Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Layanan#Keberatan#Banding#Sengketa Pajak

Keberatan dan Banding: Cara Menyikapi Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Disetujui

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 3 menit baca

Setelah pemeriksaan, DJP menerbitkan surat ketetapan pajak seperti SKPKB (kurang bayar), SKPKBT (kurang bayar tambahan), atau SKPN (nihil). Jika Anda tidak setuju, hukum perpajakan menyediakan jalur keberatan, yang bila masih belum memuaskan dilanjutkan dengan banding. Jalurnya berjenjang dan tenggatnya ketat.

Apa yang dicakup

  • Surat keberatan kepada DJP atas surat ketetapan pajak, termasuk atas pemotongan atau pemungutan pihak lain.
  • Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU KUP [4].
  • Persiapan berkas banding bila keputusan keberatan tidak menerima seluruh permohonan.

Syarat dan tenggat keberatan

Menurut UU KUP dan penjelasan praktisinya, keberatan memiliki ketentuan berikut [1][4]:

  1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  2. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak surat ketetapan dikirim.
  3. Memuat jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak beserta alasan yang jelas.
  4. Jumlah pajak yang telah disetujui wajib dibayar lebih dulu, dibuktikan dengan bukti setor [1].

Sejak 26 Agustus 2026, aplikasi e-Objection dihentikan dan pengajuan keberatan dilakukan melalui Coretax menurut PENG-51/PJ.09/2026 [2][3]. Syarat formal keberatan tidak berubah, tetapi kanal pengajuannya berubah, sehingga akun Coretax dan sertifikat elektronik harus siap sebelum tenggat. Keberatan yang disampaikan setelah batas waktu berisiko tidak dipertimbangkan.

Setelah permohonan lengkap diterima, DJP menerbitkan keputusan dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, yakni 12 bulan menurut Pasal 26 UU KUP. Bila tidak ada keputusan dalam jangka waktu itu, keberatan dianggap dikabulkan menurut ketentuan tersebut [4]; periksa teks undang-undang untuk perkara Anda.

Tahapan kerja

  1. Telaah ketetapan. Koreksi pemeriksa dipetakan satu per satu: dasar hukum, angka, dan bukti yang digunakan.
  2. Penentuan koreksi yang diajukan keberatan. Tidak semua koreksi perlu dipersoalkan. Koreksi yang disetujui dibayar sesuai ketentuan.
  3. Penyusunan argumen. Setiap koreksi dijawab dengan fakta, bukti, ketentuan, dan bila relevan, putusan pembanding.
  4. Pembayaran bagian yang disetujui dan pengajuan. Bukti setor dilampirkan, lalu surat keberatan diajukan sebelum tenggat.
  5. Pembahasan dan tambahan data. DJP dapat meminta penjelasan atau dokumen tambahan.
  6. Keputusan dan langkah berikutnya. Keputusan dapat mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak. Bila tidak puas, banding dipertimbangkan.

Dokumen yang perlu disiapkan

  • Surat ketetapan pajak, laporan hasil pemeriksaan, dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  • SPT, pembukuan, dan rekonsiliasi untuk tahun pajak terkait.
  • Kontrak, faktur, bukti potong, dan bukti pembayaran yang mendukung posisi wajib pajak.
  • Bukti setor pajak yang disetujui.
  • Surat kuasa khusus bila diwakili.

Banding sebagai kelanjutan

Banding diajukan ke Pengadilan Pajak paling lama tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan bukti pembayaran 50% dari pajak terutang berdasarkan keputusan keberatan [1]. Pembahasan lebih lanjut mengenai persidangan terdapat pada tulisan tentang Pengadilan Pajak.

Risiko

Terlambat. Tenggat tiga bulan sulit dikecualikan. Mulailah menyusun keberatan segera setelah ketetapan diterima, tidak menunggu minggu terakhir.

Argumen tanpa bukti. Keberatan yang hanya berisi pendapat tanpa dokumen mudah ditolak. Bukti yang tidak diserahkan pada tahap pemeriksaan tetap perlu diajukan sebelum keputusan keberatan.

Risiko sanksi. Keputusan keberatan dapat membawa konsekuensi sanksi bila keberatan ditolak atau ditolak sebagian. Aturan rinci tentang hal ini perlu dibaca pada Pasal 26 UU KUP sebelum Anda memutuskan.

Penagihan. Pengajuan keberatan memiliki akibat berbeda terhadap pembayaran dan penagihan, sehingga status penagihan perlu dipantau.

Menyusun keberatan per koreksi

Keberatan yang baik biasanya dibangun per koreksi, bukan sebagai satu surat argumen umum. Untuk tiap koreksi, tuliskan apa yang dikoreksi pemeriksa, mengapa menurut Anda tidak tepat, bukti apa yang mendukung, serta ketentuan yang menjadi dasar. Pastikan angka dalam surat keberatan sama dengan dokumen pendukung, sebab selisih kecil dapat menimbulkan pertanyaan atas seluruh berkas. Simpan juga bukti pengiriman dan tanggal setiap dokumen yang diserahkan.

Hasil keberatan bergantung pada fakta, bukti, dan penafsiran ketentuan; tidak ada hasil yang dapat dijanjikan. Bila ketetapan pajak sudah diterima dan tenggat tiga bulan berjalan, Konsultasikan Keberatan & Banding untuk menelaah koreksi dan menyusun langkah.

Sumber

  1. Hukumonline, Cara Penyelesaian Sengketa Pajak
  2. DDTCNews, Ada Coretax, DJP Kini Setop e-Objection, Info KSWP, dan Portal Ex-1 (PENG-51/PJ.09/2026)
  3. Ortax, Dialihkan ke Coretax, Layanan e-Objection hingga Info KSWP Dihentikan
  4. UU KUP Pasal 25, 26, dan 36

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.