Sumber / Source: https://sandratjan.com/ · https://sandratjan.com/en/ (2026-10-31). Informasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu / General information, not tax advice for a specific case. # Sandra Tjan — Konsultan Pajak (Bahasa Indonesia) > Sandra Tjan adalah konsultan pajak di Jakarta dan Bali yang mendampingi perusahaan dan wajib pajak orang pribadi di seluruh Indonesia, mulai dari perencanaan dan kepatuhan pajak rutin hingga pemeriksaan, keberatan, banding, dan Pengadilan Pajak. Sandra Tjan, konsultan pajak Jakarta & Bali bersertifikat Brevet A·B·C dan USKP. Tax advisory, tax planning, SPT & kepatuhan bulanan, transfer pricing, pemeriksaan, keberatan, banding hingga Pengadilan Pajak. ## Sertifikasi - Brevet Pajak A, B, C: pelatihan perpajakan berjenjang (A: orang pribadi, B: badan & akuntansi pajak, C: perpajakan internasional & perencanaan pajak). - USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) tingkat B: sertifikasi konsultan pajak, dasar izin praktik. Sejak 24 Agustus 2026 profesi diatur PMK 55/2026 (menggantikan PMK 111/2014 jo. PMK 175/2022): calon konsultan wajib memiliki Surat Keterangan Kompetensi dan lulus ujian profesi; tingkat A/B/C tetap. Tingkat B berwenang melayani wajib pajak orang pribadi dan badan, kecuali PMA, BUT, dan wajib pajak dari negara mitra P3B. - Izin Praktik Konsultan Pajak: KP-12417/IP.B/2026 ### Tingkat USKP - Tingkat A: wajib pajak orang pribadi - Tingkat B: wajib pajak orang pribadi dan badan, kecuali PMA, BUT, dan wajib pajak dari negara mitra P3B - Tingkat C: semua jenis wajib pajak, termasuk PMA, BUT, dan transaksi lintas negara ## Layanan ### Merger, Akuisisi & Likuidasi URL: https://sandratjan.com/#layanan-merger-akuisisi-likuidasi · Korporasi Strukturisasi transaksi korporasi agar efisien secara pajak dan bebas risiko tersembunyi. Setiap merger, akuisisi, atau likuidasi membawa konsekuensi pajak: pengalihan harta, kerugian fiskal, hingga kewajiban yang tertinggal dari pengurus lama. Telaah pajak sebelum transaksi ditandatangani mencegah biaya dan sengketa yang muncul belakangan. - Tax due diligence atas target akuisisi - Strukturisasi merger, termasuk penggunaan nilai buku - Penyelesaian kewajiban pajak saat likuidasi dan pencabutan NPWP ### Tax Advisory URL: https://sandratjan.com/#layanan-tax-advisory · Advisory Opini dan arahan pajak atas transaksi, kontrak, atau keputusan bisnis sebelum dijalankan. Tax advisory adalah pendampingan untuk memastikan setiap keputusan bisnis, kontrak, dan transaksi sudah memperhitungkan dampak pajaknya. Cocok bagi perusahaan yang ingin bertanya sebelum bertindak, bukan memperbaiki setelah ditegur. - Tax opinion tertulis - Telaah dampak pajak atas kontrak dan transaksi - Pendampingan retainer bulanan ### Tax Planning URL: https://sandratjan.com/#layanan-tax-planning · Advisory Perencanaan pajak yang sah untuk menekan beban pajak dan menjaga arus kas. Tax planning adalah upaya legal untuk mengatur kewajiban pajak seefisien mungkin dengan memanfaatkan ketentuan, fasilitas, dan insentif yang tersedia. Perencanaan dilakukan di awal tahun buku agar hasilnya terasa di SPT Tahunan. - Pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak - Perencanaan remunerasi karyawan - Perencanaan pajak pribadi dan keluarga ### Tax Review URL: https://sandratjan.com/#layanan-tax-review · Advisory Pemeriksaan internal atas kepatuhan pajak untuk menemukan risiko sebelum otoritas menemukannya. Tax review adalah pemeriksaan internal atas pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. Tujuannya menemukan selisih, koreksi potensial, dan eksposur sanksi lebih dulu, sehingga perbaikan bisa dilakukan lewat pembetulan SPT sebelum pemeriksaan. - Review SPT dan rekonsiliasi fiskal - Pemetaan eksposur sanksi - Rekomendasi pembetulan ### Transfer Pricing Documentation URL: https://sandratjan.com/#layanan-transfer-pricing · Kepatuhan Penyusunan dokumentasi harga transfer sesuai ketentuan untuk transaksi pihak afiliasi. Perusahaan yang bertransaksi dengan pihak afiliasi wajib membuktikan bahwa harganya wajar (arm's length). Dokumentasi transfer pricing yang lengkap menjadi pertahanan utama saat pemeriksaan. - Master File dan Local File - Analisis kesebandingan dan benchmarking - Ikhtisar dokumen untuk lampiran SPT ### Tax Compliance URL: https://sandratjan.com/#layanan-tax-compliance · Kepatuhan Pengelolaan kewajiban pajak bulanan dan tahunan agar selalu tepat waktu dan tepat hitung. Tax compliance mencakup penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak rutin perusahaan maupun pribadi, termasuk administrasi di sistem Coretax DJP. Kepatuhan yang rapi mengurangi risiko sanksi dan surat teguran. - PPh 21/23/26/4(2) dan PPN bulanan - SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi - Administrasi Coretax DJP ### Tax Refund URL: https://sandratjan.com/#layanan-tax-refund · Kepatuhan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan dokumentasi yang siap diuji. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Permohonan restitusi umumnya diikuti pemeriksaan, sehingga data dan dokumen pendukung perlu disiapkan sejak awal agar dana kembali utuh. - Restitusi PPN dan PPh - Persiapan data pemeriksaan restitusi - Pengembalian pendahuluan ### Tax Audit & Verifikasi URL: https://sandratjan.com/#layanan-pemeriksaan-pajak · Sengketa Pendampingan saat pemeriksaan, SP2DK, atau verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat menerima SP2DK atau surat pemeriksaan, wajib pajak perlu memberi tanggapan yang tepat dan tepat waktu. Pendampingan memastikan data yang diserahkan konsisten dan setiap koreksi pemeriksa dijawab dengan dasar hukum. - Tanggapan SP2DK - Pendampingan pemeriksaan lapangan dan kantor - Pembahasan akhir hasil pemeriksaan ### Keberatan & Banding URL: https://sandratjan.com/#layanan-keberatan-banding · Sengketa Penyusunan argumen dan dokumen untuk keberatan atas ketetapan pajak. Jika tidak setuju dengan surat ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat dikirim. Keberatan yang kuat disusun dari data, dasar hukum, dan putusan pembanding. - Surat keberatan - Pengurangan atau penghapusan sanksi - Persiapan berkas banding ### Pengadilan Pajak URL: https://sandratjan.com/#layanan-pengadilan-pajak · Sengketa Mewakili Anda sebagai kuasa hukum dalam sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Banding diajukan ke Pengadilan Pajak paling lambat 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Kuasa hukum menyusun surat banding, menghadiri persidangan, dan menyampaikan pembuktian hingga putusan. - Surat banding dan gugatan - Persidangan dan pembuktian - Kesimpulan dan tindak lanjut putusan ### Peninjauan Kembali (MA) URL: https://sandratjan.com/#layanan-peninjauan-kembali · Sengketa Pendampingan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa atas putusan Pengadilan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Agung. Prosesnya menuntut analisis putusan yang tajam dan memori PK yang terstruktur. - Memori dan kontra memori PK - Analisis putusan Pengadilan Pajak - Strategi upaya hukum ### Bukti Permulaan & Penyidikan URL: https://sandratjan.com/#layanan-pidana-pajak · Sengketa Pendampingan dalam pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah tahap sebelum penyidikan pidana pajak. Pada tahap ini wajib pajak masih dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya secara sukarela, sehingga pendampingan sejak awal sangat menentukan. - Pendampingan pemeriksaan bukti permulaan - Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan - Koordinasi dengan penasihat hukum pidana ## Lokasi - Kantor Jakarta: Wijaya Grand Centre Blok G-15, Jl. Wijaya II, RT 006/RW 001, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, Indonesia (https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Wijaya+Grand+Centre+Blok+G-15%2C+Jl.+Wijaya+II%2C+Pulo%2C+Kebayoran+Baru%2C+Jakarta+Selatan+12160) - Kantor Bali: Denpasar, Bali, Indonesia ## FAQ ### Di mana mencari konsultan pajak terdekat di Jakarta atau Bali? Sandra Tjan melayani klien dari kantor di Jakarta dan Bali, serta secara daring untuk klien di kota lain di Indonesia. Konsultasi dapat dilakukan tatap muka di kantor terdekat atau melalui video call. ### Apa yang dikerjakan konsultan pajak? Konsultan pajak membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan mewakili kepentingannya di hadapan otoritas pajak. Lingkupnya mulai dari perencanaan dan pelaporan rutin, telaah risiko, hingga pendampingan pemeriksaan, keberatan, dan banding. ### Berapa biaya konsultan pajak di Jakarta dan Bali? Biaya konsultan pajak ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan, bukan tarif tetap. Kepatuhan bulanan biasanya berupa retainer, sedangkan pekerjaan seperti tax review, keberatan, atau banding dihitung per penugasan. Penawaran tertulis diberikan setelah konsultasi awal, sebelum pekerjaan dimulai. ### Apa beda Brevet dan USKP? Brevet adalah pelatihan perpajakan berjenjang, sedangkan USKP adalah ujian sertifikasi konsultan pajak yang selama ini menjadi syarat izin praktik. Brevet A membahas pajak orang pribadi, B pajak badan, dan C perpajakan internasional. Sejak PMK 55/2026 berlaku pada 24 Agustus 2026, calon konsultan pajak wajib lulus uji kompetensi Kementerian Keuangan (Surat Keterangan Kompetensi) dan ujian profesi, dengan tingkat A, B, dan C yang tetap menentukan jenis wajib pajak yang boleh dilayani. ### Apa arti sertifikat konsultan pajak tingkat A, B, dan C? Tingkat sertifikat menentukan kewenangan konsultan pajak. Tingkat A untuk wajib pajak orang pribadi, tingkat B menambah wajib pajak badan dalam negeri, dan tingkat C mencakup semua jenis wajib pajak termasuk PMA, BUT, dan transaksi internasional. Sejak PMK 55/2026, izin tingkat B atau C tidak lagi harus diawali dari tingkat A. ### Kapan perusahaan sebaiknya menggunakan konsultan pajak? Sebaiknya sebelum masalah muncul: saat merencanakan transaksi besar, menyusun SPT Tahunan, bertransaksi dengan pihak afiliasi, atau ketika tim internal belum memiliki keahlian pajak khusus. Konsultan juga diperlukan begitu menerima SP2DK, surat pemeriksaan, atau surat ketetapan pajak. ### Saya menerima SP2DK. Apa yang harus dilakukan? Segera telaah isinya dan siapkan tanggapan sebelum tenggat yang tercantum dalam surat. SP2DK adalah permintaan penjelasan atas data yang dimiliki DJP; tanggapan yang lengkap dan konsisten dapat mencegah berlanjutnya ke pemeriksaan. ### Berapa lama batas waktu mengajukan keberatan dan banding pajak? Keberatan diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim, dan banding ke Pengadilan Pajak paling lambat 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Karena tenggatnya ketat, penyusunan argumen sebaiknya dimulai segera setelah surat diterima. ### Apakah melayani wajib pajak orang pribadi dan ekspatriat? Ya. Selain badan usaha, layanan mencakup SPT Tahunan orang pribadi, perencanaan pajak pribadi dan keluarga, serta warga negara asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri Indonesia, misalnya ekspatriat yang bekerja atau tinggal di Jakarta dan Bali. ### Apakah bisa mewakili di Pengadilan Pajak? Ya, untuk proses banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta pendampingan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. ### Dokumen apa yang perlu disiapkan untuk konsultasi pertama? Cukup surat atau dokumen yang menjadi pokok masalah, SPT terakhir, dan laporan keuangan bila ada. Dari sana ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan dokumen lanjutan bisa dipetakan. ## Kontak - WhatsApp: https://wa.me/6282123037987 - Telepon: +62 821-2303-7987 - Email: sandra@sandratjan.com - Kantor Jakarta: Wijaya Grand Centre Blok G-15, Jl. Wijaya II, RT 006/RW 001, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, Indonesia (https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Wijaya+Grand+Centre+Blok+G-15%2C+Jl.+Wijaya+II%2C+Pulo%2C+Kebayoran+Baru%2C+Jakarta+Selatan+12160) - Kantor Bali: Denpasar, Bali, Indonesia - Jam kerja: Senin–Jumat, 09:00–17:00 (WIB/WITA) - Formulir konsultasi: https://sandratjan.com/#kontak --- # Sandra Tjan — Tax Consultant (English) > Sandra Tjan is a tax consultant in Jakarta and Bali who advises companies and individual taxpayers across Indonesia, from tax planning and routine compliance to tax audits, objections, appeals and the Tax Court. Sandra Tjan is a certified Indonesian tax consultant in Jakarta and Bali (Brevet A·B·C, USKP). Tax advisory, tax planning, monthly compliance and annual returns, transfer pricing, tax audits, objections, appeals and Tax Court. ## Certifications - Brevet Pajak A, B, C: tiered Indonesian tax training (A: individuals, B: corporate tax & tax accounting, C: international tax & tax planning). - USKP (Tax Consultant Certification Exam) level B: Indonesian tax consultant certification, the basis of a practising licence. Since 24 Aug 2026 the profession is governed by PMK 55/2026 (replacing PMK 111/2014 as amended by PMK 175/2022): new consultants need a Ministry of Finance competency certificate (SKK) and a professional exam; levels A/B/C are kept. Level B covers individual and corporate taxpayers, except foreign-owned companies (PMA), permanent establishments (BUT) and taxpayers from tax-treaty partner countries. - Practising licence: KP-12417/IP.B/2026 ### USKP levels - Level A: individual taxpayers - Level B: individual and corporate taxpayers, except foreign-owned companies (PMA), permanent establishments (BUT) and taxpayers from tax-treaty partner countries - Level C: all types of taxpayers, including foreign-owned companies, permanent establishments and cross-border transactions ## Services ### Mergers, Acquisitions & Liquidation URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-merger-akuisisi-likuidasi · Corporate Structuring corporate transactions to be tax-efficient and free of hidden exposure. Every merger, acquisition or liquidation has tax consequences: asset transfers, tax losses, and liabilities left behind by previous management. A tax review before the deal is signed prevents costs and disputes that surface later. - Tax due diligence on acquisition targets - Merger structuring, including book-value transfers - Settling tax obligations on liquidation and NPWP deregistration ### Tax Advisory URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-tax-advisory · Advisory Tax opinions and guidance on transactions, contracts and business decisions before you act. Tax advisory makes sure every business decision, contract and transaction accounts for its tax impact. It suits companies that prefer to ask before acting rather than correct after a tax office notice. - Written tax opinions - Tax impact review of contracts and transactions - Monthly retainer support ### Tax Planning URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-tax-planning · Advisory Lawful tax planning to reduce your tax burden and protect cash flow. Tax planning is the lawful structuring of tax obligations as efficiently as possible, using the rules, facilities and incentives available. Planning starts at the beginning of the financial year so the results show in the annual tax return. - Using tax facilities and incentives - Employee remuneration planning - Personal and family tax planning ### Tax Review URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-tax-review · Advisory An internal tax health check that finds risks before the tax office does. A tax review is an internal examination of a company's tax compliance. It identifies discrepancies, likely audit adjustments and penalty exposure early, so they can be fixed through amended returns before an audit. - Tax return review and fiscal reconciliation - Penalty exposure mapping - Recommendations for amended returns ### Transfer Pricing Documentation URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-transfer-pricing · Compliance Transfer pricing documentation that meets Indonesian requirements for related-party transactions. Companies transacting with related parties must show their prices are at arm's length. Complete transfer pricing documentation is the main line of defence in a tax audit. - Master File and Local File - Comparability analysis and benchmarking - Summary documents for the tax return attachment ### Tax Compliance URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-tax-compliance · Compliance Monthly and annual tax obligations handled on time and correctly calculated. Tax compliance covers calculating, paying and filing routine taxes for companies and individuals, including administration in the DJP Coretax system. Orderly compliance reduces the risk of penalties and warning letters. - Monthly withholding taxes (PPh 21/23/26/4(2)) and VAT - Corporate and individual annual tax returns - DJP Coretax administration ### Tax Refund URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-tax-refund · Compliance Recovering overpaid tax with documentation that stands up to examination. A tax refund (restitusi) returns overpaid tax. Refund claims are usually followed by an audit, so supporting data and documents should be prepared from the start to recover the full amount. - VAT and income tax refunds - Preparing data for the refund audit - Preliminary refunds ### Tax Audit Assistance URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-pemeriksaan-pajak · Disputes Support during tax audits, SP2DK clarification requests and verification by the DJP. When you receive an SP2DK (request for data clarification) or an audit notice, you need an accurate, timely response. Assistance keeps the data you submit consistent and answers every auditor adjustment with a legal basis. - SP2DK responses - Field and desk audit assistance - Closing conference on audit findings ### Tax Objections & Appeals URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-keberatan-banding · Disputes Building the arguments and documents to object to a tax assessment. If you disagree with a tax assessment letter, you can file an objection within 3 months of the date it was sent. A strong objection is built from data, legal grounds and comparable rulings. - Objection letters - Penalty reduction or waiver requests - Preparing the appeal file ### Tax Court Representation URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-pengadilan-pajak · Disputes Representing you as legal counsel in appeals and lawsuits before the Indonesian Tax Court. An appeal must be filed with the Tax Court within 3 months of receiving the objection decision. Counsel drafts the appeal, attends hearings and presents evidence through to the verdict. - Appeal and lawsuit letters - Hearings and evidence - Closing submissions and follow-up on the verdict ### Supreme Court Judicial Review URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-peninjauan-kembali · Disputes Support for judicial review (Peninjauan Kembali) at the Supreme Court. Judicial review is an extraordinary legal remedy against a Tax Court verdict, filed with the Supreme Court. It requires a sharp analysis of the verdict and a well-structured review memorandum. - Review memorandum and counter-memorandum - Analysis of the Tax Court verdict - Litigation strategy ### Tax Crime Investigation Support URL: https://sandratjan.com/en/#layanan-pidana-pajak · Disputes Support during preliminary evidence examinations and tax crime investigations. A preliminary evidence examination (bukti permulaan) is the stage before a criminal tax investigation. At this stage the taxpayer can still voluntarily disclose an incorrect filing, so support from the start is decisive. - Preliminary evidence examination support - Voluntary disclosure of incorrect filings - Coordination with criminal defence counsel ## Locations - Office Jakarta: Wijaya Grand Centre Blok G-15, Jl. Wijaya II, RT 006/RW 001, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, Indonesia (https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Wijaya+Grand+Centre+Blok+G-15%2C+Jl.+Wijaya+II%2C+Pulo%2C+Kebayoran+Baru%2C+Jakarta+Selatan+12160) - Office Bali: Denpasar, Bali, Indonesia ## FAQ ### Where can I find a tax consultant near me in Jakarta or Bali? Sandra Tjan serves clients from offices in Jakarta and Bali, and online for clients elsewhere in Indonesia. Consultations can be held in person at the nearest office or by video call, in English or Bahasa Indonesia. ### What does a tax consultant in Indonesia do? An Indonesian tax consultant helps taxpayers meet their obligations correctly and represents them before the tax authority (DJP). The work ranges from planning and routine filing to risk reviews, tax audits, objections and appeals. ### How much does a tax consultant cost in Jakarta or Bali? Fees depend on the scope of work rather than a fixed rate. Monthly compliance is usually a retainer, while engagements such as a tax review, objection or appeal are priced per project. You receive a written quote after the initial consultation, before any work starts. ### Do you help expatriates and foreigners with Indonesian tax? Yes. Foreign nationals who are Indonesian tax residents, such as expatriates working or living in Jakarta or Bali, must file Indonesian tax returns. Support covers tax registration (NPWP), annual individual returns and personal tax planning, in English. ### What are Brevet and USKP? Brevet is a tiered Indonesian tax training programme, while USKP is the tax consultant certification exam that has been the basis for a practising licence. Brevet A covers individual tax, B corporate tax and C international tax. Since PMK 55/2026 took effect on 24 August 2026, new tax consultants must pass a Ministry of Finance competency test and a professional exam; levels A, B and C still determine which taxpayers a consultant may represent. ### I received an SP2DK letter. What should I do? Review it and prepare a response before the deadline stated in the letter. An SP2DK is the tax office's request to clarify data it holds about you; a complete, consistent response can stop it from escalating into a tax audit. ### What are the deadlines for tax objections and appeals in Indonesia? An objection must be filed within 3 months of the date the tax assessment was sent, and an appeal to the Tax Court within 3 months of receiving the objection decision. Because the deadlines are strict, work on the arguments should start as soon as the letter arrives. ### Can you represent me at the Indonesian Tax Court? Yes, for appeals and lawsuits at the Tax Court, as well as judicial review (Peninjauan Kembali) at the Supreme Court. ### What should I prepare for the first consultation? Bring the letter or document at issue, your latest tax return and financial statements if available. From there the scope of work and any further documents can be mapped out. ## Contact - WhatsApp: https://wa.me/6282123037987 - Phone: +62 821-2303-7987 - Email: sandra@sandratjan.com - Office Jakarta: Wijaya Grand Centre Blok G-15, Jl. Wijaya II, RT 006/RW 001, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, Indonesia (https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Wijaya+Grand+Centre+Blok+G-15%2C+Jl.+Wijaya+II%2C+Pulo%2C+Kebayoran+Baru%2C+Jakarta+Selatan+12160) - Office Bali: Denpasar, Bali, Indonesia - Hours: Monday–Friday, 09:00–17:00 (WIB/WITA) - Consultation form: https://sandratjan.com/en/#kontak --- # Arsip artikel / Article archive (209) - [Apa Itu Keberatan dan Banding Pajak? Pengertian, Batas Waktu, dan Prosedur](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-keberatan-dan-banding-pajak/) (2026-10-04): Keberatan adalah upaya hukum ke DJP atas ketetapan pajak, dan banding adalah upaya ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan. Keberatan harus diajukan dalam 3 bulan sejak surat ketetapan dikirim. - [Marketplace Seller Tax From 1 October 2026: PPh 22 Collection Under PMK 37/2025](https://sandratjan.com/artikel/marketplace-seller-tax-pph-22-1-october-2026-pmk-37-2025/) (2026-10-03): From 1 October 2026 four designated marketplaces collect 0.5% PPh 22 from domestic merchants under PMK 37/2025. Learn who is covered, the Rp500 million declaration and how the tax is credited. - [Pajak Penjual Marketplace: PPh Pasal 22 0,5 Persen Sejak 1 Oktober 2026](https://sandratjan.com/artikel/panduan-pajak-penjual-marketplace-pph-22-pmk-37-2025/) (2026-10-03): Marketplace kini memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet penjual. Cara kerja pemungutan, surat pernyataan omzet Rp500 juta, dan langkah penjual. - [Apa Itu SPT Masa dan SPT Tahunan? Pengertian dan Batas Waktunya](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-spt-masa-vs-spt-tahunan/) (2026-10-03): SPT Masa dilaporkan setiap bulan atas pajak tertentu, sedangkan SPT Tahunan merekap penghasilan dan harta setahun. Pembetulan SPT di Coretax memakai skema replace sejak 1 Oktober 2026. - [Pengrajin dan Penjual Online di Bali Wajib Siap PPh 22 Marketplace per 1 Oktober 2026](https://sandratjan.com/artikel/pengrajin-bali-marketplace-pph-22-1-oktober-2026/) (2026-10-02): Pengrajin dan pelaku usaha kreatif Bali yang berjualan lewat marketplace kini bersinggungan dengan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Pelaku dengan omzet sampai Rp500 juta dapat mengajukan surat pernyataan. - [Pembetulan SPT, Keberatan, dan Banding: Apa Bedanya dan Kapan Dipakai](https://sandratjan.com/artikel/panduan-pembetulan-spt-keberatan-banding-per-12-pj-2026/) (2026-10-02): Tiga jalur berbeda untuk memperbaiki posisi pajak. Ikuti pembahasan tujuan, batas waktu, dan perubahan skema pembetulan di Coretax menjadi replace sejak 1 Oktober 2026 (PER-12/PJ/2026). - [Tax Review: Kapan Perusahaan Membutuhkannya dan Bagaimana Prosesnya](https://sandratjan.com/artikel/layanan-tax-review-kapan-dibutuhkan-dan-prosesnya/) (2026-10-02): Tax review adalah pemeriksaan internal atas kepatuhan pajak untuk menemukan selisih sebelum otoritas menemukannya. Simak tahapannya, dokumen yang disiapkan, dan skema pembetulan SPT replace sejak 1 Oktober 2026. - [Marketplace Mulai Pungut PPh 22 Pedagang Online 1 Oktober 2026](https://sandratjan.com/artikel/marketplace-pungut-pph-22-pedagang-online-1-oktober-2026/) (2026-10-01): Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tanggal 24 September 2026, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada mulai memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026, sesuai PMK 37/2025. - [PER-12/PJ/2026 Hapus Skema Delta dalam Pembetulan SPT](https://sandratjan.com/artikel/per-12-pj-2026-pembetulan-spt-skema-replace/) (2026-10-01): Mulai 1 Oktober 2026, PER-12/PJ/2026 mengganti skema delta dengan skema replace dalam pembetulan SPT. SPT pembetulan kini memuat nilai lengkap yang menggantikan SPT sebelumnya. - [Sanksi Bunga dan Denda Keterlambatan Pajak: Cara Menghitungnya](https://sandratjan.com/artikel/panduan-sanksi-bunga-denda-keterlambatan-pajak/) (2026-10-01): Denda keterlambatan lapor SPT bersifat tetap, sedangkan bunga keterlambatan bayar mengikuti suku bunga acuan dan berubah setiap bulan. Berikut cara menghitungnya, lengkap dengan contoh. - [Merger, Akuisisi, dan Likuidasi: Menelaah Dampak Pajak Sebelum Transaksi Ditandatangani](https://sandratjan.com/artikel/layanan-merger-akuisisi-likuidasi-dampak-pajak/) (2026-09-21): Penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan membawa konsekuensi pajak atas harta, kerugian fiskal, dan NPWP. Pahami cakupan telaah pajak, dokumen yang disiapkan, serta tahapan dan risikonya. - [Tips Memilih Konsultan Pajak di Bali untuk Pelaku Usaha dan Ekspatriat](https://sandratjan.com/artikel/tips-memilih-konsultan-pajak-bali/) (2026-09-20): Memilih konsultan pajak di Bali berarti memeriksa izin, tingkat kewenangan, pemahaman pajak daerah, dan kejelasan lingkup kerja. Gunakan daftar periksa ini sebelum menandatangani kontrak. - [How to Choose a Tax Consultant in Indonesia Under PMK 55/2026](https://sandratjan.com/artikel/choose-tax-consultant-indonesia-pmk-55-2026-levels/) (2026-09-14): PMK 55/2026 sets three licence levels for tax consultants. Level C is needed to serve all taxpayers, including foreign-owned companies. Learn what to check before you appoint an adviser in Jakarta or Bali. - [Cara Memilih Konsultan Pajak Menurut PMK 55/2026](https://sandratjan.com/artikel/panduan-memilih-konsultan-pajak-pmk-55-2026/) (2026-09-14): Sejak 24 Agustus 2026, praktik konsultan pajak mensyaratkan izin, SKK, dan ujian profesi. Kenali tingkat izin A, B, C dan pertanyaan yang perlu Anda ajukan sebelum menyewa. - [Menjalankan PT PMA di Bali, Dasar Kepatuhan Pajak dan Pemilihan Konsultan Level C](https://sandratjan.com/artikel/pt-pma-bali-kepatuhan-pajak-konsultan-level-c/) (2026-09-08): PT PMA di Bali menghadapi kewajiban pajak berlapis. Menurut kerangka PMK 55/2026, jasa konsultan untuk PMA ditangani konsultan pajak dengan izin tingkat C. - [Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak: Hak Wajib Pajak dan Pengungkapan Ketidakbenaran](https://sandratjan.com/artikel/layanan-bukti-permulaan-penyidikan-pajak-pmk-177-2022/) (2026-09-07): Pemeriksaan bukti permulaan mendahului penyidikan pidana pajak. Pahami PMK 177/2022, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan menurut Pasal 8 ayat (3) UU KUP, dan mengapa pendampingan sejak awal penting. - [DJP Hentikan e-Objection, Info KSWP, dan Portal Ex-1](https://sandratjan.com/artikel/peng-51-pj-09-2026-e-objection-info-kswp-dihentikan/) (2026-08-26): Melalui PENG-51/PJ.09/2026, DJP menghentikan aplikasi e-Objection, Info KSWP, dan Portal Ex-1. Pengajuan keberatan dan konfirmasi status wajib pajak kini melalui Coretax, sementara instansi menggunakan Portal KSWP. - [PMK 55/2026 Rombak Aturan Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak](https://sandratjan.com/artikel/pmk-55-2026-konsultan-pajak-kuasa-wajib-pajak/) (2026-08-24): PMK 55/2026 berlaku 24 Agustus 2026 dan menggantikan PMK 111/2014 jo. PMK 175/2022, dengan sertifikat kompetensi baru, cooling-off lima tahun bagi mantan pegawai Kemenkeu, kendali mutu kantor konsultan, dan laporan tahunan yang lebih rinci. - [Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung: Alasan, Tenggat, dan Strategi Memori PK](https://sandratjan.com/artikel/layanan-peninjauan-kembali-mahkamah-agung-pajak/) (2026-08-10): Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa atas putusan Pengadilan Pajak. Simak alasan yang diakui UU 14/2002, batas waktu tiga bulan, jangka waktu pemeriksaan di Mahkamah Agung, dan risikonya. - [PMK 49/2026, PPN Transaksi Digital Luar Negeri Dipungut Lewat SPP-TDLN](https://sandratjan.com/artikel/pmk-49-2026-ppn-spp-tdln-transaksi-digital-luar-negeri/) (2026-07-20): PMK 49/2026 menunjuk penyedia jasa pembayaran sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang belum dipungut lewat skema PMSE, melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). - [SE-8/PJ/2026, Pedoman Baru Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak](https://sandratjan.com/artikel/se-8-pj-2026-pedoman-pengawasan-kepatuhan/) (2026-07-15): SE-8/PJ/2026 menyatukan empat surat edaran lama menjadi pedoman pengawasan berbasis risiko, dengan Komite Kepatuhan, tiga jenis penelitian kepatuhan, serta pemanfaatan web scraping dan remote sensing. - [How to Respond to an SP2DK Letter From the Indonesian Tax Office](https://sandratjan.com/artikel/how-to-respond-sp2dk-letter-indonesia-tax-office/) (2026-07-13): An SP2DK is a request from the tax office for explanation of data or information. It is not yet an audit, but it needs a timely and documented answer. Here is a step-by-step approach for expats and foreign-owned businesses. - [Pengadilan Pajak: Alur Banding, Gugatan, dan Persidangan bagi Wajib Pajak](https://sandratjan.com/artikel/layanan-pengadilan-pajak-banding-gugatan-sidang/) (2026-07-13): Banding ke Pengadilan Pajak diajukan paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Pahami syarat banding dan gugatan, tahapan sidang, dokumen, dan risiko yang perlu diperhitungkan. - [Global Minimum Tax in Indonesia: PMK 136/2024 and PER-6/PJ/2026](https://sandratjan.com/artikel/indonesia-global-minimum-tax-pmk-136-2024-per-6-pj-2026/) (2026-06-22): Indonesia applies a 15% global minimum tax to large multinational groups under PMK 136/2024. The May 2026 DGT regulation PER-6/PJ/2026 sets the registration, reporting and payment procedures. - [Apa Itu Restitusi Pajak? Pengertian, Jenis, dan Proses Pengembalian Kelebihan Bayar](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-restitusi-pajak/) (2026-06-10): Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. PMK 28/2026, yang berlaku 1 Mei 2026, menata pengembalian pendahuluan lewat penelitian bagi kelompok wajib pajak tertentu. - [Keberatan dan Banding: Cara Menyikapi Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Disetujui](https://sandratjan.com/artikel/layanan-keberatan-banding-surat-ketetapan-pajak/) (2026-06-08): Surat ketetapan pajak yang tidak disetujui dapat diajukan keberatan paling lambat 3 bulan sejak surat dikirim. Simak syarat, tahapan lewat Coretax, dokumen, dan hubungannya dengan banding. - [Relaksasi Berakhir, SPT Tahunan yang Masuk 13,59 Juta](https://sandratjan.com/artikel/realisasi-spt-tahunan-2025-capai-89-persen-target/) (2026-06-01): Hingga 31 Mei 2026, DJP menerima 13.593.754 SPT Tahunan atau sekitar 89% dari target 15.273.761. Relaksasi sebulan hanya menambah sekitar 537 ribu SPT, dengan lonjakan terbesar pada SPT badan. - [Apa Itu PPh Final? Pengertian, Contoh, dan PPh Final UMKM 0,5 Persen](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-pph-final/) (2026-05-28): PPh final adalah pajak penghasilan yang pemotongan atau pembayarannya sudah bersifat final, sehingga tidak dihitung lagi dengan tarif umum. Contohnya PPh UMKM 0,5 persen dari peredaran bruto. - [Apa Itu Pajak Minimum Global (GloBE)? Pengertian, Tarif 15 Persen, dan Siapa yang Terkena](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-pajak-minimum-global-globe/) (2026-05-20): Pajak minimum global menjamin grup multinasional besar membayar PPh efektif minimal 15 persen di setiap yurisdiksi. Indonesia menerapkannya lewat PMK 136/2024, dengan pelaporan teknis diatur PER-6/PJ/2026. - [PPh Final UMKM 0,5 Persen: Siapa yang Berhak dan Cara Menghitungnya](https://sandratjan.com/artikel/panduan-pph-final-umkm-0-5-persen-pp-20-2026/) (2026-05-18): PP 20/2026 menghapus batas waktu pemanfaatan PPh final 0,5 persen bagi orang pribadi, tetapi mempersempit subjeknya. Kenali syarat, omzet Rp500 juta, dan cara hitungnya. - [Restitusi Pajak: Syarat, Proses, dan Persiapan Menghadapi Pemeriksaan](https://sandratjan.com/artikel/layanan-tax-refund-restitusi-pmk-28-2026/) (2026-05-18): Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pahami restitusi biasa lewat pemeriksaan, pengembalian pendahuluan menurut PMK 28/2026, dokumen yang disiapkan, dan risiko koreksi. - [PER-6/PJ/2026, Teknis Pelaporan Pajak Minimum Global](https://sandratjan.com/artikel/per-6-pj-2026-pelaporan-pajak-minimum-global/) (2026-05-04): PER-6/PJ/2026 berlaku 4 Mei 2026 dan mengatur teknis pemberitahuan, pelaporan SPT GloBE, DMTT, UTPR, serta GloBE Information Return bagi grup multinasional sebagai pelaksanaan PMK 136/2024. - [PMK 28/2026 Rombak Aturan Restitusi Dipercepat](https://sandratjan.com/artikel/pmk-28-2026-restitusi-dipercepat/) (2026-04-30): PMK 28/2026 yang berlaku 1 Mei 2026 menata ulang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak kriteria tertentu, PKP persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah. - [Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan Badan Dihapus hingga 31 Mei 2026](https://sandratjan.com/artikel/kep-71-pj-2026-relaksasi-spt-tahunan-badan/) (2026-04-30): KEP-71/PJ/2026 menghapus sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2025 dan keterlambatan bayar PPh 29 sepanjang dilakukan paling lambat 31 Mei 2026. - [PMK 24/2026, PPN Tiket Pesawat Ekonomi Kembali Ditanggung Pemerintah](https://sandratjan.com/artikel/pmk-24-2026-ppn-dtp-tiket-pesawat-avtur/) (2026-04-25): Menyusul kenaikan harga avtur, PMK 24/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik selama 60 hari sejak berlaku 25 April 2026. - [Menghadapi SP2DK dan Pemeriksaan Pajak: Tahapan, Tenggat, dan Persiapan](https://sandratjan.com/artikel/layanan-tax-audit-sp2dk-pemeriksaan-pmk-15-2025/) (2026-04-13): SP2DK dan surat pemberitahuan pemeriksaan membutuhkan tanggapan yang tepat dan tepat waktu. Pelajari perbedaan keduanya, tiga jenis pemeriksaan menurut PMK 15/2025, batas waktu, dan dokumen yang disiapkan. - [How Expats File the Annual Tax Return (SPT) in Coretax](https://sandratjan.com/artikel/expats-annual-tax-return-spt-coretax-indonesia/) (2026-04-02): A practical walkthrough for foreign residents who must file the Indonesian annual individual tax return (SPT Tahunan) in the Coretax system, including deadlines, pre-filled data and what to prepare. - [Batas Lapor SPT Orang Pribadi Diperpanjang, Sanksi Dihapus hingga 30 April](https://sandratjan.com/artikel/kep-55-pj-2026-relaksasi-spt-tahunan-orang-pribadi/) (2026-03-27): Melalui KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 dan keterlambatan bayar PPh 29 sepanjang dilakukan paling lambat 30 April 2026. - [Cara Lapor SPT Tahunan Badan di Coretax: Persiapan dan Tahapan](https://sandratjan.com/artikel/panduan-lapor-spt-tahunan-badan-coretax/) (2026-03-16): Alur pelaporan SPT Tahunan PPh badan di Coretax untuk tahun pajak 2025: dokumen yang disiapkan, lampiran laporan keuangan, penandatanganan, dan denda keterlambatan. - [Transfer Pricing Documentation: Siapa yang Wajib dan Apa Isi Dokumennya](https://sandratjan.com/artikel/layanan-transfer-pricing-dokumentasi-pmk-172-2023/) (2026-03-09): Perusahaan yang bertransaksi dengan pihak afiliasi wajib membuktikan harga wajar. Simak batas kewajiban Master File dan Local File, enam tahapan menurut PMK 172/2023, tenggat penyusunan, dan risikonya. - [Batas Lapor SPT Masa PPh 21 Desember 2025 Diperpanjang ke 28 Februari](https://sandratjan.com/artikel/peng-21-pj-2026-relaksasi-spt-masa-pph-21-desember-2025/) (2026-02-26): Melalui PENG-21/PJ/2026, DJP memperpanjang batas pelaporan SPT Masa PPh 21 masa Desember 2025 dari 20 Januari menjadi 28 Februari 2026 tanpa sanksi administrasi, seiring masa transisi Coretax. - [Cara Menanggapi SP2DK dari KPP dengan Tepat](https://sandratjan.com/artikel/panduan-cara-menanggapi-sp2dk/) (2026-02-23): Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK): batas waktu 14 hari, perpanjangan 7 hari menurut PMK 111/2025, dan cara menjawab lewat Coretax. - [PMK 4/2026, PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah saat Lebaran](https://sandratjan.com/artikel/pmk-4-2026-ppn-dtp-tiket-pesawat-lebaran/) (2026-02-10): PMK 4/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik yang dibeli 10 Februari sampai 29 Maret 2026 untuk penerbangan 14 sampai 29 Maret 2026. - [Apa Itu SP2DK? Pengertian, Fungsi, dan Cara Menanggapinya](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-sp2dk-surat-permintaan-penjelasan/) (2026-02-10): SP2DK adalah surat dari KPP yang meminta wajib pajak menjelaskan data atau keterangan tertentu. Sejak PMK 111/2025, batas tanggapan paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. - [Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi di Coretax Langkah demi Langkah](https://sandratjan.com/artikel/panduan-lapor-spt-tahunan-orang-pribadi-coretax/) (2026-02-09): Persiapan, pemilihan formulir, pengisian konsep SPT yang terisi otomatis, pembayaran, hingga penandatanganan dan bukti penerimaan untuk tahun pajak 2025. - [Tax Advisory: Kapan Bertanya kepada Konsultan Pajak Sebelum Mengambil Keputusan Bisnis](https://sandratjan.com/artikel/layanan-tax-advisory-opini-pajak-sebelum-bertindak/) (2026-02-02): Tax advisory memberi opini dan arahan pajak atas kontrak, transaksi, dan keputusan bisnis sebelum dijalankan. Simak cakupan, tahapan, dokumen, dan cara memastikan konsultan Anda berizin menurut PMK 55/2026. - [Tax Compliance: Mengelola Kewajiban Pajak Bulanan dan Tahunan di Era Coretax](https://sandratjan.com/artikel/layanan-tax-compliance-bulanan-tahunan-coretax/) (2026-01-26): Tax compliance mencakup hitung, setor, dan lapor pajak rutin, termasuk administrasi Coretax. Berikut kalender tenggat, dokumen, tahapan, dan risiko sanksi menurut UU KUP dan PMK 81/2024. - [Apa Itu P3B dan SKD? Pengertian Tax Treaty, Surat Keterangan Domisili, dan Form DGT](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-p3b-tax-treaty-skd-form-dgt/) (2026-01-20): P3B (tax treaty) adalah perjanjian dua negara untuk mencegah pajak berganda. SKD dan form DGT dipakai untuk membuktikan domisili sebagai syarat menikmati tarif P3B. PMK 112/2025 mengatur tata caranya. - [Setting Up a PT PMA in Indonesia: The Tax Obligations You Inherit](https://sandratjan.com/artikel/pt-pma-setup-indonesia-tax-obligations/) (2026-01-19): A foreign-owned company (PT PMA) is not only a licensing exercise. This guide covers the registration steps and the recurring Indonesian tax obligations: corporate income tax, withholding taxes, VAT and annual filings. - [Tax Planning: Perencanaan Pajak yang Sah dan Kapan Harus Dimulai](https://sandratjan.com/artikel/layanan-tax-planning-perencanaan-pajak-sah/) (2026-01-12): Tax planning adalah upaya legal mengatur kewajiban pajak lewat ketentuan dan fasilitas yang tersedia. Pelajari ruang lingkup, waktu yang tepat di awal tahun buku, dokumen, tahapan, dan batas antara perencanaan dan penghindaran. - [PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100% Sepanjang 2026](https://sandratjan.com/artikel/pmk-90-2025-ppn-dtp-rumah-2026/) (2026-01-05): PMK 90/2025 memberikan PPN ditanggung pemerintah 100% atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar untuk rumah tapak dan satuan rumah susun seharga maksimal Rp5 miliar, untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026. - [PPh 21 DTP 2026 untuk Pekerja Lima Sektor Padat Karya dan Pariwisata](https://sandratjan.com/artikel/pmk-105-2025-pph-21-dtp-padat-karya-pariwisata/) (2026-01-05): PMK 105/2025 memberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sepanjang 2026 bagi pekerja berpenghasilan sampai Rp10 juta per bulan di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, serta pariwisata. - [PMK 108/2025, Data E-Wallet dan Kripto Masuk Radar DJP](https://sandratjan.com/artikel/pmk-108-2025-data-e-wallet-kripto-djp/) (2026-01-04): PMK 108/2025 berlaku 1 Januari 2026, memasukkan penyedia uang elektronik dan pedagang aset kripto ke dalam skema pelaporan informasi keuangan kepada DJP sesuai CRS terbaru dan CARF. - [Arah Kebijakan Pajak 2026, Dari Coretax hingga UTPR](https://sandratjan.com/artikel/arah-kebijakan-pajak-2026-coretax-utpr/) (2026-01-01): Tahun 2026 dibuka tanpa jenis pajak baru, tetapi dengan sejumlah perubahan penting, yaitu Coretax menggantikan DJP Online, perluasan pertukaran informasi keuangan, skema baru bagi hasil PPh 21, dan berlakunya UTPR. - [PMK 111/2025, Aturan Baru Pengawasan Kepatuhan dan SP2DK](https://sandratjan.com/artikel/pmk-111-2025-pengawasan-kepatuhan-sp2dk/) (2026-01-01): PMK 111/2025 berlaku 1 Januari 2026 dan menata ulang pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk kewenangan DJP mengirim SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. - [Bersiap untuk 2026, Deretan Kebijakan Pajak yang Mulai Berlaku](https://sandratjan.com/artikel/kebijakan-pajak-2026-yang-perlu-disiapkan/) (2025-12-29): Menjelang 2026, pemerintah menyiapkan perluasan AEOI ke uang elektronik dan CBDC, revisi bagi hasil PPh 21 berbasis domisili pegawai, UTPR pajak minimum global, Coretax penuh, dan pemungutan PPh 22 marketplace. - [Apa Itu PPnBM? Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-ppnbm-pajak-penjualan-barang-mewah/) (2025-12-02): PPnBM adalah pajak yang dikenakan sekali pada penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah, selain PPN. Untuk kendaraan bermotor, tarifnya mengikuti emisi sesuai PP 74/2021 dan PMK 141/2021. - [PPh Final UMKM 0,5% Diputuskan Berlaku Permanen](https://sandratjan.com/artikel/pph-final-umkm-05-persen-permanen-2025/) (2025-11-17): Pemerintah memutuskan PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar berlaku tanpa batas waktu, sementara orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tetap tidak dikenai PPh. - [Apa Itu BUT? Pengertian Bentuk Usaha Tetap dan Kewajiban Pajaknya](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-but-bentuk-usaha-tetap/) (2025-11-11): BUT adalah bentuk usaha yang dipakai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia, sehingga penghasilannya dikenai pajak seperti wajib pajak dalam negeri, ditambah pajak atas laba setelah pajak. - [Pelaku Usaha Wisata Kecil di Bali, PPh Final 0,5% dan Batas PKP Rp4,8 Miliar](https://sandratjan.com/artikel/umkm-pariwisata-bali-pph-final-pkp-4-8-miliar/) (2025-11-03): Warung, homestay, penyewaan motor, dan jasa wisata kecil di Bali dapat memakai PPh final 0,5%. Pahami syarat, batas waktu pemanfaatan, dan kapan harus menjadi PKP. - [Perda 2/2025 Ubah Pungutan Wisatawan Asing Bali, Realisasi Capai Rp318 Miliar](https://sandratjan.com/artikel/perda-2-2025-pungutan-wisatawan-asing-bali-realisasi/) (2025-10-31): Perda Bali 2/2025 mengubah Perda 6/2023 dengan menambah pengecualian, insentif bagi pihak ketiga, dan sanksi administratif. Pungutan Rp150.000 itu terkumpul Rp318 miliar hingga akhir Oktober 2025. - [PMK 72/2025, PPh 21 DTP Diperluas ke Pekerja Hotel, Restoran, dan Pariwisata](https://sandratjan.com/artikel/pmk-72-2025-pph-21-dtp-pekerja-pariwisata/) (2025-10-28): PMK 72/2025 memperluas PPh 21 DTP ke pekerja sektor pariwisata seperti hotel, vila, restoran, agen perjalanan, dan MICE dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan untuk masa pajak Oktober sampai Desember 2025. - [Pemungutan PPh 22 oleh Marketplace Ditunda hingga Ekonomi Tumbuh 6%](https://sandratjan.com/artikel/pemungutan-pph-22-marketplace-ditunda-2025/) (2025-10-20): Rencana pemungutan PPh 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025 yang semula disebut mulai Februari 2026 ditunda. Menkeu Purbaya mengaitkannya dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi 6%. - [Apa Itu Transfer Pricing? Pengertian dan Prinsip Kewajaran (Arm's Length)](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-transfer-pricing-prinsip-kewajaran/) (2025-10-15): Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip kewajaran (arm's length) menuntut harga setara dengan transaksi antarpihak independen, dan diatur dalam PMK 172/2023. - [Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty Berulang, RUU Pengampunan Pajak Tak Lagi Prioritas](https://sandratjan.com/artikel/purbaya-tolak-tax-amnesty-jilid-iii-2025/) (2025-09-19): RUU perubahan UU Pengampunan Pajak sempat masuk Prolegnas Prioritas 2025. Menkeu Purbaya menilai amnesti berulang merusak kredibilitas, dan RUU tersebut kemudian digeser ke daftar jangka panjang. - [Apa Itu Tax Holiday dan Tax Allowance? Pengertian dan Perbedaannya](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-tax-holiday-dan-tax-allowance/) (2025-09-09): Tax holiday adalah pengurangan PPh badan untuk industri pionir, sedangkan tax allowance mengurangi penghasilan neto bagi penanaman modal di bidang atau daerah tertentu. Keduanya perlu permohonan. - [Purbaya Yudhi Sadewa Dilantik Jadi Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani](https://sandratjan.com/artikel/purbaya-yudhi-sadewa-dilantik-menteri-keuangan/) (2025-09-08): Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Arah kebijakan pajaknya menjadi perhatian pelaku usaha. - [Apa Itu PBJT? Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Pajak Hiburan](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-pbjt-pajak-daerah-pajak-hiburan/) (2025-08-27): PBJT adalah pajak kabupaten atau kota atas konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan, hotel, parkir, listrik, dan hiburan. Tarif umumnya maksimal 10 persen, dan hiburan tertentu 40 sampai 75 persen. - [PMK 60/2025, PPN DTP Rumah Kembali 100% hingga Akhir 2025](https://sandratjan.com/artikel/pmk-60-2025-ppn-dtp-rumah-100-persen-akhir-2025/) (2025-08-25): Pemerintah menaikkan kembali PPN DTP atas rumah tapak dan rusun menjadi 100% untuk penyerahan 1 Juli sampai 31 Desember 2025 melalui PMK 60/2025, yang berlaku sejak 25 Agustus 2025. - [Apa Itu SKPKB, SKPLB, dan SKPN? Pengertian Surat Ketetapan Pajak](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-skpkb-skplb-skpn-surat-ketetapan-pajak/) (2025-08-14): SKPKB menetapkan pajak kurang bayar, SKPLB menetapkan lebih bayar, dan SKPN menetapkan nihil. Surat ketetapan ini terbit setelah pemeriksaan atau tindakan lain DJP berdasarkan UU KUP. - [PMK 37/2025, Marketplace Ditunjuk Memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari Pedagang Online](https://sandratjan.com/artikel/pmk-37-2025-marketplace-pemungut-pph-22/) (2025-07-14): PMK 37/2025 berlaku 14 Juli 2025. Marketplace yang memenuhi kriteria dapat ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri. Pedagang orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta dapat menyampaikan surat pernyataan agar tidak dipungut. - [Bali Tourist Levy of Rp150,000: What Foreign Visitors and Residents Should Know](https://sandratjan.com/artikel/bali-foreign-tourist-levy-rp150000-perda-6-2023/) (2025-07-07): Since 14 February 2024 foreign visitors to Bali pay a Rp150,000 levy under Provincial Regulation 6/2023, amended by Regulation 2/2025. This guide explains what it is, how it is paid and why it is not a national tax. - [Apa Itu PTKP? Pengertian dan Nilai Terbaru Rp54 Juta](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-ptkp-penghasilan-tidak-kena-pajak/) (2025-07-01): PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai PPh orang pribadi. Nilainya Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak lajang, ditambah Rp4,5 juta bagi yang kawin dan setiap tanggungan, maksimal tiga. - [Apa Itu Bukti Potong? Pengertian BPPU dan BPA1](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-bukti-potong-bppu-bpa1/) (2025-06-25): Bukti potong adalah dokumen yang diberikan pemotong kepada penerima penghasilan sebagai bukti PPh yang telah dipotong. BPPU dipakai untuk PPh unifikasi, sedangkan BPA1 untuk pegawai tetap. - [Perda Bali 2/2025 Ubah Aturan Pungutan Wisatawan Asing Rp150.000](https://sandratjan.com/artikel/perda-bali-2-2025-perubahan-pungutan-wisatawan-asing/) (2025-06-20): Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 mengubah Perda 6/2023. Tarif tetap Rp150.000 per kunjungan, tetapi pengecualian, mekanisme pembayaran, kerja sama pemungutan, dan sanksi diperbarui. Berlaku 1 Juli 2025. - [Apa Itu TER PPh 21? Pengertian, Kategori A B C, dan Cara Hitungnya](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-ter-pph-21-tarif-efektif-rata-rata/) (2025-06-12): TER adalah tarif efektif rata-rata untuk memotong PPh Pasal 21 bulanan sejak 2024. Penghasilan bruto langsung dikalikan tarif, lalu pada masa pajak terakhir dihitung ulang dengan tarif Pasal 17. - [Renting Out a Villa in Bali: Income Tax, Local Tax and Property Tax](https://sandratjan.com/artikel/bali-villa-rental-tax-obligations-pph-final-pbjt-pbb/) (2025-06-09): Villa owners in Bali face three layers of tax: income tax on rental income, regional tax on accommodation services and annual land and building tax. Here is how each works and where foreign owners are caught out. - [Dokumen Perpajakan yang Wajib Disimpan dan Berapa Lama](https://sandratjan.com/artikel/panduan-dokumen-pajak-wajib-disimpan-10-tahun/) (2025-06-09): Pasal 28 UU KUP mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan dokumen selama 10 tahun. Berikut daftar dokumen, lokasi penyimpanan, dan cara mengelola arsip elektronik. - [Apa Itu Faktur Pajak? Pengertian, Isi, dan Sanksinya](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-faktur-pajak/) (2025-06-03): Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Bagi pembeli, faktur yang sah menjadi dasar mengkreditkan pajak masukan. - [PER-11/PJ/2025, Aturan Lengkap SPT, Bukti Potong, dan Faktur Pajak di Era Coretax](https://sandratjan.com/artikel/per-11-pj-2025-spt-bukti-potong-faktur-coretax/) (2025-05-22): PER-11/PJ/2025 berlaku 22 Mei 2025 dan mengatur bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPT Masa, SPT Tahunan, bukti potong, dan faktur pajak dalam Coretax, termasuk 27 dokumen yang dipersamakan dengan faktur. - [Kapan Wajib PKP dan Cara Membuat Faktur Pajak di Coretax](https://sandratjan.com/artikel/panduan-wajib-pkp-dan-faktur-pajak-coretax/) (2025-05-12): Batas omzet Rp4,8 miliar untuk pengusaha kecil, kapan harus mengukuhkan PKP, serta alur membuat faktur pajak keluaran melalui Coretax. - [Panduan Natura dan Kenikmatan Menurut PMK 66/2023](https://sandratjan.com/artikel/panduan-natura-kenikmatan-pmk-66-2023/) (2025-04-14): Fasilitas kantor dan pemberian dalam bentuk barang atau jasa kepada pegawai: mana yang kena PPh 21, mana yang dikecualikan, dan cara menilainya. - [Apa Itu Coretax? Pengertian, Fungsi, dan Layanan yang Tersedia](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-coretax-sistem-inti-administrasi-perpajakan/) (2025-04-08): Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan DJP yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Pendaftaran, faktur pajak, bukti potong, pembayaran, dan SPT dikelola dalam satu portal. - [Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan 2024 Orang Pribadi Dihapus hingga 11 April 2025](https://sandratjan.com/artikel/kep-79-pj-2025-relaksasi-spt-tahunan-2024/) (2025-03-25): Batas pelaporan SPT Tahunan 2024 orang pribadi jatuh di tengah libur Nyepi dan Idulfitri. Lewat KEP-79/PJ/2025, DJP tidak mengenakan sanksi atas pelaporan dan pembayaran PPh 29 sampai 11 April 2025. - [Apa Itu PKP? Pengertian, Syarat Rp4,8 Miliar, dan Kewajibannya](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-pkp-pengusaha-kena-pajak/) (2025-03-20): PKP adalah pengusaha yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Pengusaha kecil dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun tidak wajib dikukuhkan. - [Pajak bagi WNA dan Ekspatriat di Bali, Kapan Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri](https://sandratjan.com/artikel/pajak-wna-ekspatriat-bali-183-hari-npwp/) (2025-03-17): Warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan menjadi subjek pajak dalam negeri. Pahami konsekuensi NPWP, SPT, dan penghasilan dari luar negeri. - [Batas Waktu Setor dan Lapor Pajak Bulanan Menurut PMK 81/2024](https://sandratjan.com/artikel/panduan-tenggat-setor-lapor-pajak-bulanan-pmk-81-2024/) (2025-03-10): Tenggat setor tanggal 15, lapor SPT Masa PPh tanggal 20, dan SPT Masa PPN akhir bulan, termasuk aturan jatuh tempo yang mundur ke hari kerja berikutnya. - [Apa Itu NPWP? Pengertian, NIK sebagai NPWP, dan Format 16 Digit](https://sandratjan.com/artikel/apa-itu-npwp-nik-sebagai-npwp-16-digit/) (2025-03-05): NPWP adalah nomor identitas wajib pajak untuk administrasi perpajakan. Bagi penduduk orang pribadi, NIK berfungsi sebagai NPWP, sedangkan badan memakai NPWP 16 digit. - [KEP-67/PJ/2025, Sanksi Keterlambatan Akibat Kendala Coretax Dihapus](https://sandratjan.com/artikel/kep-67-pj-2025-penghapusan-sanksi-transisi-coretax/) (2025-02-27): DJP menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan sejumlah jenis pajak selama masa transisi Coretax, selama dilunasi atau dilaporkan sebelum batas waktu relaksasi. - [NPWP 16 Digit dan NIK sebagai NPWP: Apa yang Perlu Anda Lakukan](https://sandratjan.com/artikel/panduan-npwp-16-digit-nik-sebagai-npwp/) (2025-02-17): Penjelasan format NPWP 16 digit untuk orang pribadi, badan, dan cabang (NITKU), serta langkah memastikan data Anda sudah sesuai di Coretax. - [PMK 15/2025 Tata Ulang Pemeriksaan Pajak, Ada Pemeriksaan Lengkap, Terfokus, dan Spesifik](https://sandratjan.com/artikel/pmk-15-2025-pemeriksaan-lengkap-terfokus-spesifik/) (2025-02-14): PMK 15/2025 berlaku 14 Februari 2025, menggantikan PMK 17/2013 dan membagi pemeriksaan menjadi tiga jenis dengan batas waktu 5 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. - [Coretax Tersendat, DJP Buka Kembali e-Faktur Desktop untuk Seluruh PKP](https://sandratjan.com/artikel/djp-buka-kembali-e-faktur-desktop-coretax-2025/) (2025-02-12): Lewat KEP-24/PJ/2025 dan KEP-54/PJ/2025, DJP mengizinkan PKP kembali membuat faktur pajak dengan e-Faktur Desktop, sementara pelaporan SPT Masa PPN tetap melalui Coretax. - [Pajak atas Sewa Vila dan Properti di Bali, PPh Final 10%, PBJT, dan PBB](https://sandratjan.com/artikel/pajak-sewa-vila-properti-bali-pph-final-10/) (2025-02-10): Pemilik vila di Bali menghadapi beberapa lapis pajak. Penghasilan sewa dikenai PPh final 10% dari bruto, sementara operasional akomodasi masuk PBJT dan kepemilikan lahan dikenai PBB-P2. - [Cara Menghitung PPN 12 Persen dengan DPP Nilai Lain 11/12](https://sandratjan.com/artikel/panduan-hitung-ppn-12-persen-dpp-nilai-lain-pmk-131-2024/) (2025-02-10): Penjelasan PMK 131/2024, perbedaan perhitungan PPN barang mewah dan non-mewah, serta contoh agar faktur pajak Anda tidak salah hitung. - [PMK 10/2025, PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pekerja Sektor Padat Karya](https://sandratjan.com/artikel/pmk-10-2025-pph-21-dtp-padat-karya/) (2025-02-04): Pekerja industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan mendapat PPh 21 DTP untuk masa pajak Januari sampai Desember 2025. - [PMK 13/2025, PPN Ditanggung Pemerintah untuk Pembelian Rumah hingga Rp5 Miliar](https://sandratjan.com/artikel/pmk-13-2025-ppn-dtp-rumah-tapak-rusun/) (2025-02-04): PMK 13/2025 memberi PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai Rp2 miliar: 100% pada Januari sampai Juni dan 50% pada Juli sampai Desember 2025. - [PMK 11/2025 Seragamkan DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu](https://sandratjan.com/artikel/pmk-11-2025-dpp-nilai-lain-ppn-besaran-tertentu/) (2025-02-04): PMK 11/2025 berlaku 4 Februari 2025 dan menyatukan ketentuan DPP nilai lain serta besaran tertentu PPN agar penyesuaian tarif 12% tidak menambah beban barang dan jasa nonmewah, termasuk aset kripto. - [Indonesia VAT at 12% and the 11/12 Tax Base: What PMK 131/2024 Means](https://sandratjan.com/artikel/indonesia-vat-12-percent-dpp-11-12-pmk-131-2024/) (2025-02-03): Indonesia's statutory VAT rate is 12%, yet most goods and services bear an effective 11%. Understand the 11/12 taxable base (DPP nilai lain) under PMK 131/2024 and how luxury goods differ, with a worked example. - [Panduan Menghitung PPh 21 dengan TER, Lengkap dengan Contoh](https://sandratjan.com/artikel/panduan-cara-menghitung-pph-21-dengan-ter/) (2025-02-03): Langkah menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap dengan tarif efektif rata-rata (TER) untuk Januari sampai November, lalu penyesuaian di Desember, disertai contoh hitung yang bisa Anda tiru. - [Masa Transisi Usai, PPN 12% atas Barang Mewah Berlaku Penuh 1 Februari 2025](https://sandratjan.com/artikel/ppn-12-persen-barang-mewah-berlaku-penuh-1-februari-2025/) (2025-02-01): Setelah transisi sebulan, penyerahan barang mewah dikenai PPN 12% atas DPP penuh mulai 1 Februari 2025. Barang dan jasa nonmewah tetap memakai DPP 11/12 sehingga beban efektifnya 11%. - [PER-1/PJ/2025, Masa Transisi Tiga Bulan untuk Faktur Pajak PPN 12%](https://sandratjan.com/artikel/per-1-pj-2025-masa-transisi-faktur-pajak/) (2025-01-03): DJP memberi masa transisi 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Faktur atas penyerahan nonmewah yang masih mencantumkan PPN 11% atau 12% dari harga jual dianggap benar dan tidak dikenai sanksi. - [Putusan MK Tegaskan Spa Bukan Jasa Hiburan, Tidak Kena PBJT 40 sampai 75 Persen](https://sandratjan.com/artikel/putusan-mk-spa-bukan-jasa-hiburan-pbjt-2025/) (2025-01-03): Mahkamah Konstitusi memutus mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesehatan tradisional, sehingga tidak masuk kategori hiburan bertarif 40 sampai 75 persen. Gugatan atas tarif untuk diskotek hingga bar ditolak. - [Coretax DJP Resmi Berlaku 1 Januari 2025, Ini yang Berubah bagi Wajib Pajak](https://sandratjan.com/artikel/coretax-djp-resmi-berlaku-1-januari-2025/) (2025-01-01): Sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) mulai berlaku 1 Januari 2025 dan menggantikan DJP Online, e-Faktur, e-Bupot, serta e-Filing. Dasar hukumnya PMK 81/2024. - [PMK 131/2024, PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah](https://sandratjan.com/artikel/pmk-131-2024-ppn-12-persen-barang-mewah-dpp-nilai-lain/) (2024-12-31): PMK 131/2024 menetapkan tarif PPN 12 persen atas harga jual hanya untuk barang mewah yang dikenai PPnBM. Barang dan jasa lain tetap dikenai 12 persen dari DPP nilai lain 11/12 sehingga beban efektifnya 11 persen. - [PMK 136/2024, Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen](https://sandratjan.com/artikel/pmk-136-2024-pajak-minimum-global-15-persen/) (2024-12-31): PMK 136/2024 menerapkan pajak minimum global 15 persen bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro, melalui mekanisme IIR dan DMTT mulai tahun pajak 2025 serta UTPR mulai 2026. - [Paket Stimulus Ekonomi 16 Desember 2024, Ini Insentif Pajaknya](https://sandratjan.com/artikel/paket-stimulus-ekonomi-16-desember-2024-insentif-pajak/) (2024-12-16): Pemerintah mengumumkan paket stimulus pada 16 Desember 2024, antara lain perpanjangan PPh final 0,5 persen UMKM orang pribadi hingga 2025, PPh 21 DTP bagi pekerja padat karya, dan PPN DTP rumah sepanjang 2025. - [RUU Pengampunan Pajak Masuk Prolegnas Prioritas 2025](https://sandratjan.com/artikel/ruu-pengampunan-pajak-prolegnas-prioritas-2025/) (2024-11-19): DPR menyetujui RUU Perubahan atas UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak masuk Prolegnas Prioritas 2025 atas usulan Komisi XI, membuka kemungkinan program tax amnesty jilid ketiga. - [Sri Mulyani Pastikan PPN 12 Persen Berlaku 2025 Sesuai UU HPP](https://sandratjan.com/artikel/ppn-12-persen-2025-sesuai-uu-hpp-november-2024/) (2024-11-13): Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 13 November 2024, Menteri Keuangan menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan dijalankan sesuai amanat UU HPP mulai 1 Januari 2025. - [PMK 81/2024, Aturan Pelaksanaan Coretax dan Jatuh Tempo Pajak Baru](https://sandratjan.com/artikel/pmk-81-2024-ketentuan-perpajakan-coretax/) (2024-10-18): PMK 81/2024 menjadi dasar hukum sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) mulai 1 Januari 2025, termasuk penyeragaman setor pajak tanggal 15, lapor SPT Masa 20 hari setelah akhir masa, dan deposit pajak. - [PMK 61/2024, PPN DTP Rumah 100 Persen Kembali Berlaku hingga Desember 2024](https://sandratjan.com/artikel/pmk-61-2024-ppn-dtp-rumah-100-persen-september-desember-2024/) (2024-09-19): PMK 61/2024 menaikkan kembali insentif PPN DTP atas rumah tapak dan rumah susun menjadi 100 persen untuk penyerahan 1 September sampai 31 Desember 2024, dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. - [NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 Digit Berlaku Penuh 1 Juli 2024](https://sandratjan.com/artikel/nik-sebagai-npwp-16-digit-berlaku-penuh-1-juli-2024/) (2024-07-01): Sejak 1 Juli 2024, NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, NPWP 16 digit untuk wajib pajak lainnya, dan NITKU untuk tempat kegiatan usaha, sesuai PMK 112/2022 sebagaimana diubah PMK 136/2023. - [Pajak Properti di Bali, BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah](https://sandratjan.com/artikel/pajak-properti-bali-bphtb-pbb-air-tanah/) (2024-05-20): Membeli atau memiliki properti di Bali berarti berurusan dengan pajak daerah kabupaten/kota. Berikut gambaran BPHTB, PBB-P2, dan pajak air tanah menurut contoh perda yang berlaku. - [Indonesian Income Tax Brackets Explained, With a Worked Example](https://sandratjan.com/artikel/indonesia-income-tax-brackets-uu-hpp-worked-example/) (2024-04-08): Indonesia taxes resident individuals at five progressive rates from 5% to 35%. See the brackets under the Tax Harmonisation Law (UU HPP), how the personal allowance works and a step-by-step calculation. - [Batas Lapor SPT Tahunan 2023 Berakhir, 12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Melapor](https://sandratjan.com/artikel/batas-lapor-spt-tahunan-2023-31-maret-2024/) (2024-04-01): Batas pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2023 berakhir 31 Maret 2024. Hingga tanggal itu DJP mencatat sekitar 12,7 juta SPT, sedangkan wajib pajak badan masih memiliki waktu hingga 30 April 2024. - [Visa Remote Worker E33G untuk Digital Nomad di Bali dan Posisi Pajaknya](https://sandratjan.com/artikel/visa-remote-worker-e33g-digital-nomad-bali-pajak/) (2024-04-01): Visa E33G memberi izin tinggal bagi pekerja jarak jauh untuk perusahaan luar negeri. Visa ini tidak mengatur status pajak, yang tetap ditentukan oleh aturan subjek pajak dalam negeri. - [Potongan PPh 21 Membesar Saat THR, DJP Tegaskan Bukan Beban Pajak Baru](https://sandratjan.com/artikel/potongan-pph-21-thr-ter-2024-bukan-beban-baru/) (2024-03-27): Pegawai mendapati potongan PPh 21 pada bulan penerimaan THR 2024 lebih besar akibat skema TER. DJP menjelaskan total pajak setahun tidak berubah karena dihitung ulang pada bulan Desember. - [PMK 8/2024, PPN Mobil dan Bus Listrik Kembali Ditanggung Pemerintah](https://sandratjan.com/artikel/pmk-8-2024-ppn-dtp-mobil-listrik-bus-listrik/) (2024-02-15): PMK 8/2024 memberikan PPN DTP 10 persen atas penyerahan mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN minimal 40 persen, serta 5 persen untuk bus listrik dengan TKDN 20 sampai 40 persen sepanjang tahun anggaran 2024. - [Pungutan Wisatawan Asing Bali Rp150.000 Resmi Berlaku 14 Februari 2024](https://sandratjan.com/artikel/pungutan-wisatawan-asing-bali-rp150000-perda-6-2023/) (2024-02-14): Mulai 14 Februari 2024, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dikenakan pungutan Rp150.000 per orang berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, dibayar secara elektronik melalui Love Bali. - [PMK 7/2024, PPN Rumah Ditanggung Pemerintah Berlanjut di 2024](https://sandratjan.com/artikel/pmk-7-2024-ppn-dtp-rumah-2024/) (2024-02-13): PMK 7/2024 melanjutkan insentif PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual sampai Rp5 miliar, yaitu 100 persen untuk penyerahan Januari sampai Juni 2024 dan 50 persen untuk Juli sampai Desember 2024. - [Indonesian Tax Residency for Expats: The 183-Day Rule, NPWP and Worldwide Income](https://sandratjan.com/artikel/indonesia-tax-residency-expats-183-day-rule-npwp/) (2024-02-12): When does a foreigner become an Indonesian tax resident? A plain-English guide to the 183-day test, the NPWP tax ID, worldwide income taxation and the narrow four-year exemption for qualifying foreign experts. - [PPh 21 TER Withholding for Foreign Employees in Indonesia](https://sandratjan.com/artikel/pph-21-ter-withholding-foreign-employees-indonesia/) (2024-01-29): Since January 2024 Indonesian employers withhold employee income tax using effective average rates (TER). Learn how the monthly TER and the December true-up work, and what it means for expatriates. - [SE Mendagri Buka Ruang Insentif Pajak Hiburan, Bali Siapkan Keringanan](https://sandratjan.com/artikel/se-mendagri-insentif-pajak-hiburan-bali-januari-2024/) (2024-01-22): Kemendagri menerbitkan surat edaran pada 19 Januari 2024 yang menegaskan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal atas pajak hiburan berdasarkan Pasal 101 UU HKPD. Pemerintah daerah di Bali termasuk yang menyiapkan keringanan. - [PER-2/PJ/2024, Pemotong PPh 21/26 Beralih ke e-Bupot 21/26](https://sandratjan.com/artikel/per-2-pj-2024-e-bupot-21-26-bukti-potong-pph-21/) (2024-01-19): DJP menerbitkan PER-2/PJ/2024 yang mengatur bentuk bukti potong PPh 21/26 dan SPT Masa PPh 21/26 baru melalui aplikasi e-Bupot 21/26, berlaku sejak masa pajak Januari 2024. - [Pajak Hiburan 40 sampai 75 Persen Berlaku, Pengusaha Diskotek hingga Spa Protes](https://sandratjan.com/artikel/pajak-hiburan-40-75-persen-uu-hkpd-berlaku-2024/) (2024-01-16): Tarif PBJT jasa hiburan tertentu sebesar 40 sampai 75 persen berdasarkan UU HKPD mulai diterapkan daerah pada awal 2024 dan memicu protes pelaku usaha, termasuk di Bali. - [PBJT Hotel, Restoran, dan Vila di Bali Setelah UU HKPD, Tarif dan Siapa yang Memungut](https://sandratjan.com/artikel/pbjt-hotel-restoran-vila-bali-uu-hkpd/) (2024-01-08): Sejak UU HKPD, pajak hotel dan restoran digantikan PBJT dengan tarif paling tinggi 10%. Berikut cara kerjanya bagi pengusaha akomodasi dan kuliner di Bali. - [TER PPh 21 Mulai Berlaku 1 Januari 2024, Begini Cara Kerjanya](https://sandratjan.com/artikel/ter-pph-21-berlaku-1-januari-2024-pp-58-2023-pmk-168-2023/) (2024-01-01): Mulai 1 Januari 2024 pemotongan PPh 21 bulanan pegawai menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Simak kategori A, B, C dan penghitungan ulang di bulan Desember. - [PMK 168/2023, Petunjuk Teknis Pemotongan PPh 21 dengan TER](https://sandratjan.com/artikel/pmk-168-2023-juknis-pemotongan-pph-21-ter/) (2023-12-29): PMK 168/2023 menggantikan PMK 252/2008 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21/26, mengatur penerapan TER, tarif bagi bukan pegawai, pengurangan zakat, dan kewajiban mengembalikan kelebihan potong. - [PMK 172/2023 Satukan Aturan Transfer Pricing dalam Satu Regulasi](https://sandratjan.com/artikel/pmk-172-2023-transfer-pricing-prinsip-kewajaran/) (2023-12-29): PMK 172/2023 mengodifikasi aturan transfer pricing, termasuk tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi, MAP, dan APA, serta menggantikan PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020. - [PP 58/2023 Perkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 Mulai 2024](https://sandratjan.com/artikel/pp-58-2023-tarif-efektif-rata-rata-ter-pph-21/) (2023-12-27): PP 58/2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 mulai 1 Januari 2024. Perhitungan bulanan menjadi lebih sederhana tanpa menambah beban pajak setahun. - [Perpres 79/2023 Buka Insentif Impor Mobil Listrik CBU dengan Komitmen Produksi](https://sandratjan.com/artikel/perpres-79-2023-insentif-impor-mobil-listrik-cbu/) (2023-12-08): Perpres 79/2023 mengubah Perpres 55/2019 dan membuka insentif bea masuk, PPnBM, serta pajak daerah untuk impor mobil listrik CBU, dengan syarat produsen berkomitmen membangun produksi di dalam negeri. - [PMK 136/2023, Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP Diundur ke 1 Juli 2024](https://sandratjan.com/artikel/pmk-136-2023-nik-npwp-diundur-1-juli-2024/) (2023-12-08): PMK 136/2023 menunda implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024, menyesuaikan jadwal Coretax. - [PMK 120/2023, PPN Rumah hingga Rp5 Miliar Ditanggung Pemerintah](https://sandratjan.com/artikel/pmk-120-2023-ppn-dtp-rumah-rp5-miliar/) (2023-11-21): PMK 120/2023 memberi PPN DTP atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual hingga Rp5 miliar, dihitung atas DPP maksimal Rp2 miliar, untuk penyerahan mulai 1 November 2023. - [PMK 96/2023 Perketat Impor Barang Kiriman dan Wajibkan Kemitraan Marketplace](https://sandratjan.com/artikel/pmk-96-2023-barang-kiriman-ecommerce-17-oktober-2023/) (2023-09-18): PMK 96/2023 memperluas daftar barang kiriman yang dikenai tarif bea masuk umum dan mewajibkan PPMSE dengan lebih dari 1.000 kiriman impor per tahun bermitra dengan DJBC. Berlaku dipercepat mulai 17 Oktober 2023. - [Coretax DJP Masuki Tahap Uji Coba, Peluncuran Bergeser ke 2024](https://sandratjan.com/artikel/coretax-psiap-uji-coba-2023-peluncuran-2024/) (2023-08-30): DJP menyatakan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) akan diluncurkan pada 2024 setelah rangkaian pengujian, migrasi data, dan pelatihan pegawai rampung. Wajib pajak perlu mulai merapikan data identitas. - [Perda Bali 6/2023 Tetapkan Pungutan Wisatawan Asing Rp150.000](https://sandratjan.com/artikel/perda-bali-6-2023-pungutan-wisatawan-asing-rp150000/) (2023-08-08): Provinsi Bali menetapkan Perda 6/2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, berlaku mulai 14 Februari 2024. - [PMK 66/2023, Daftar Natura yang Dikecualikan dan Batasan Nilainya](https://sandratjan.com/artikel/pmk-66-2023-natura-dikecualikan-batasan-nilai/) (2023-06-27): PMK 66/2023 merinci natura dan kenikmatan yang tidak dikenai PPh beserta batasannya, mulai dari bingkisan non-hari raya Rp3 juta per tahun hingga fasilitas olahraga Rp1,5 juta per tahun. Pemotongan oleh pemberi kerja dimulai 1 Juli 2023. - [PP 35/2023 Terbit, Pajak Hiburan dan PBJT Bersiap Berlaku di Daerah](https://sandratjan.com/artikel/pp-35-2023-pbjt-pajak-hiburan-uu-hkpd/) (2023-06-16): PP 35/2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan dilebur menjadi PBJT, dengan tarif khusus 40% hingga 75% untuk hiburan tertentu. - [PMK 38/2023, PPN Mobil dan Bus Listrik Ditanggung Pemerintah](https://sandratjan.com/artikel/pmk-38-2023-ppn-dtp-mobil-bus-listrik/) (2023-04-03): Mulai masa pajak April 2023, pembelian mobil dan bus listrik dengan TKDN minimal 40% mendapat PPN DTP 10%, sehingga konsumen hanya menanggung PPN 1%. Bus listrik dengan TKDN 20% hingga di bawah 40% mendapat PPN DTP 5%. - [Batas Lapor SPT Orang Pribadi 2022 Berakhir, 12 Juta SPT Masuk](https://sandratjan.com/artikel/kinerja-spt-tahunan-2022-batas-31-maret-2023/) (2023-04-01): Hingga batas waktu 31 Maret 2023, DJP menerima 12.016.189 SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan 61,80%. Wajib pajak badan masih punya waktu hingga 30 April 2023. - [Perppu Cipta Kerja Resmi Menjadi UU 6/2023, Klaster Pajak Tetap Berlaku](https://sandratjan.com/artikel/uu-6-2023-penetapan-perppu-cipta-kerja-perpajakan/) (2023-03-31): Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU 6/2023 pada 31 Maret 2023. Ketentuan perpajakan di dalamnya, yang mengubah UU KUP, PPh, dan PPN, kini memiliki kepastian sebagai undang-undang. - [PP 12/2023, Tax Holiday hingga 30 Tahun bagi Investor di IKN](https://sandratjan.com/artikel/pp-12-2023-insentif-pajak-ikn-tax-holiday/) (2023-03-06): PP 12/2023 memberi paket fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara, termasuk tax holiday hingga 30 tahun, super deduction litbang sampai 350%, dan sejumlah insentif PPh lain. - [Mulai 2023, Natura dan Kenikmatan dari Pemberi Kerja Menjadi Objek PPh](https://sandratjan.com/artikel/natura-kenikmatan-objek-pph-mulai-2023/) (2023-01-02): Sejak tahun pajak 2023, fasilitas dan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima pegawai diperlakukan sebagai penghasilan, sesuai UU HPP dan PP 55/2022. Rincian pengecualian menunggu aturan menteri keuangan. - [PP 55/2022 Terbit, Aturan PPh UMKM dan Natura Disesuaikan dengan UU HPP](https://sandratjan.com/artikel/pp-55-2022-penyesuaian-pph-umkm-natura/) (2022-12-20): PP 55/2022 berlaku 20 Desember 2022 dan mengatur ulang PPh final UMKM 0,5%, omzet sampai Rp500 juta bagi orang pribadi yang tidak dikenai PPh, pemotongan PPh atas natura mulai 2023, hingga zakat dan sumbangan keagamaan. - [PMK 112/2022, NIK Resmi Menjadi NPWP dan Format NPWP 16 Digit Diperkenalkan](https://sandratjan.com/artikel/pmk-112-2022-nik-sebagai-npwp-16-digit/) (2022-07-14): Mulai 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, sedangkan wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk memakai NPWP 16 digit. - [PPS Berakhir, 247.918 Wajib Pajak Ungkap Harta Bersih Rp594,82 Triliun](https://sandratjan.com/artikel/hasil-pps-2022-harta-bersih-rp594-triliun/) (2022-07-01): PPS ditutup 30 Juni 2022 dengan 247.918 peserta, 308.059 surat keterangan, PPh Rp61,01 triliun, dan harta bersih diungkap Rp594,82 triliun. - [Penerapan Pajak Karbon Kembali Ditunda dari Jadwal 1 Juli 2022](https://sandratjan.com/artikel/pajak-karbon-ditunda-lagi-juni-2022/) (2022-06-27): Pajak karbon yang diamanatkan UU HPP berlaku 1 April 2022 dan sempat dijadwalkan ulang ke 1 Juli 2022 kembali ditunda karena aturan teknis dan kesiapan ekosistem belum rampung. - [Peserta PPS di Bali Capai 907 Wajib Pajak per Awal Juni 2022](https://sandratjan.com/artikel/pps-kanwil-djp-bali-juni-2022/) (2022-06-03): Kanwil DJP Bali mencatat 907 wajib pajak mengikuti PPS dengan harta bersih diungkap Rp728,02 miliar dan PPh Rp81,97 miliar, sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan program sebelum 30 Juni 2022. - [PMK 69/2022, Bunga P2P Lending Dipotong PPh 23 dan Layanan Fintech Kena PPN](https://sandratjan.com/artikel/pmk-69-2022-pajak-fintech-p2p-lending/) (2022-05-01): Sejak 1 Mei 2022, penyelenggara P2P lending memotong PPh 23 sebesar 15% atau PPh 26 sebesar 20% atas bunga yang diterima pemberi pinjaman, sementara jasa layanan fintech dikenai PPN. - [PMK 68/2022, Transaksi Aset Kripto Dikenai PPN dan PPh Final Mulai 1 Mei 2022](https://sandratjan.com/artikel/pmk-68-2022-ppn-pph-final-aset-kripto/) (2022-04-05): PMK 68/PMK.03/2022 menetapkan PPN 1% atau 2% dari tarif PPN dan PPh Pasal 22 final 0,1% atau 0,2% atas transaksi aset kripto, berlaku 1 Mei 2022. - [PMK 70/2022, Makanan di Restoran dan Jasa Hotel Bukan Objek PPN, Ini Pengecualiannya](https://sandratjan.com/artikel/pmk-70-2022-hotel-restoran-hiburan-parkir-bukan-objek-ppn/) (2022-04-05): PMK 70/PMK.03/2022 merinci makanan/minuman di restoran serta jasa perhotelan, hiburan, parkir, dan katering yang tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah, berikut sejumlah pengecualian yang tetap kena PPN. - [Tarif PPN Naik Menjadi 11% Mulai 1 April 2022](https://sandratjan.com/artikel/ppn-11-persen-berlaku-1-april-2022/) (2022-04-01): Sesuai UU HPP, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Tarif 12% dijadwalkan paling lambat 1 Januari 2025. Berikut dampaknya bagi PKP dan konsumen. - [PPN Besaran Tertentu 2022, Kendaraan Bekas, Hasil Pertanian, dan Membangun Sendiri](https://sandratjan.com/artikel/ppn-besaran-tertentu-kendaraan-bekas-hasil-pertanian-kms-2022/) (2022-04-01): PMK 61, 64, dan 65 Tahun 2022 menetapkan PPN besaran tertentu, antara lain 1,1% untuk kendaraan bermotor bekas dan hasil pertanian tertentu, serta 20% dari tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri. - [PMK 71/2022, PPN 1,1% untuk Biro Perjalanan Wisata, Freight Forwarding, dan Paket Pos](https://sandratjan.com/artikel/pmk-71-2022-ppn-besaran-tertentu-biro-perjalanan-wisata/) (2022-04-01): PMK 71/PMK.03/2022 mengatur lima jasa kena pajak tertentu dengan PPN besaran tertentu, termasuk jasa biro perjalanan wisata dengan tarif efektif 1,1% dari jumlah tagihan sejak 1 April 2022. - [Seluruh Pemotong PPh Wajib Pakai e-Bupot Unifikasi Mulai Masa April 2022](https://sandratjan.com/artikel/e-bupot-unifikasi-wajib-masa-pajak-april-2022/) (2022-03-29): Berdasarkan PER-24/PJ/2021, semua pemotong/pemungut PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, dan 26 wajib membuat bukti potong dan SPT Masa PPh Unifikasi lewat e-Bupot Unifikasi mulai masa pajak April 2022. - [PPN DTP Rumah Dilanjutkan pada 2022 dengan Besaran 50% dan 25%](https://sandratjan.com/artikel/pmk-6-2022-ppn-dtp-rumah-2022/) (2022-02-08): PMK 6/PMK.010/2022 memberikan PPN DTP 50% untuk rumah hingga Rp2 miliar dan 25% untuk rumah Rp2–5 miliar atas penyerahan 1 Januari–30 September 2022. - [PMK 5/2022, Diskon PPnBM Mobil Diperpanjang hingga September 2022](https://sandratjan.com/artikel/pmk-5-2022-ppnbm-dtp-mobil-lcgc-2022/) (2022-02-02): PMK 5/PMK.010/2022 melanjutkan PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil LCGC hingga kuartal III 2022, serta mobil Rp200–250 juta berkapasitas 1.200–1.500 cc khusus kuartal I 2022. - [PMK 3/2022, Insentif Pajak Pandemi Diperpanjang Terbatas hingga Juni 2022](https://sandratjan.com/artikel/pmk-3-2022-insentif-pajak-pandemi-juni-2022/) (2022-01-25): PMK 3/PMK.03/2022 melanjutkan tiga insentif hingga Juni 2022, yaitu pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, dan PPh final DTP jasa konstruksi P3-TGAI. PPh 21 DTP tidak dilanjutkan. - [UU 1/2022 tentang HKPD Terbit, Pajak Hiburan Tertentu Ditetapkan 40–75%](https://sandratjan.com/artikel/uu-1-2022-hkpd-pbjt-pajak-hiburan-40-75-persen/) (2022-01-05): UU 1/2022 menyatukan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menjadi PBJT dengan tarif maksimal 10%, kecuali diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40–75%. - [Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi Versi UU HPP Mulai Berlaku Tahun Pajak 2022](https://sandratjan.com/artikel/pph-orang-pribadi-lapisan-tarif-baru-berlaku-2022/) (2022-01-03): Sejak tahun pajak 2022, lapisan tarif 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dan muncul lapisan 35% untuk di atas Rp5 miliar. Penghasilan 2021 tetap memakai lapisan lama. - [Program Pengungkapan Sukarela Dimulai, Begini Tata Cara Ikut PPS](https://sandratjan.com/artikel/pps-tax-amnesty-jilid-2-dimulai-1-januari-2022/) (2022-01-01): Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berjalan 1 Januari–30 Juni 2022. PMK 196/PMK.03/2021 mengatur syarat, dokumen, dan cara menyampaikan SPPH secara elektronik. - [Pajak Karbon Diperkenalkan, Tarif Minimal Rp30 per Kilogram](https://sandratjan.com/artikel/uu-hpp-pajak-karbon-rp30-per-kg/) (2021-11-15): UU HPP memperkenalkan pajak karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen, yang direncanakan pertama kali dikenakan pada PLTU batu bara. - [UMKM Orang Pribadi dengan Omzet Rp500 Juta Kini Bebas PPh](https://sandratjan.com/artikel/uu-hpp-umkm-omzet-500-juta-tidak-kena-pajak/) (2021-11-01): UU HPP mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final 0,5%. - [Program Pengungkapan Sukarela Dimulai 2022, Ini Tarifnya](https://sandratjan.com/artikel/uu-hpp-program-pengungkapan-sukarela-tarif/) (2021-10-20): UU HPP mengatur Program Pengungkapan Sukarela pada 1 Januari–30 Juni 2022 dengan dua skema kebijakan dan tarif PPh final antara 6% dan 18%. - [Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi Berubah, Ini Simulasinya](https://sandratjan.com/artikel/uu-hpp-lapisan-tarif-pph-orang-pribadi/) (2021-10-12): UU HPP memperlebar lapisan tarif 5% menjadi Rp60 juta dan menambah lapisan 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, berlaku mulai tahun pajak 2022. - [UU HPP Disahkan, Inilah Perubahan Besar Perpajakan Indonesia](https://sandratjan.com/artikel/uu-hpp-disahkan-perubahan-besar-perpajakan/) (2021-10-07): DPR mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN naik menjadi 11% pada 2022, lapisan baru PPh orang pribadi 35%, NIK menjadi NPWP, hingga Program Pengungkapan Sukarela. - [Meterai Elektronik Resmi Diluncurkan, Ini Cara Pakainya](https://sandratjan.com/artikel/e-meterai-resmi-diluncurkan-oktober-2021/) (2021-10-01): Pemerintah meluncurkan e-meterai senilai Rp10.000 pada 1 Oktober 2021. Dokumen elektronik kini dapat dibubuhi meterai tanpa dicetak. - [PP 91/2021, PPh Final Bunga Obligasi Turun Menjadi 10%](https://sandratjan.com/artikel/pp-91-2021-pph-bunga-obligasi-10-persen/) (2021-08-30): PP 91/2021 menurunkan PPh final atas bunga obligasi bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dari 15% menjadi 10%, setara dengan tarif bagi investor asing. - [PMK 102/2021, PPN Sewa Toko dan Kios Ditanggung Pemerintah](https://sandratjan.com/artikel/pmk-102-2021-ppn-dtp-sewa-ruangan-pedagang-eceran/) (2021-07-30): PMK 102/2021 menanggung PPN atas sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk masa Agustus sampai Oktober 2021, baik toko mandiri maupun gerai di mal dan pasar. - [Insentif Pajak COVID-19 Diperpanjang hingga Desember 2021](https://sandratjan.com/artikel/pmk-82-2021-insentif-pajak-diperpanjang-desember-2021/) (2021-07-01): PMK 82/2021 memperpanjang lima insentif pajak, termasuk PPh 21 DTP untuk karyawan di 1.189 bidang usaha dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, hingga masa pajak Desember 2021. - [Diskon PPnBM Mobil Diperluas ke Mesin hingga 2.500 cc](https://sandratjan.com/artikel/pmk-31-2021-ppnbm-dtp-mobil-2500-cc/) (2021-04-01): PMK 31/2021 memperluas PPnBM ditanggung pemerintah ke kendaraan bermesin 1.500 sampai 2.500 cc. Pada Juli 2021, PMK 77/2021 memperpanjang diskon 100% untuk mobil sampai 1.500 cc hingga Agustus 2021. - [PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah Mulai Maret 2021](https://sandratjan.com/artikel/pmk-20-2021-ppnbm-dtp-mobil/) (2021-03-01): PMK 20/2021 memberi PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil berkapasitas mesin hingga 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu, untuk mendorong permintaan selama pandemi. - [PPN Rumah Ditanggung Pemerintah hingga Rp5 Miliar](https://sandratjan.com/artikel/pmk-21-2021-ppn-dtp-rumah/) (2021-03-01): PMK 21/2021 memberi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun baru, 100% untuk harga sampai Rp2 miliar dan 50% untuk harga Rp2–5 miliar. - [PMK 18/2021 Jabarkan Pembebasan Pajak Dividen yang Diinvestasikan](https://sandratjan.com/artikel/pmk-18-2021-dividen-diinvestasikan-bebas-pajak/) (2021-02-17): PMK 18/2021 mengatur syarat agar dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak dikenai PPh, yaitu diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. - [Insentif Pajak COVID-19 Diperpanjang hingga Juni 2021](https://sandratjan.com/artikel/pmk-9-2021-insentif-pajak-diperpanjang-juni-2021/) (2021-02-03): PMK 9/2021 memperpanjang insentif PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan restitusi PPN dipercepat hingga masa pajak Juni 2021. - [PP 9/2021, Aturan Pelaksana Perpajakan UU Cipta Kerja](https://sandratjan.com/artikel/pp-9-2021-perlakuan-perpajakan-cipta-kerja/) (2021-02-02): PP 9/2021 mengatur perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, termasuk penurunan tarif PPh bunga obligasi bagi investor luar negeri dan relaksasi pengkreditan pajak masukan. - [PMK 6/2021, Aturan PPN dan PPh atas Pulsa, Token Listrik, dan Voucer](https://sandratjan.com/artikel/pmk-6-2021-pajak-pulsa-token-listrik-voucer/) (2021-02-01): Mulai 1 Februari 2021, pemungutan PPN atas pulsa dan kartu perdana dibatasi sampai distributor tingkat II. Atas token listrik dan voucer, PPN hanya dikenakan pada komisi atau jasa pemasarannya. - [Bea Meterai Rp10.000 Berlaku, Ini Dokumen yang Wajib Bermeterai](https://sandratjan.com/artikel/bea-meterai-rp10000-berlaku-1-januari-2021/) (2021-01-04): Sejak 1 Januari 2021 tarif bea meterai menjadi Rp10.000. Pahami dokumen yang terutang, batas nominal Rp5 juta, dan penggunaan meterai elektronik. - [Rangkuman Kebijakan Pajak 2020, dari Insentif COVID-19 hingga UU Cipta Kerja](https://sandratjan.com/artikel/ringkasan-kebijakan-pajak-2020/) (2020-12-30): Rangkuman kebijakan pajak sepanjang 2020, dari insentif COVID-19, penurunan tarif PPh badan, PPN digital, hingga UU Cipta Kerja dan UU Bea Meterai. - [UU Bea Meterai Baru, Tarif Tunggal Rp10.000 Mulai 2021](https://sandratjan.com/artikel/uu-10-2020-bea-meterai-rp10000/) (2020-10-26): UU 10/2020 menetapkan tarif bea meterai tunggal Rp10.000 menggantikan tarif Rp3.000 dan Rp6.000, berlaku 1 Januari 2021, serta mengatur dokumen elektronik. - [Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun, Bali Dapat Porsi Terbesar](https://sandratjan.com/artikel/hibah-pariwisata-2020-hotel-restoran-bali/) (2020-10-13): Pemerintah menyalurkan hibah pariwisata Rp3,3 triliun untuk daerah yang penerimaan pajak hotel dan restorannya anjlok. Bali memperoleh sekitar Rp1,1 triliun atau 33,9% dari total. - [PMK 130/2020, Ketentuan Baru Tax Holiday Industri Pionir](https://sandratjan.com/artikel/pmk-130-2020-tax-holiday-industri-pionir/) (2020-10-09): PMK 130/2020 menggantikan PMK 150/2018 tentang tax holiday. Kewenangan pemberian beralih ke BKPM, dan penerima wajib mulai merealisasikan investasi paling lambat satu tahun setelah keputusan terbit. - [UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Perubahan di Klaster Perpajakan](https://sandratjan.com/artikel/uu-cipta-kerja-klaster-perpajakan/) (2020-10-05): DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang memuat perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, antara lain pembebasan pajak dividen yang diinvestasikan kembali dan sanksi bunga berbasis suku bunga acuan. - [e-Faktur 3.0 Berlaku Nasional Mulai 1 Oktober 2020](https://sandratjan.com/artikel/e-faktur-3-0-berlaku-nasional-oktober-2020/) (2020-10-01): Seluruh PKP kini memakai e-Faktur 3.0 dengan fitur prepopulated pajak masukan, data impor, dan SPT Masa PPN yang terisi otomatis. - [PMK 110/2020, Diskon Angsuran PPh 25 Naik Menjadi 50%](https://sandratjan.com/artikel/pmk-110-2020-pengurangan-angsuran-pph-25-50-persen/) (2020-08-14): Pemerintah menaikkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% untuk wajib pajak di 1.013 bidang usaha, perusahaan KITE, dan kawasan berikat hingga Desember 2020. - [Wajib e-Bupot PPh 23/26 untuk Seluruh Pemotong Mulai Masa September 2020](https://sandratjan.com/artikel/e-bupot-pph-23-26-wajib-seluruh-pemotong-2020/) (2020-08-10): Melalui KEP-368/PJ/2020, seluruh pemotong PPh Pasal 23/26, baik PKP maupun non-PKP, wajib membuat bukti potong dan SPT Masa melalui e-Bupot mulai masa pajak September 2020. - [Insentif Pajak COVID-19 Diperpanjang Sampai Desember 2020](https://sandratjan.com/artikel/pmk-86-2020-insentif-pajak-diperpanjang-desember-2020/) (2020-07-16): PMK 86/2020 memperpanjang masa berlaku insentif pajak COVID-19 hingga masa pajak Desember 2020 dan memperluas sektor penerimanya. - [Netflix, Spotify, dan Google Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Digital](https://sandratjan.com/artikel/netflix-spotify-google-pemungut-ppn-pmse-gelombang-pertama/) (2020-07-07): DJP menunjuk enam pelaku usaha luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE gelombang pertama, termasuk Netflix, Spotify, Amazon Web Services, dan tiga entitas Google. - [PP 30/2020, Tarif PPh Perseroan Terbuka 3% Lebih Rendah](https://sandratjan.com/artikel/pp-30-2020-tarif-pph-perseroan-terbuka/) (2020-06-19): PP 30/2020 mengatur syarat perseroan terbuka untuk memperoleh tarif PPh badan 3% lebih rendah, antara lain minimal 40% saham beredar di bursa dan dimiliki minimal 300 pihak. - [PP 29/2020, Lima Fasilitas PPh untuk Penanganan COVID-19](https://sandratjan.com/artikel/pp-29-2020-fasilitas-pph-penanganan-covid-19/) (2020-06-10): PP 29/2020 memberi lima fasilitas PPh, mulai dari tambahan pengurangan penghasilan neto 30% bagi produsen alat kesehatan hingga PPh 0% atas honorarium tenaga kesehatan. - [Perppu 1/2020 Resmi Menjadi UU 2/2020](https://sandratjan.com/artikel/uu-2-2020-penetapan-perppu-1-2020/) (2020-05-18): DPR menyetujui Perppu 1/2020 menjadi undang-undang. UU 2/2020 memberi kepastian hukum bagi penurunan tarif PPh badan dan pemajakan transaksi elektronik. - [Relaksasi Pajak Daerah di Bali Saat Pandemi, dari Penundaan hingga Pembebasan Sanksi](https://sandratjan.com/artikel/relaksasi-pajak-daerah-bali-pandemi-2020/) (2020-05-18): Pemerintah daerah di Bali memberi kelonggaran pajak hotel dan restoran selama pandemi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan jatuh tempo, cicilan, hingga penghapusan sanksi administrasi. - [PMK 48/2020, Layanan Digital Luar Negeri Dikenai PPN 10% Mulai 1 Juli](https://sandratjan.com/artikel/pmk-48-2020-ppn-pmse-layanan-digital/) (2020-05-05): Mulai 1 Juli 2020, layanan digital dari luar negeri seperti streaming film, musik, dan aplikasi dikenai PPN 10% yang dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP. - [PMK 44/2020 Perluas Insentif, UMKM Dapat PPh Final Ditanggung Pemerintah](https://sandratjan.com/artikel/pmk-44-2020-perluasan-insentif-umkm-ppn-dtp/) (2020-04-27): PMK 44/2020 memperluas sektor penerima insentif pajak COVID-19 dan menambahkan fasilitas PPh final 0,5% ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM. - [PMK 28/2020, Fasilitas Pajak untuk Barang dan Jasa Penanganan COVID-19](https://sandratjan.com/artikel/pmk-28-2020-fasilitas-pajak-alat-kesehatan-covid-19/) (2020-04-06): PMK 28/2020 memberi fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah serta pembebasan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 atas barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. - [Perppu 1/2020, Tarif PPh Badan Turun Menjadi 22%](https://sandratjan.com/artikel/perppu-1-2020-tarif-pph-badan-turun-22-persen/) (2020-03-31): Perppu 1/2020 menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% untuk 2020–2021 dan 20% mulai 2022, serta memperkenalkan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. - [PMK 23/2020, Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak COVID-19](https://sandratjan.com/artikel/pmk-23-2020-insentif-pajak-covid-19/) (2020-03-23): Pemerintah memberi empat insentif pajak untuk menahan dampak pandemi: PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%, dan restitusi PPN dipercepat. - [Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Diperpanjang Hingga 30 April 2020](https://sandratjan.com/artikel/batas-lapor-spt-orang-pribadi-diperpanjang-30-april-2020/) (2020-03-16): DJP memberi kelonggaran penyampaian SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2019 hingga 30 April 2020 tanpa sanksi, seiring kebijakan pembatasan sosial akibat COVID-19. - [Ambang Bea Masuk Barang Kiriman USD3 Resmi Berlaku Hari Ini](https://sandratjan.com/artikel/de-minimis-barang-kiriman-usd3-berlaku-30-januari-2020/) (2020-01-30): Mulai 30 Januari 2020, barang kiriman dari luar negeri bernilai di atas USD3 dikenai bea masuk dan pajak impor. Ini yang perlu diketahui pembeli dan reseller. - [Batas Bea Masuk Barang Kiriman Turun dari USD75 ke USD3](https://sandratjan.com/artikel/pmk-199-2019-de-minimis-barang-kiriman-usd3/) (2019-12-26): PMK 199/PMK.010/2019 menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk barang kiriman dari USD75 menjadi USD3 per kiriman, berlaku mulai 30 Januari 2020. - [PP 78/2019 Perbarui Tax Allowance, Pengajuan Lewat OSS](https://sandratjan.com/artikel/pp-78-2019-tax-allowance-penanaman-modal/) (2019-11-12): PP 78/2019 menggantikan PP 18/2015 sebagai dasar tax allowance. Ada empat bentuk fasilitas, cakupan bidang usaha diperluas, dan permohonan diajukan melalui sistem OSS. - [Indonesia Ratifikasi MLI, 47 Tax Treaty Ikut Berubah](https://sandratjan.com/artikel/perpres-77-2019-ratifikasi-mli-beps/) (2019-11-12): Melalui Perpres 77/2019 Indonesia mengesahkan Multilateral Instrument (MLI) OECD. Sebanyak 47 P3B dicakup dan dapat berubah sekaligus tanpa negosiasi bilateral satu per satu. - [PP 73/2019, PPnBM Mobil Akan Dihitung Berdasarkan Emisi](https://sandratjan.com/artikel/pp-73-2019-ppnbm-kendaraan-berbasis-emisi/) (2019-10-16): PP 73/2019 mengubah dasar pengenaan PPnBM kendaraan bermotor dari kapasitas mesin dan bentuk bodi menjadi tingkat emisi dan konsumsi bahan bakar, berlaku dua tahun setelah diundangkan. - [PMK 128/2019 Atur Teknis Super Deduction Kegiatan Vokasi](https://sandratjan.com/artikel/pmk-128-2019-super-deduction-vokasi/) (2019-09-10): PMK 128/PMK.010/2019 mengatur syarat dan tata cara pengurangan penghasilan bruto hingga 200% atas biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran. - [Rencana Omnibus Law Perpajakan, PPh Badan Akan Turun Bertahap](https://sandratjan.com/artikel/rencana-omnibus-law-perpajakan-2019/) (2019-09-03): Pemerintah mengumumkan rencana omnibus law perpajakan yang mencakup penurunan tarif PPh badan secara bertahap dan pembebasan pajak atas dividen dalam negeri yang diinvestasikan kembali. - [Satu Tahun PP 23/2018, Ini Hal yang Perlu Diingat Pelaku UMKM](https://sandratjan.com/artikel/satu-tahun-pp-23-2018-pph-final-umkm/) (2019-07-01): Tarif PPh final 0,5% untuk UMKM berdasarkan PP 23/2018 telah berjalan setahun. Pahami batas omzet, jangka waktu pemakaian, dan kewajiban pencatatannya. - [PP 45/2019 Terbit, Super Deduction hingga 300% untuk Riset dan Vokasi](https://sandratjan.com/artikel/pp-45-2019-super-deduction-vokasi-litbang/) (2019-06-26): PP 45/2019 memberi pengurangan penghasilan bruto hingga 200% untuk kegiatan vokasi dan hingga 300% untuk penelitian dan pengembangan, serta insentif investasi padat karya. - [PMK 92/2019, PPh 22 Hunian Sangat Mewah Turun Menjadi 1%](https://sandratjan.com/artikel/pmk-92-2019-pph-22-hunian-sangat-mewah-1-persen/) (2019-06-19): Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan rumah dan apartemen sangat mewah dipangkas dari 5% menjadi 1%, dengan batas harga yang dinaikkan menjadi Rp30 miliar. - [Pemerintah Cabut PMK 210/2018, Aturan Pajak E-Commerce Batal Berlaku](https://sandratjan.com/artikel/pemerintah-cabut-pmk-210-2018-pajak-e-commerce/) (2019-03-29): Menteri Keuangan mencabut PMK 210/2018 tentang perlakuan perpajakan transaksi e-commerce sebelum aturan itu berlaku pada 1 April 2019. Apa artinya bagi pedagang online? - [Panduan Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Sebelum 31 Maret](https://sandratjan.com/artikel/panduan-lapor-spt-tahunan-orang-pribadi-2019/) (2019-02-20): Batas waktu penyampaian SPT Tahunan orang pribadi adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Berikut langkah praktis agar pelaporan lancar dan terhindar dari denda.