PPh Final UMKM 0,5 Persen: Siapa yang Berhak dan Cara Menghitungnya

Tarif PPh final UMKM tetap 0,5% dari peredaran bruto. Perubahannya ada pada subjek dan jangka waktu. PP 20/2026, yang diundangkan pada 22 April 2026, mengubah PP 55/2022. Frasa jangka waktu tertentu dihapus untuk orang pribadi, tetapi penerima fasilitas dipersempit ^[2].

Siapa yang berhak

Fasilitas pada prinsipnya diberikan kepada wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, yaitu:

1. Orang pribadi.
2. Badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.
3. Koperasi.

Perseroan perorangan yang didirikan oleh pemilik dengan keahlian khusus, seperti pengacara, dokter, atau konsultan, tidak dapat memakai fasilitas ini ^[1]. Peredaran bruto dihitung dari semua sumber, baik dalam maupun luar negeri, dan untuk orang pribadi digabung dengan penghasilan suami atau istri dan anak yang belum dewasa dalam menentukan batas Rp4,8 miliar ^[1].

Wajib pajak badan berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes yang sudah memanfaatkan skema ini sebelum PP 20/2026 masih dapat melanjutkan sesuai PP 55/2022, sepanjang syarat terpenuhi dan jangka waktunya belum berakhir ^[2]. Orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memanfaatkannya tanpa batas waktu ^[2]. Untuk subjek lain, periksa bunyi pasal peralihan dan jangka waktu pada PP 20/2026.

Pembebasan Rp500 juta

Orang pribadi memperoleh bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun yang tidak dikenai PPh. Hanya peredaran di atas Rp500 juta yang dikalikan 0,5% ^[1]. Secara praktis, omzet orang pribadi sampai Rp500 juta setahun berarti pajak nihil.

Cara menghitung

Contoh orang pribadi pemilik toko dengan omzet bulanan:

• Januari sampai Juni: total Rp400.000.000, kumulatif Rp400.000.000. PPh final nihil.
• Juli: omzet Rp150.000.000, kumulatif Rp550.000.000. Bagian di atas Rp500 juta adalah Rp50.000.000.
• PPh final Juli = 0,5% x Rp50.000.000 = Rp250.000.
• Agustus: omzet Rp100.000.000, seluruhnya di atas batas. PPh final = 0,5% x Rp100.000.000 = Rp500.000.

Bila omzet setahun Rp800.000.000, total PPh final = 0,5% x (Rp800.000.000 - Rp500.000.000) = Rp1.500.000.

Kewajiban administrasi

1. Hitung omzet kumulatif setiap bulan dan catat per hari atau per transaksi.
2. Setor PPh final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ^[2].
3. Laporkan di SPT Masa dan di SPT Tahunan pada bagian penghasilan yang dikenai pajak final.
4. Simpan bukti setor dan catatan peredaran bruto.

Yang perlu diwaspadai

• Memecah usaha menjadi beberapa badan untuk mempertahankan tarif dapat dikoreksi, karena PP 20/2026 memperketat batas dan penggabungan.
• Bila peredaran bruto melewati Rp4,8 miliar dalam tahun berjalan, wajib pajak keluar dari skema final pada tahun pajak berikutnya, dan penghitungan memakai tarif umum.

Saran praktis

Pantau omzet kumulatif setiap bulan terhadap dua batas, Rp500 juta dan Rp4,8 miliar, dan catat penjualan secara tertib. Bila usaha Anda dijalankan melalui lebih dari satu badan, atau pasangan juga berusaha, mintalah konsultan pajak memeriksa batas gabungannya sebelum tahun pajak berjalan jauh.

Sumber

1. PP 20 vs PP 55/2022, perbandingan PPh UMKM
2. Aturan baru PPh final untuk UMKM
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026