Pajak Penjual Marketplace: PPh Pasal 22 0,5 Persen Sejak 1 Oktober 2026

Mulai 1 Oktober 2026, penjual yang berdagang melalui marketplace tertentu dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet transaksi, berdasarkan PMK 37/2025 ^[1]. DJP menegaskan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pembayaran ^[1][2].

Marketplace pemungut

DJP menunjuk empat penyelenggara sistem elektronik melalui keputusan Dirjen Pajak pada 24 September 2026: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) ^[1].

Cara kerja pemungutan

• Tarifnya 0,5% dari nilai bruto transaksi sebelum dikurangi diskon penjualan, tidak termasuk PPN dan PPnBM ^[2].
• Marketplace memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual dalam negeri.
• Faktur yang diterbitkan sistem marketplace diperlakukan sebagai bukti pemungutan, memuat tanggal transaksi, nama akun penjual, data pembeli, dan pajak yang dipungut ^[2].
• Pajak yang dipungut berfungsi sebagai kredit pajak tahun berjalan atau sebagai bagian pelunasan PPh final ^[1].

Siapa yang tidak dipungut

Penjual orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut apabila menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace ^[1][2]. Peredaran dihitung dari seluruh saluran penjualan, baik daring maupun luring ^[2]. Pengecualian lain meliputi pemegang surat keterangan bebas, penjual pulsa, penjual emas dan perhiasan, jasa transportasi daring, dan pengalihan tanah atau bangunan ^[2].

Contoh

Seorang penjual mencatat transaksi bruto Rp10.000.000 dalam satu bulan di marketplace, tanpa surat pernyataan omzet.

• PPh Pasal 22 dipungut = 0,5% x Rp10.000.000 = Rp50.000.

Jika penjual yang sama sebelumnya menyampaikan surat pernyataan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun, marketplace tidak memungut Rp50.000 tersebut.

Langkah untuk penjual

1. Hitung estimasi peredaran bruto setahun dari semua saluran penjualan.
2. Bila di bawah atau sama dengan Rp500 juta dan Anda orang pribadi, siapkan surat pernyataan sesuai format dan kirim melalui kanal yang disediakan marketplace.
3. Pastikan NIK atau NPWP serta nama akun toko di marketplace sesuai dengan data di DJP ^[1].
4. Bila omzet melebihi Rp500 juta, pastikan Anda memahami perlakuannya: pungutan menjadi kredit atau pelunasan, dan selebihnya mengikuti ketentuan PPh final UMKM atau tarif umum.
5. Unduh faktur pemungutan dari marketplace setiap bulan, dan cocokkan dengan SPT Masa dan SPT Tahunan Anda.
6. Simpan seluruh laporan penjualan sebagai dasar rekonsiliasi.

Yang sering salah dipahami

Pemungutan tidak menggantikan kewajiban melapor SPT Tahunan. Penjual tetap melaporkan penghasilan dan memasukkan pungutan sebagai kredit atau pelunasan pajak. Selain itu, surat pernyataan hanya membebaskan pungutan di marketplace, dan tidak mengubah kewajiban bila omzet sebenarnya melampaui Rp500 juta.

Saran praktis

Dalam beberapa minggu pertama, periksa laporan pencairan dana dan faktur pemungutan dari setiap marketplace. Bila ada pungutan padahal Anda sudah menyampaikan surat pernyataan, hubungi layanan penjual marketplace tersebut secara tertulis dan simpan bukti korespondensinya.

Sumber

1. DJP, Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan 1 Oktober 2026
2. PMK-37/2025: potongan pajak otomatis di marketplace
3. PMK 37 Tahun 2025