Apa Itu PPh Final? Pengertian, Contoh, dan PPh Final UMKM 0,5 Persen
PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan dengan tarif tertentu atas jenis penghasilan tertentu, dan pelunasannya dianggap tuntas sehingga penghasilan itu tidak digabung lagi dengan penghasilan lain untuk dihitung dengan tarif umum.
Dasar hukum
Kewenangan mengenakan PPh final berasal dari Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Untuk UMKM, PP 55/2022 diubah oleh PP 20/2026 yang diundangkan 22 April 2026 [1][3].
Cara kerja dan contoh
Tarif PPh final UMKM tetap 0,5 persen dari peredaran bruto. Berdasarkan PP 20/2026 [1][2]:
- Subjeknya orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.
- Orang pribadi memperoleh bagian peredaran sampai Rp500 juta setahun yang tidak dikenai pajak.
Contoh, pemilik toko berstatus orang pribadi beromzet Rp800 juta setahun. Pajaknya 0,5 persen dikali (Rp800 juta dikurangi Rp500 juta), yaitu Rp1,5 juta.
PPh final juga berlaku untuk jenis penghasilan lain, seperti sewa tanah dan/atau bangunan serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Hal yang perlu diperhatikan
- Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya [1].
- Penghasilan yang sudah dikenai PPh final tetap dilaporkan di SPT, pada bagian penghasilan yang dikenai pajak final.
- Badan berbentuk PT atau CV yang sudah memakai skema sebelum PP 20/2026 dapat melanjutkan selama syarat dan jangka waktunya belum berakhir [1].
- Biaya yang berkaitan dengan penghasilan final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan lain.
- Pastikan memilih skema yang sesuai, karena tarif umum dapat lebih menguntungkan bagi usaha yang margin labanya sangat tipis.