Apa Itu Restitusi Pajak? Pengertian, Jenis, dan Proses Pengembalian Kelebihan Bayar
Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak, yang timbul bila pajak yang dibayar atau dipotong lebih besar daripada pajak yang terutang.
Dasar hukum
Hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dalam Pasal 11 dan 17 UU KUP. Pengembalian pendahuluan diatur dalam PMK 28/2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dan menggantikan rangkaian aturan restitusi dipercepat sebelumnya, yaitu PMK 39/2018 beserta perubahannya [1].
Cara kerja dan contoh
Ada dua jalur:
- Restitusi biasa, melalui pemeriksaan atas permohonan wajib pajak.
- Pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat), melalui penelitian, untuk tiga kelompok, yaitu wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah [1][2].
Keputusan pengembalian pendahuluan diterbitkan paling lama tiga bulan untuk PPh dan satu bulan untuk PPN sejak permohonan diterima lengkap [2].
Contoh, eksportir yang rutin mengalami lebih bayar PPN karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran mengajukan restitusi dipercepat untuk menjaga arus kas.
Hal yang perlu diperhatikan
- Restitusi dipercepat tidak membebaskan pengujian. DJP masih berwenang memeriksa di kemudian hari, dan koreksi atas restitusi yang telah cair dapat menimbulkan sanksi [1].
- Syarat dasar kelompok kriteria tertentu antara lain SPT tepat waktu, tidak ada tunggakan, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir [1].
- Status kriteria tertentu dapat dicabut bila syarat tidak terpenuhi.
- Rapikan dokumentasi pajak masukan dan bukti pembayaran sebelum mengajukan.
- Pilihan atas lebih bayar, yaitu restitusi atau kompensasi ke masa berikutnya, dinyatakan dalam SPT.