan, bukan di negara induk.
PER-6/PJ/2026 mengatur bentuk formulir, pengisian, pembayaran, dan pelaporan GloBE Information Return, SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan DMTT, SPT Tahunan UTPR, serta notifikasi [2].
Hal yang perlu diperhatikan
- Bagi UMKM dan grup di bawah ambang 750 juta euro, aturan ini tidak berlaku.
- Insentif seperti tax holiday dapat berkurang manfaatnya bila tarif efektif di bawah 15 persen. Tinjau ulang evaluasi insentif.
- Grup yang masuk cakupan perlu menyiapkan data konsolidasi dan sistem pelaporan, termasuk notifikasi dan GIR.
- OECD mengakui IIR dan DMTT Indonesia sebagai qualified, tetapi aturan turunan masih dapat bertambah. Pantau regulasi DJP terbaru.