Dasar hukum

Keberatan diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU KUP, sedangkan banding dalam Pasal 27 UU KUP dan UU Pengadilan Pajak ^[1]. Perlu dibedakan dengan pembetulan SPT, yaitu perbaikan atas inisiatif wajib pajak sendiri, yang sejak 1 Oktober 2026 di Coretax memakai skema replace ^[2].

Cara kerja dan contoh

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim. Alasan dan perhitungan jumlah yang tidak disetujui harus diuraikan.
2. Pajak yang telah disetujui wajib dilunasi lebih dahulu sebelum mengajukan keberatan.
3. DJP memutuskan dalam waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima lengkap. Bila tidak diputus dalam jangka itu, keberatan dianggap dikabulkan.
4. Bila tidak puas, wajib pajak dapat mengajukan banding dalam 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima.

Contoh, wajib pajak menerima SKPKB yang menurutnya salah menghitung biaya yang dapat dikurangkan. Ia mengajukan keberatan beserta bukti, dan, bila ditolak, melanjutkannya ke banding.

Hal yang perlu diperhatikan

• Batas waktu bersifat ketat. Keterlambatan hanya dapat dimaafkan dalam keadaan force majeure yang dapat dibuktikan.
• Argumen harus dilengkapi bukti. Keberatan yang hanya berisi ketidaksetujuan tanpa dasar jarang berhasil.
• Konsekuensi sanksi bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian diatur dalam UU KUP, sehingga hitung risikonya sebelum mengajukan.
• Pertimbangkan pendampingan konsultan pajak, terutama pada sengketa bernilai besar.

What is new and what is not

PMK 37/2025 was issued on 11 June 2025 and took effect on promulgation on 14 July 2025, with implementation to follow the readiness of each platform ^[3]. The Directorate General of Taxes says that collection through marketplaces began on 1 October 2026, after an earlier period that allowed adjustment until 31 October 2026 ^[1]. The tax authority stresses that this is a collection mechanism, not a new tax ^[1][4]. Merchants already owed income tax on their sales. The marketplace now collects an advance payment.

Who collects and how much

The tax is PPh Pasal 22 at 0.5% of the merchant's gross turnover, meaning the transaction value on the invoice before discounts, and excluding VAT and luxury goods sales tax ^[1][3]. According to the press release, four electronic-commerce operators have been designated by a decision of the Director General of Taxes on 24 September 2026: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia and PT Ecart Webportal Indonesia ^[1].

Who is a covered merchant

The collection targets domestic merchants, being individuals or entities that receive income through an Indonesian bank account, or use an Indonesian IP address and telephone number in their trading ^[3]. A foreign national living in Indonesia who sells through an Indonesian marketplace with an Indonesian bank account can therefore be covered.

The Rp500 million declaration

Individual merchants whose turnover for the current tax year is up to Rp500 million can submit a declaration statement to the marketplace so that the tax is not collected ^[1][3]. Keep your own turnover records, because the declaration is based on actual annual figures and does not remove other obligations.

How the tax is treated

The amount collected is a tax credit. The press release states that collected PPh 22 can be credited against the merchant's current-year tax or applied toward the final tax payable under existing rules ^[1]. Merchants should therefore match the marketplace's withholding records with their own books and include the amounts when preparing returns.

The IKPI summary also notes that merchants should prepare electronic tax collection documents under the regulation ^[2]. Confirm the exact format and timing with the marketplace and your adviser.

Practical checklist

1. Check your status. Do you trade through one of the four designated platforms, and do you have an Indonesian bank account?
2. Estimate your annual turnover. If you are an individual below Rp500 million and meet the conditions, consider submitting the declaration.
3. Keep records. Export the platform's transaction and withholding reports each month.
4. Reconcile. Compare collected tax with the amount you report in your SPT and any final tax calculations.
5. Check VAT and licensing. A seller that exceeds the VAT threshold must register as a PKP, and the business needs the correct licence for the activity.
6. Seek advice on structure. If your online business is run by a PT PMA, the withholding is credited in the company's return, so the accounting treatment should be agreed in advance.
7. Watch for updates. Implementation details may be adjusted through further regulations or decisions.

Mulai 1 Oktober 2026, penjual yang berdagang melalui marketplace tertentu dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet transaksi, berdasarkan PMK 37/2025 ^[1]. DJP menegaskan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pembayaran ^[1][2].

Marketplace pemungut

DJP menunjuk empat penyelenggara sistem elektronik melalui keputusan Dirjen Pajak pada 24 September 2026: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) ^[1].

Cara kerja pemungutan

• Tarifnya 0,5% dari nilai bruto transaksi sebelum dikurangi diskon penjualan, tidak termasuk PPN dan PPnBM ^[2].
• Marketplace memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual dalam negeri.
• Faktur yang diterbitkan sistem marketplace diperlakukan sebagai bukti pemungutan, memuat tanggal transaksi, nama akun penjual, data pembeli, dan pajak yang dipungut ^[2].
• Pajak yang dipungut berfungsi sebagai kredit pajak tahun berjalan atau sebagai bagian pelunasan PPh final ^[1].

Siapa yang tidak dipungut

Penjual orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut apabila menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace ^[1][2]. Peredaran dihitung dari seluruh saluran penjualan, baik daring maupun luring ^[2]. Pengecualian lain meliputi pemegang surat keterangan bebas, penjual pulsa, penjual emas dan perhiasan, jasa transportasi daring, dan pengalihan tanah atau bangunan ^[2].

Contoh

Seorang penjual mencatat transaksi bruto Rp10.000.000 dalam satu bulan di marketplace, tanpa surat pernyataan omzet.

• PPh Pasal 22 dipungut = 0,5% x Rp10.000.000 = Rp50.000.

Jika penjual yang sama sebelumnya menyampaikan surat pernyataan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun, marketplace tidak memungut Rp50.000 tersebut.

Langkah untuk penjual

1. Hitung estimasi peredaran bruto setahun dari semua saluran penjualan.
2. Bila di bawah atau sama dengan Rp500 juta dan Anda orang pribadi, siapkan surat pernyataan sesuai format dan kirim melalui kanal yang disediakan marketplace.
3. Pastikan NIK atau NPWP serta nama akun toko di marketplace sesuai dengan data di DJP ^[1].
4. Bila omzet melebihi Rp500 juta, pastikan Anda memahami perlakuannya: pungutan menjadi kredit atau pelunasan, dan selebihnya mengikuti ketentuan PPh final UMKM atau tarif umum.
5. Unduh faktur pemungutan dari marketplace setiap bulan, dan cocokkan dengan SPT Masa dan SPT Tahunan Anda.
6. Simpan seluruh laporan penjualan sebagai dasar rekonsiliasi.

Yang sering salah dipahami

Pemungutan tidak menggantikan kewajiban melapor SPT Tahunan. Penjual tetap melaporkan penghasilan dan memasukkan pungutan sebagai kredit atau pelunasan pajak. Selain itu, surat pernyataan hanya membebaskan pungutan di marketplace, dan tidak mengubah kewajiban bila omzet sebenarnya melampaui Rp500 juta.

Saran praktis

Dalam beberapa minggu pertama, periksa laporan pencairan dana dan faktur pemungutan dari setiap marketplace. Bila ada pungutan padahal Anda sudah menyampaikan surat pernyataan, hubungi layanan penjual marketplace tersebut secara tertulis dan simpan bukti korespondensinya.

Dasar hukum

Kewajiban menyampaikan SPT diatur dalam UU KUP. Tata cara pembayaran dan pelaporan dalam era Coretax diatur lebih lanjut dalam PMK 81/2024 ^[3].

Cara kerja dan contoh

• SPT Masa PPh: pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, pelaporan paling lambat tanggal 20. PMK 81/2024 menyeragamkan batas pembayaran, tetapi tidak mengubah batas pelaporan ^[1].
• SPT Masa PPN: dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya, menurut UU PPN.
• SPT Tahunan: orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret), badan 4 bulan (30 April), menurut UU KUP. DJP sesekali memberi relaksasi, jadi periksa pengumuman resmi.

Contoh, pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21 pada Agustus menyetor paling lambat 15 September dan melapor paling lambat 20 September. Pegawai tersebut melaporkan seluruh penghasilannya setahun dalam SPT Tahunan.

Hal yang perlu diperhatikan

• Pembetulan SPT yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026 di Coretax memakai skema replace berdasarkan PER-12/PJ/2026. SPT pembetulan menggantikan seluruh SPT sebelumnya, bukan lagi hanya selisih (delta) ^[2].
• Bila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya ^[1].
• Telat lapor dikenai sanksi administrasi, sehingga catat kalender pajak dan siapkan data lebih awal.
• Data bukti potong dan faktur pajak akan terisi otomatis di Coretax. Periksa kembali sebelum mengirim.

Banyak pengrajin perak, kayu, tekstil, dan produk kreatif Bali menjual lewat marketplace. Sesuai siaran pers DJP tanggal 1 Oktober 2026, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace dimulai pada tanggal tersebut berdasarkan PMK 37 Tahun 2025 ^[1][3].

Apa yang dipungut

Marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto penjual dalam negeri, tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. DJP menyebut empat penyelenggara yang ditunjuk: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia ^[1].

Siapa yang dikecualikan

Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan melalui mekanisme yang disediakan masing-masing marketplace ^[1]. Pengrajin yang belum menyampaikan surat pernyataan berisiko dipungut meskipun omzetnya di bawah batas.

Catatan soal jadwal

Sebelumnya terdapat pemberitaan penundaan hingga 31 Oktober 2026 ^[2]. Namun, rilis resmi DJP pada 1 Oktober 2026 menyatakan pelaksanaan dimulai 1 Oktober 2026, sehingga pelaku usaha sebaiknya mengikuti pengumuman resmi dan notifikasi dari platform yang digunakan.

Hubungan dengan pajak lain

Pemungutan ini bukan jenis pajak baru, melainkan mekanisme penyetoran melalui pihak ketiga. Penjual tetap perlu memastikan perhitungan akhirnya dalam SPT Tahunan, termasuk bagaimana pajak yang dipungut diperhitungkan terhadap kewajiban pajaknya. Perlakuan kredit pajak tersebut memerlukan penelaahan berdasarkan ketentuan PMK 37/2025 dan kondisi masing-masing penjual.

Saran praktis

1. Siapkan NPWP atau NIK yang valid di akun penjual.
2. Hitung perkiraan omzet tahunan seluruh kanal penjualan, bukan hanya satu marketplace.
3. Ajukan surat pernyataan bila omzet orang pribadi tidak lebih dari Rp500 juta.
4. Simpan bukti pungut yang diterbitkan platform untuk SPT Tahunan.
5. Bagi pengrajin yang melayani ekspor atau penjualan langsung, pisahkan pencatatan agar penghasilan di luar marketplace tetap tertib.

1. Pembetulan SPT

Kapan dipakai: Anda sendiri menemukan kesalahan pada SPT yang sudah dilaporkan, atau ingin mengubah pilihan atas lebih bayar.

Pembetulan dilakukan atas inisiatif wajib pajak, pada prinsipnya sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan (Pasal 8 UU KUP). Jika pembetulan menyebabkan kurang bayar, wajib pajak dikenai bunga bulanan (Pasal 8 ayat 2), yang dihitung dari suku bunga acuan ditambah uplift factor dibagi 12. Kalkulasi bunga dibahas dalam panduan sanksi bunga dan denda.

Perubahan penting: skema replace sejak 1 Oktober 2026

PER-12/PJ/2026 mengubah PER-11/PJ/2025. Untuk SPT pembetulan periode pajak 2025 dan seterusnya yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026, Coretax kembali memakai skema replace, bukan lagi delta ^[1].

• Delta hanya melaporkan selisih dari SPT sebelumnya.
• Replace menjadikan SPT pembetulan sebagai pengganti seluruh SPT sebelumnya. SPT pembetulan terakhir menjadi patokan hak dan kewajiban perpajakan ^[1].

Sistem memperhitungkan seluruh pembayaran yang telah dilunasi dan kelebihan pajak yang sudah dikembalikan lewat ketetapan, sehingga tidak muncul kurang bayar semu ^[1]. Skema ini berlaku untuk SPT Masa PPh 21/26, PPh unifikasi, PPN dan PPnBM, serta SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan ^[1].

Beberapa catatan menurut ringkasan peraturan ^[2]:

• Untuk PPN, pembetulan dilaporkan berurutan, dan penyesuaian saldo kompensasi dicatat pada SPT normal pertama setelah masa yang dibetulkan.
• Pembetulan yang sudah masuk sebelum 1 Oktober 2026 dan belum diproses tetap mengikuti ketentuan lama.

Karena rincian teknis dapat berkembang, baca teks PER-12/PJ/2026 dan petunjuk DJP sebelum membetulkan SPT yang rumit.

2. Keberatan

Kapan dipakai: Anda tidak setuju dengan surat ketetapan pajak (misalnya SKPKB), surat tagihan tertentu, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

• Diajukan secara tertulis kepada DJP dalam 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim. Batas waktu ini ketat dan hanya dapat dikecualikan dalam keadaan force majeure yang dapat dibuktikan.
• Jumlah pajak yang tidak disetujui harus diuraikan alasan dan perhitungannya, dan sebagian pajak yang disetujui wajib dibayar lebih dulu sebelum mengajukan.
• DJP memiliki waktu 12 bulan untuk memutuskan sejak surat keberatan diterima lengkap. Bila tidak diputus dalam jangka itu, keberatan dianggap dikabulkan.

3. Banding

Kapan dipakai: Anda tidak puas atas keputusan keberatan.

• Diajukan kepada Pengadilan Pajak dalam 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima.
• Bukan lagi proses di DJP, tetapi peradilan khusus pajak. Argumen hukum dan bukti menjadi lebih penting.

Prosedur terperinci mengenai keberatan, pembetulan, dan pengurangan sanksi diatur antara lain dalam PMK 118/2024 ^[3].

Cara memilih

Saran praktis

Catat tanggal terima setiap surat ketetapan dan keputusan, lalu setel pengingat jauh sebelum batas tiga bulan. Jangan membetulkan SPT dengan tergesa-gesa bila Anda sedang dalam pemeriksaan atau menerima SP2DK, karena perlakuannya berbeda. Mintalah konsultan pajak mengkaji pilihan jalur sebelum Anda mengajukan.

Apa yang dicakup

Telaah umumnya meliputi SPT Tahunan beserta rekonsiliasi fiskal, SPT Masa PPh 21, 23, 26, dan 4 ayat (2), SPT Masa PPN, faktur pajak, bukti potong, serta kesesuaian antara pembukuan dan laporan pajak. Hasilnya berupa pemetaan temuan, perkiraan eksposur sanksi, dan rekomendasi tindakan, termasuk perlu tidaknya pembetulan.

Tax review bukan pemeriksaan resmi. Ia tidak menggantikan pemeriksaan DJP dan tidak menjamin tidak adanya koreksi di kemudian hari, tetapi memberi perusahaan gambaran jujur tentang kondisi kepatuhannya.

Kapan Anda membutuhkannya

• Setelah migrasi ke Coretax, untuk memastikan data masa lalu dan bukti potong tersambung dengan benar.
• Sebelum akuisisi, pendanaan, atau audit laporan keuangan.
• Pergantian manajemen atau bagian keuangan.
• Ketika ada transaksi besar atau tidak biasa pada tahun berjalan.
• Setelah menerima SP2DK atau pertanyaan dari KPP yang mengindikasikan data Anda tidak cocok dengan data pihak ketiga.
• Secara berkala, misalnya satu kali setahun sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Tahapan proses

1. Penentuan ruang lingkup. Jenis pajak dan tahun pajak yang diuji disepakati, dengan memperhatikan masa pemeriksaan yang masih terbuka.
2. Pengumpulan data. Pembukuan, SPT, bukti potong, faktur pajak, kontrak, dan bukti setor dikumpulkan.
3. Pengujian dan rekonsiliasi. Angka di pembukuan dibandingkan dengan SPT, data faktur pajak, dan bukti potong yang diterima atau diterbitkan.
4. Pemetaan eksposur. Setiap selisih dinilai kemungkinan koreksinya, jumlah pajak, serta sanksi bunga yang timbul bila dibetulkan.
5. Rekomendasi. Perusahaan memutuskan apakah akan membetulkan SPT, memperbaiki proses internal, atau mendokumentasikan posisi yang dianggap benar.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Laporan keuangan, buku besar, dan neraca saldo.
• SPT Tahunan dan Masa beserta bukti penerimaan elektronik.
• Daftar faktur pajak keluaran dan masukan, serta bukti potong.
• Kontrak penting dan dokumen transaksi afiliasi.
• Surat dari DJP seperti SP2DK, surat teguran, atau ketetapan pajak sebelumnya.

Pembetulan SPT: skema replace sejak 1 Oktober 2026

Temuan review biasanya berujung pada pembetulan. Menurut DJP, PER-12/PJ/2026 mengubah PER-11/PJ/2025 dan, untuk SPT pembetulan yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026, Coretax memakai skema replace ^[1][2]. Pada skema ini SPT pembetulan memuat nilai lengkap dan sepenuhnya menggantikan SPT sebelumnya, tidak lagi hanya memuat selisih (delta) ^[1]. Artinya, saat membetulkan, seluruh angka yang benar harus diisi ulang dan dicocokkan dengan SPT sebelumnya agar tidak ada transaksi yang tertinggal. Beberapa ketentuan teknis, termasuk untuk PPh 21/26, memiliki aturan khusus yang perlu dibaca pada naskah peraturan ^[2].

Secara prinsip, pembetulan atas inisiatif wajib pajak diatur dalam Pasal 8 UU KUP. Bila pembetulan menimbulkan kurang bayar, wajib pajak dikenai bunga yang tarifnya ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Keuangan ^[3][4]. Batas waktu dan kondisi pembetulan, misalnya setelah ada tindakan pemeriksaan, memiliki ketentuan berbeda, sehingga sebelum membetulkan sebaiknya diperiksa dulu apakah ada pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau pengawasan yang sedang berjalan.

Risiko dan catatan

Pembetulan yang terlambat. Setelah pemeriksaan dimulai, ruang untuk membetulkan secara sukarela berubah, begitu pula perlakuan sanksinya.

Pembetulan yang tidak lengkap. Pada skema replace, nilai yang tidak diisi tidak lagi "terbawa" dari SPT sebelumnya, sehingga SPT pembetulan harus lengkap.

Konsistensi. Pembetulan satu jenis pajak sering berimbas pada jenis lain, misalnya PPN keluaran dan PPh badan.

Sanksi bunga bulanan. Besarnya berubah setiap bulan sehingga perhitungan dilakukan pada saat pembayaran, bukan berdasarkan angka lama ^[3].

Tenggat

Tax review lebih bermanfaat jika dilakukan sebelum SPT Tahunan disampaikan (31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk badan, atau hingga dua bulan lebih lama bila perpanjangan diberitahukan tepat waktu), atau sebelum ada pemberitahuan pemeriksaan.

Bila Anda ingin mengetahui posisi pajak perusahaan sebelum otoritas melakukannya, Konsultasikan Tax Review dan bahas ruang lingkup yang paling sesuai.

Marketplace yang ditunjuk

1. PT Shopee International Indonesia.
2. PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli).
3. PT Tokopedia.
4. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) ^[1].

Tarif dan dasar pungutan

PPh 22 dipungut 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pemungutan dilakukan langsung melalui mekanisme transaksi di platform ^[1].

Pedagang kecil dapat dikecualikan

Pedagang orang pribadi dengan omzet setahun sampai Rp500 juta tidak dipungut, sepanjang menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace ^[1]. Tanpa surat pernyataan, platform dapat memungut sesuai ketentuan umum.

Bukan pajak baru

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan ini tidak menciptakan pajak baru. Yang diatur adalah mekanisme pemungutan atas kewajiban yang sudah ada, dengan melibatkan marketplace agar kepatuhan pedagang lebih mudah, tertib, dan pasti ^[1].

Kaitan dengan PPh final UMKM

Bagi pedagang yang menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%, pungutan oleh marketplace pada dasarnya merupakan bagian dari pelunasan PPh atas omzet tersebut, sehingga bukti pungut perlu disimpan untuk diperhitungkan. Bagi pedagang dengan pembukuan dan tarif umum, pungutan ini menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan.

Tantangan bagi pedagang

Pedagang yang berjualan di lebih dari satu marketplace perlu memantau total omzet secara mandiri, karena masing-masing platform hanya melihat transaksi di platformnya sendiri.

Saran praktis

• Pastikan data NPWP atau NIK di akun toko sudah benar agar bukti pungut tercatat atas nama Anda.
• Bila omzet di bawah Rp500 juta, segera sampaikan surat pernyataan melalui platform.
• Gabungkan omzet dari seluruh kanal penjualan, baik marketplace, toko fisik, maupun media sosial, saat menghitung batas omzet dan kewajiban pajak.
• Unduh dan arsipkan bukti pungut setiap bulan untuk keperluan SPT Tahunan.

Dari delta ke replace

Skema delta (lama). SPT pembetulan hanya memuat selisih antara nilai yang benar dan nilai pada SPT sebelumnya.

Skema replace (baru). SPT pembetulan memuat nilai lengkap dan sepenuhnya menggantikan SPT sebelumnya ^[1].

Menurut DJP, perubahan ini bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pembetulan pelaporan. Skema replace juga menghilangkan potensi kurang bayar semu yang dapat muncul dalam skema delta ^[1].

Dampak untuk SPT Masa PPh 21/26

PER-12 menambahkan ketentuan khusus untuk SPT Masa PPh 21/26. Kelebihan pemotongan dicatat sebagai penyesuaian kompensasi, sehingga dapat diperhitungkan pada masa pajak normal berikutnya tanpa harus membetulkan seluruh masa pajak di antaranya ^[1]. Bagi bagian penggajian, hal ini menyederhanakan koreksi atas kesalahan potong di tengah tahun.

Cakupan perubahan

Selain ketentuan PPh 21/26, PER-12 menambahkan sejumlah pasal baru dan mengubah beberapa pasal lain dalam PER-11/PJ/2025 ^[1]. Wajib pajak sebaiknya membaca naskah lengkap untuk jenis SPT yang relevan dengan usahanya.

Mengapa skema delta ditinggalkan

Dalam skema delta, wajib pajak dan petugas harus menggabungkan beberapa versi SPT untuk mengetahui posisi akhir kewajiban, dan kesalahan pengisian selisih dapat membuat sistem membaca seolah-olah ada kurang bayar. Skema replace lebih mudah ditelusuri karena setiap SPT pembetulan berdiri sendiri sebagai versi terbaru yang lengkap. Pemeriksa maupun wajib pajak cukup merujuk satu dokumen untuk mengetahui posisi akhir.

Saran praktis

• Saat membetulkan SPT setelah 1 Oktober 2026, isi seluruh nilai yang benar, bukan hanya selisihnya.
• Bandingkan SPT pembetulan dengan SPT sebelumnya sebelum dikirim agar tidak ada transaksi yang tertinggal, karena nilai dalam SPT pembetulan menggantikan seluruhnya.
• Perbarui prosedur internal dan template rekonsiliasi pajak yang masih berasumsi skema delta.
• Untuk koreksi PPh 21, manfaatkan mekanisme kompensasi pada masa berikutnya sesuai ketentuan baru.

Sanksi administrasi pajak ada dua jenis yang sering tercampur: denda (jumlah tetap) dan bunga (persentase per bulan).

Denda keterlambatan lapor SPT (Pasal 7 UU KUP)

Denda dikenakan per SPT yang terlambat dan tidak bergantung pada jumlah pajak.

Bunga atas kurang bayar

Bunga dihitung dengan rumus: (suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan + uplift factor) dibagi 12, per bulan ^[1][2]. Uplift factor berbeda untuk tiap pasal, sehingga tiap pasal punya tarif sendiri. Keputusan Menteri Keuangan menetapkan tarif tersebut setiap bulan ^[1].

Tarif Oktober 2026 menurut KMK 47/MK/EF.2/2026 ^[1]:

• Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) (antara lain bunga penagihan, kekurangan pembayaran angsuran): 0,59% per bulan.
• Pasal 8 ayat (2), 8 ayat (2a), 9 ayat (2a), 9 ayat (2b), dan 14 ayat (3): 1,01% per bulan.

Rentang lima tarif pada bulan tersebut adalah 0,59% sampai 2,26% per bulan ^[1]. Tarif turun dibandingkan bulan sebelumnya, dan sebagai pembanding, Mei 2026 tarif Pasal 8 ayat (2) sebesar 0,97% ^[2].

Pasal yang sering berlaku:

• Pasal 8 ayat (2): kurang bayar akibat pembetulan SPT.
• Pasal 9 ayat (2a): pembayaran atau penyetoran pajak yang terlambat.
• Pasal 13 ayat (2): ketetapan pajak yang diterbitkan setelah pemeriksaan.
• Pasal 19: bunga atas utang pajak yang tidak dibayar saat jatuh tempo dan kekurangan angsuran.

Bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

Contoh perhitungan

Perusahaan menyetor PPh Pasal 29 sebesar Rp10.000.000 terlambat, melewati jatuh tempo dan baru dibayar pada bulan kedua (dihitung 2 bulan).

• Bunga = Rp10.000.000 x 1,01% x 2 = Rp202.000.

Bila perusahaan juga melaporkan SPT Tahunan badannya terlambat, denda Rp1.000.000 ditambahkan secara terpisah. Total sanksi dalam contoh ini Rp1.202.000, belum termasuk pokok pajak.

Cara menghitung sendiri

1. Tentukan pasal yang berlaku untuk situasi Anda.
2. Cari tarif bulanan dari keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada periode penghitungan. Dasar penghitungan menurut sumber adalah suku bunga acuan pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
3. Hitung jumlah bulan, dengan pembulatan ke atas untuk bagian bulan.
4. Kalikan: pokok x tarif x jumlah bulan.
5. Tambahkan denda tetap bila SPT terlambat.

Cara mengurangi risiko

• Setor lebih dahulu sebelum lapor.
• Hitung bunga sendiri saat membetulkan SPT agar kurang bayar dan bunga dapat disetor sekaligus.
• Ajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi bila keterlambatan terjadi karena kekhilafan atau keadaan di luar kendali dan Anda memiliki bukti, sesuai prosedur yang berlaku.

Saran praktis

Buat lembar hitung sederhana dengan kolom pokok, tarif, bulan, dan sanksi, lalu perbarui tarifnya setiap bulan dari keputusan Menteri Keuangan. Untuk kasus yang melibatkan ketetapan pajak atau pemeriksaan, minta konsultan pajak memastikan pasal dan tarif yang berlaku sebelum Anda membayar.

Apa yang dicakup layanan ini

Layanan ini membahas tiga situasi. Pertama, penggabungan atau peleburan dua badan atau lebih. Kedua, pengambilalihan saham atau aset usaha, termasuk telaah pajak atas target (tax due diligence). Ketiga, likuidasi: pembubaran badan hingga penghapusan NPWP.

Pada penggabungan, pengalihan harta pada dasarnya dapat menimbulkan keuntungan yang dikenai PPh. Ketentuan nilai buku memungkinkan pengalihan tanpa mengakui keuntungan, tetapi hanya setelah ada persetujuan otoritas pajak dan terpenuhinya persyaratan, misalnya mengenai kedudukan badan yang menerima harta dan sisa kerugian fiskal peserta penggabungan ^[1]. Dari sisi PPN, penyerahan dalam rangka penggabungan usaha diatur tersendiri dalam UU PPN ^[5]. Karena rincian persyaratan dapat berubah, versi aturan yang berlaku perlu dicek pada saat rencana disusun.

Kapan Anda membutuhkannya

• Grup usaha merencanakan konsolidasi beberapa PT menjadi satu.
• Investor akan membeli perusahaan dan ingin tahu eksposur pajak yang ikut berpindah.
• Pemilik berencana menutup perusahaan yang tidak lagi aktif atau menghentikan usaha di Indonesia.
• Struktur kepemilikan akan diubah, misalnya karena masuknya mitra baru atau penataan warisan usaha.

Tahapan yang lazim ditempuh

1. Pemetaan tujuan dan struktur. Alternatif transaksi (jual saham, jual aset, penggabungan) dibandingkan dari sisi dampak pajaknya.
2. Tax due diligence. Telaah SPT, pemotongan dan pemungutan, PPN, ketetapan pajak, dan sengketa yang masih berjalan, untuk menemukan kewajiban yang tersembunyi.
3. Strukturisasi dan permohonan. Bila memakai nilai buku, permohonan persetujuan disusun dengan data pendukung yang lengkap ^[1].
4. Pelaksanaan dan pelaporan. Perubahan data, pelaporan pajak atas transaksi, dan penyesuaian pembukuan setelah transaksi.
5. Likuidasi dan penghapusan NPWP. Kewajiban pajak sampai tanggal pembubaran diselesaikan, lalu permohonan penghapusan NPWP diajukan.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Anggaran dasar, akta perubahan, dan susunan pemegang saham.
• Laporan keuangan beberapa tahun terakhir beserta rekonsiliasi fiskal.
• SPT Tahunan dan SPT Masa, bukti setor, serta surat ketetapan pajak yang pernah terbit.
• Daftar harta dengan nilai buku dan nilai wajar, termasuk tanah dan bangunan.
• Draf perjanjian, rencana penggabungan, atau akta pembubaran.
• Daftar pihak afiliasi bila transaksi melibatkan grup.

Pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung wajib disimpan selama 10 tahun menurut UU KUP, sehingga dokumen perusahaan yang dilikuidasi tidak otomatis boleh dibuang ^[4].

Dasar hukum yang perlu diperhatikan

Rujukan utamanya adalah UU Pajak Penghasilan, UU PPN, dan UU KUP beserta perubahannya dalam UU HPP ^[5]; ketentuan nilai buku dalam PMK 52/PMK.010/2017 dan perubahannya ^[1]; serta PMK 81/2024 yang mengatur pendaftaran dan penghapusan NPWP dalam sistem Coretax ^[2][3].

Risiko dan hal yang sering terlewat

Kewajiban yang tertinggal. Pada pengambilalihan saham, perusahaan target tetap membawa seluruh riwayat pajaknya. Temuan pemeriksaan di kemudian hari menjadi beban badan yang sama, siapa pun pemegang sahamnya.

Kerugian fiskal. Sisa kerugian fiskal tidak bebas dipindahkan. Rencana yang mengandalkan kerugian tersebut perlu diuji sebelum harga transaksi disepakati.

Penghapusan NPWP tidak otomatis. Menurut PMK 81/2024, penghapusan NPWP badan antara lain mensyaratkan wajib pajak tidak sedang menjalani pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, serta tidak memiliki utang pajak ^[3]. Pembubaran yang hanya diselesaikan di akta notaris belum menyelesaikan urusan pajak.

Penghapusan oleh otoritas. Wajib pajak yang tidak mengajukan permohonan juga dapat dihapus secara jabatan berdasarkan data DJP ^[3], yang tidak menghapus kewajiban yang sudah timbul.

Tenggat yang relevan

Tidak ada satu tenggat tunggal untuk semua transaksi. Permohonan nilai buku harus diajukan sebelum transaksi efektif, sehingga jadwal akta, persetujuan, dan pelaporan SPT perlu disusun mundur dari tanggal efektif yang diinginkan. Untuk likuidasi, rencanakan waktu yang cukup, karena proses penghapusan NPWP memiliki jangka waktu penyelesaian yang dapat mencapai beberapa bulan tergantung kategori wajib pajak ^[2].

Setiap transaksi memiliki fakta yang berbeda, sehingga tulisan ini bukan opini pajak atas kasus tertentu. Bila Anda sedang merancang merger, akuisisi, atau penutupan perusahaan, Konsultasikan Merger, Akuisisi & Likuidasi agar dampak pajaknya sudah dihitung sebelum kesepakatan mengikat.

1. Periksa izin dan tingkatnya

PMK 55/2026 membagi izin konsultan pajak menjadi tingkat A, B, dan C, dan konsultan wajib memberi jasa sesuai klasifikasi izinnya ^[1]. Menurut penjelasan Enforcea, tingkat A hanya untuk wajib pajak orang pribadi, tingkat B untuk orang pribadi dan badan dalam negeri, sedangkan hanya tingkat C yang berwenang melayani PMA, bentuk usaha tetap, dan transaksi internasional ^[3]. Izin lama yang terbit berdasarkan PMK 111/PMK.03/2014 tetap diakui sebagai izin konsultan pajak tanpa pengajuan ulang ^[2]. Minta salinan izin dan cocokkan dengan jenis klien Anda.

2. Pahami kompetensi berkelanjutan

Konsultan juga wajib memenuhi Satuan Kredit Poin tahunan, paling sedikit 20 untuk tingkat A, 30 untuk tingkat B, dan 45 untuk tingkat C ^[1]. Tanyakan bagaimana kantor tersebut mengikuti perubahan regulasi.

3. Cocokkan dengan kebutuhan Bali

Tanyakan pengalaman dengan usaha pariwisata: PBJT, PBB-P2, sewa vila, PT PMA, dan pajak ekspatriat. Pengalaman menghadapi pemerintah daerah di Bali dan kantor pajak setempat menambah nilai, tetapi tidak menggantikan izin yang sesuai.

4. Minta lingkup kerja tertulis

Kontrak sebaiknya memuat jenis layanan (pembukuan, SPT Masa, SPT Tahunan, pendampingan pemeriksaan), jadwal, biaya, serta siapa yang bertanggung jawab atas dokumen. Hindari janji hasil tertentu seperti pajak pasti kecil. Konsultan yang baik menjelaskan opsi dan risikonya.

5. Perhatikan kerahasiaan dan akses

Dokumen pajak mengandung data sensitif. Pastikan ada perjanjian kerahasiaan, dan batasi akses akun DJP Online atau Coretax hanya sesuai kuasa tertulis yang jelas.

Tanda yang perlu diwaspadai

1. Menolak menunjukkan izin atau nomor izin.
2. Menjanjikan penghapusan sanksi atau hasil pemeriksaan.
3. Tidak memberi bukti lapor atau bukti setor.
4. Meminta pembayaran pajak ke rekening pribadi.

Saran praktis

Mulailah dengan sesi konsultasi awal yang terbatas, lalu nilai kejelasan penjelasan dan kemampuan konsultan memetakan risiko usaha Anda. Simpan seluruh korespondensi dan dokumen kuasa. Bila bisnis Anda berbentuk PT PMA, pastikan sejak awal bahwa konsultan memiliki izin tingkat C.

What PMK 55/2026 does

PMK 55/2026 replaces the earlier series of tax consultant regulations from PMK 111/2014 to PMK 175/2022, and widens the framework to cover other parties who act as representatives of taxpayers ^[1][3]. It divides licences into levels A, B and C, and the scope of services follows the level ^[1][3].

What each level may do

According to the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI) summary ^[1]:

• Level A: services for individuals, with certain exceptions.
• Level B: services for individuals and entities, except foreign investment companies and permanent establishments.
• Level C: services for all individuals and entities.

The practical meaning is that a company with foreign capital, such as a PT PMA, should work with a Level C consultant, or otherwise use an arrangement that the regulation expressly allows ^[1]. Level B consultants are not permitted to serve that type of client.

Licensing and competence

Under the regulation, a licence application needs a competency certificate (SKK) for the relevant level and a pass certificate from the professional exam of a tax consultant association ^[2]. Applications do not have to be made one level at a time. For example, someone with level C competence can apply directly for a level C licence if other requirements are met ^[2]. Moving up one level requires at least one year of practice, and moving up two levels requires two years ^[2]. IKPI also reports that existing licences remain recognised, with progression now through competency testing ^[4].

Consultants must also complete continuing professional development, with minimum credit points that rise with the level: level A 20, level B 30 and level C 45 points, of which 16, 24 and 36 respectively must be structured ^[2].

How to check a consultant

1. Ask for the licence level and number, and what scope it allows. Check that it matches your status, for example foreign-owned company or foreign individual with a permanent establishment.
2. Ask who will actually do the work and who signs. A licensed partner and unlicensed staff may be normal, but responsibility should be clear.
3. Check membership of a recognised association, and ask about continuing professional development.
4. Request a written engagement letter covering scope, fees, deadlines, data access and confidentiality.
5. Test experience with your situation: expatriate payroll, tax treaties, PT PMA compliance, property in Bali, transfer pricing, or an SP2DK or audit.
6. Ask about language and service. Reports and correspondence should be understandable to you, even if filings are in Indonesian.
7. Be careful with guaranteed outcomes or unusually low fees. A consultant cannot guarantee a tax result.

Power of attorney

A consultant who represents you before the tax office usually needs a special power of attorney. Read it before you sign, and ensure it covers only what you intend, such as filing returns or answering a specific letter. Keep a copy.

Practical advice

Match the consultant to the task and the client type. A foreign individual with straightforward employment income may need a different scope from a PT PMA with imports, transfer pricing and VAT. Ask for the licence level in writing, and confirm that it covers foreign-owned companies if that applies to you.

PMK 55/2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak ditetapkan 22 Juli 2026 dan berlaku sejak 24 Agustus 2026. Aturan ini mengganti PMK 111/2014 dan memperketat syarat untuk menjalankan profesi ^[3].

Apa yang berubah

Setiap orang yang berprofesi sebagai konsultan pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak. Untuk memperolehnya, calon konsultan harus melalui dua tahap evaluasi ^[2]:

1. Surat Keterangan Kompetensi (SKK), yang diperoleh setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan unit di Kementerian Keuangan.
2. Ujian profesi yang diselenggarakan asosiasi konsultan pajak.

Syarat dasar mencakup pendidikan minimal sarjana atau setara. Ada pula masa tunggu lima tahun bagi mantan pegawai Kementerian Keuangan sebelum mengajukan izin.

Tiga tingkat izin

Sumber: ringkasan PMK 55/2026 ^[1]. Izin tidak harus diperoleh secara berurutan, tetapi kenaikan tingkat memerlukan pengalaman praktik, yaitu satu tahun untuk naik satu tingkat dan dua tahun untuk naik dua tingkat ^[1]. Pengalaman minimal untuk tingkat B dan C masing-masing disebutkan satu tahun dan dua tahun menurut ringkasan peraturan ^[2].

Pertanyaan yang perlu Anda ajukan

1. Izin tingkat berapa? Pastikan tingkat izin sesuai dengan klien: badan penanaman modal asing atau transaksi dengan negara mitra P3B menuntut tingkat C.
2. Apakah SKK dan ujian profesi sudah dipenuhi? Sertifikat lama diakui sebagai SKK paling lama 2 tahun sejak penerbitan, dan pemegangnya diwajibkan mengikuti ujian profesi bila asosiasi sudah siap menyelenggarakannya ^[2][3].
3. Apakah anggota asosiasi? Ini memudahkan Anda melaporkan bila ada pelanggaran etika.
4. Siapa yang benar-benar mengerjakan? Tanyakan siapa yang menangani akun Anda dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil kerja.
5. Pengalaman yang relevan: sektor usaha, jenis kasus (pemeriksaan, keberatan, banding, restitusi), dan referensi.
6. Lingkup dan biaya: rincian pekerjaan tertulis, tarif, biaya tambahan, dan jadwal penyelesaian.
7. Perlakuan data dan kerahasiaan: bagaimana dokumen Anda disimpan dan siapa yang mengaksesnya.

Dokumen yang perlu disepakati

• Perjanjian jasa yang memuat lingkup, tarif, dan batas tanggung jawab.
• Surat kuasa khusus bila konsultan akan mewakili Anda di depan DJP.
• Kesepakatan komunikasi: siapa kontak Anda, berapa lama respons.

Tanda yang perlu diwaspadai

• Menjanjikan hasil tertentu, misalnya pajak pasti turun atau pemeriksaan pasti selesai.
• Enggan menunjukkan izin atau menjelaskan latar belakangnya.
• Tarif yang jauh di bawah pasar tanpa penjelasan lingkup.
• Meminta Anda menandatangani dokumen yang tidak Anda pahami.

Saran praktis

Minta salinan izin dan konfirmasi tingkatnya sebelum menandatangani perjanjian. Mulailah dengan pekerjaan kecil dan terukur, misalnya reviu SPT atau pemeriksaan kepatuhan, sebelum menyerahkan pekerjaan yang berisiko tinggi. Anda tetap bertanggung jawab atas kebenaran data dan SPT yang dilaporkan, sehingga pastikan Anda memahami apa yang ditandatangani.

Kewajiban inti

1. NPWP badan dan pengukuhan PKP bila omzet melewati batas pengusaha kena pajak, yang selama ini Rp4,8 miliar setahun, atau bila memilih dikukuhkan sukarela.
2. PPh badan beserta angsuran bulanan (PPh Pasal 25) dan SPT Tahunan badan.
3. Pemotongan PPh atas gaji (PPh 21), jasa (PPh 23), dan sewa (PPh final), termasuk bukti potong dan pelaporan SPT Masa.
4. Pajak daerah seperti PBJT dan PBB-P2 untuk usaha akomodasi, kuliner, dan properti.
5. Pembukuan yang tertib, termasuk dokumentasi transaksi dengan pihak afiliasi di luar negeri bila ada.

Peran konsultan tingkat C

PMK 55/2026 ditetapkan pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 24 Agustus 2026. Aturan ini membagi izin konsultan pajak menjadi tingkat A, B, dan C. Berdasarkan penjelasan Enforcea, tingkat B melayani orang pribadi dan badan dalam negeri tetapi tidak boleh menangani badan usaha PMA, bentuk usaha tetap, dan subjek pajak luar negeri, sedangkan tingkat C berwenang melayani seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan, termasuk PMA, BUT, dan transaksi internasional ^[1]. Izin praktik lama tetap diakui tanpa perlu mengajukan ulang ^[2].

Penjelasan tersebut berasal dari sumber sekunder, sedangkan teks resmi PMK 55/2026 dapat dibaca di JDIH Kementerian Keuangan ^[3].

Memilih konsultan

Tanyakan nomor dan tingkat izin konsultan, dan pastikan sesuai dengan jenis klien. Periksa pengalaman menangani PMA dan pemahaman pajak daerah Bali. Minta lingkup kerja tertulis: pelaporan bulanan, SPT Tahunan, pendampingan pemeriksaan, hingga konsultasi struktur.

Saran praktis

Susun kalender kepatuhan tahunan sejak PT berdiri, pisahkan keuangan pribadi pemegang saham dari perusahaan, dan lakukan tinjauan pajak berkala sebelum akhir tahun buku. Kepatuhan yang konsisten jauh lebih murah daripada memperbaiki kesalahan setelah ada surat dari kantor pajak atau pemerintah daerah. Bila ada rencana transaksi dengan pihak afiliasi di luar negeri, libatkan konsultan sejak tahap perancangan kontrak.

Apa itu bukper

Bukper adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti guna menemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum penyidikan dimulai ^[2]. Dasar pelaksanaannya adalah PMK 177/PMK.03/2022, yang mulai berlaku pada 3 Februari 2023 ^[1] dan menggantikan PMK 239/2014 untuk menyelaraskan dengan UU HPP ^[1]. Bukper dapat dilakukan secara terbuka (dengan pemberitahuan) atau tertutup (tanpa pemberitahuan) ^[2].

Hal-hal penting dalam PMK 177/2022

Menurut ringkasan dari IKPI ^[1]:

• Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukper dipersingkat dari 24 bulan menjadi maksimal 12 bulan.
• Hasil pemeriksaan bukper dilaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum masa pemeriksaan berakhir.
• Pemberitahuan disampaikan langsung kepada wajib pajak, tidak kepada kuasanya.
• SPT yang disampaikan setelah pemberitahuan bukper dianggap tidak disampaikan.
• Pemeriksaan dapat berasal dari pengawasan, pemeriksaan, atau pengembangan kasus.

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

Pasal 8 ayat (3) UU KUP memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan dengan benar ketidakbenaran perbuatannya, sepanjang penyidikan belum dimulai. Pengungkapan itu dilakukan dengan melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda. Menurut ringkasan sumber yang kami rujuk, denda tersebut kini sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar setelah perubahan UU HPP, turun dari 150% ^[1][2]. Pengungkapan harus melampirkan bukti pembayaran, dan peristiwa ini juga diatur dalam PMK 177/2022 sebagai bagian dari asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak ^[1].

Tata cara dan syarat teknisnya, termasuk apakah pengungkapan masih dapat dilakukan pada tahap bukper tertentu, perlu dibaca langsung pada PMK 177/2022 dan UU KUP ^[4]. Waktu menjadi faktor penentu: pengungkapan hanya bermakna sebelum penyidikan dimulai.

Kapan Anda membutuhkannya

• Anda menerima pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
• Anda menerima surat panggilan atau permintaan keterangan yang menyinggung dugaan pidana pajak.
• Dalam pemeriksaan atau tax review internal ditemukan indikasi pelaporan yang tidak benar dengan nilai besar, dan Anda ingin menilai pilihan pengungkapan sebelum ada tindakan.
• Anda menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Tahapan pendampingan

1. Penilaian awal. Jenis surat, posisi dalam proses (pengawasan, pemeriksaan, bukper, atau penyidikan), tahun pajak, dan potensi dugaan dipetakan.
2. Pengumpulan dan pengamanan dokumen. Dokumen dan data yang relevan diamankan dan ditelaah secara konsisten.
3. Pendampingan pada permintaan keterangan. Keterangan diberikan dengan hati-hati dan konsisten dengan dokumen.
4. Evaluasi opsi pengungkapan. Dihitung jumlah kekurangan, denda, dan waktu pelunasan bila pengungkapan dipertimbangkan.
5. Koordinasi dengan penasihat hukum pidana. Aspek pidana di luar hukum pajak ditangani bersama advokat yang kompeten.
6. Tindak lanjut. Bergantung pada hasil, perkara dapat berhenti, berlanjut ke penyidikan, atau diselesaikan melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Surat pemberitahuan bukper atau surat permintaan lain, beserta bukti penerimaan.
• SPT, pembukuan, dan rekonsiliasi untuk tahun pajak yang disebut.
• Kontrak, faktur, bukti potong, bukti setor, dan mutasi rekening.
• Perhitungan kekurangan pajak bila pengungkapan dipertimbangkan.
• Struktur kepemilikan dan daftar pengurus pada periode terkait.

Dasar hukum

UU KUP memuat ketentuan pengungkapan ketidakbenaran (Pasal 8 ayat 3) dan ketentuan pidana, termasuk Pasal 38 dan Pasal 39 ^[4]. PMK 177/PMK.03/2022 mengatur pemeriksaan bukper ^[3].

Risiko

Terlambat. Setelah penyidikan dimulai, kesempatan pengungkapan sesuai Pasal 8 ayat (3) tidak lagi tersedia dalam bentuk yang sama.

Pemberitahuan kepada wajib pajak. Karena pemberitahuan ditujukan langsung kepada wajib pajak, tenggat dan permintaan dapat terlewat bila surat tidak dibaca pada waktunya ^[1].

Pelaporan baru. SPT yang disampaikan setelah pemberitahuan bukper dianggap tidak disampaikan, sehingga tidak dapat dijadikan solusi cepat ^[1].

Keterangan yang tidak konsisten. Pernyataan lisan yang bertentangan dengan dokumen dapat memperburuk posisi.

Aspek pidana. Sanksi pidana tidak dapat dinilai dengan kacamata pajak semata, dan pada tahap ini diperlukan pertimbangan hukum pidana.

Tulisan ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap situasi memiliki fakta dan tahap yang berbeda. Bila Anda menerima surat bukper atau sedang mempertimbangkan pengungkapan, Konsultasikan Bukti Permulaan & Penyidikan sedini mungkin.

Aplikasi yang dihentikan dan penggantinya

Keberatan kini lewat Coretax

Wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kini melakukannya melalui Coretax. Syarat formal keberatan tidak berubah, antara lain diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan, menggunakan bahasa Indonesia, dan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak beserta alasannya.

KSWP untuk layanan publik

Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dipakai sebagai syarat sejumlah layanan publik, seperti perizinan dan pengadaan. Wajib pajak kini memeriksa statusnya melalui Coretax. Adapun kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan asosiasi yang sebelumnya memakai Portal Ex-1 beralih ke Portal KSWP ^[1].

Bagian dari konsolidasi Coretax

Penghentian ketiga aplikasi ini melanjutkan langkah DJP sepanjang 2026 untuk memusatkan layanan pada Coretax, setelah sebelumnya pelaporan SPT Tahunan dialihkan dari DJP Online. Bagi wajib pajak, hal ini berarti hampir seluruh interaksi administratif dengan DJP kini bergantung pada satu akun Coretax, sehingga pengelolaan akses, kata sandi, dan penunjukan penanggung jawab di dalam perusahaan menjadi semakin penting.

Dampak praktis

Perubahan ini terlihat administratif, tetapi berdampak pada tenggat. Keberatan yang terlambat karena kebingungan kanal tidak akan diterima. Begitu pula status KSWP yang tidak valid dapat menghambat tender atau perizinan.

Saran praktis

• Pastikan akun Coretax perusahaan dan penanggung jawab aktif, termasuk sertifikat elektronik untuk penandatanganan dokumen.
• Bila sedang menerima surat ketetapan, catat tanggal kirim dan siapkan keberatan melalui Coretax jauh sebelum batas tiga bulan.
• Periksa status KSWP sebelum mengikuti tender atau mengurus izin, dan selesaikan kewajiban SPT yang tertunggak bila status tidak valid.

Perubahan utama

Sertifikat kompetensi. Selain sertifikat ujian profesi, calon konsultan kini memerlukan Surat Keterangan Kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Keuangan. Sertifikat ini berlaku tiga tahun dan diperbarui melalui uji penyegaran ^[1].

Tingkatan A, B, dan C. Jenjang sertifikat tetap dipertahankan, tetapi tidak lagi harus ditempuh secara berurutan.

Pengawasan profesi. Pembinaan dan pengawasan konsultan pajak beralih ke Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Cooling-off lima tahun. Mantan pegawai Kementerian Keuangan baru dapat mengajukan izin praktik lima tahun setelah berhenti atau pensiun. Pemohon juga wajib mengungkap hubungan keluarga dengan pejabat terkait kebijakan perpajakan ^[1].

Kendali mutu. Kantor konsultan pajak wajib memiliki sistem pengendalian mutu sebagai syarat operasional ^[1].

PPL. Target satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan tetap 20 SKP untuk sertifikat A, 30 SKP untuk B, dan 45 SKP untuk C setiap tahun ^[1].

Laporan tahunan lebih rinci. Laporan tahunan konsultan kini memuat daftar jasa yang diberikan, periode penugasan, hingga imbalan jasa ^[1].

Kuasa non-konsultan. Pengawasan juga mencakup pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak, bukan hanya konsultan bersertifikat, serta memperketat larangan dan sanksi, misalnya atas pemberian informasi menyesatkan ^[1].

Apa artinya bagi wajib pajak

Bagi pengguna jasa, aturan ini memperkuat perlindungan. Wajib pajak berhak memastikan kuasanya memiliki izin praktik yang berlaku dan memenuhi kewajiban kendali mutu.

Saran praktis

• Sebelum menunjuk kuasa, minta nomor izin praktik dan periksa keabsahannya.
• Buat surat penugasan tertulis yang menjelaskan ruang lingkup, periode, dan imbalan jasa, karena informasi ini kini menjadi bagian dari laporan tahunan konsultan.
• Pastikan surat kuasa khusus diperbarui sesuai format terbaru bila diperlukan dalam pemeriksaan atau keberatan.

Apa yang dicakup

Pendampingan PK mencakup analisis putusan Pengadilan Pajak untuk memeriksa apakah ada alasan PK, penyusunan memori PK, penyusunan kontra memori bila pihak lain yang mengajukan, serta strategi upaya hukum. Analisis di awal sama pentingnya dengan penulisan, sebab banyak rencana PK gugur karena alasan yang dipilih tidak termasuk yang diakui.

Alasan yang diakui

Pasal 91 UU Nomor 14 Tahun 2002 membatasi alasan PK. Menurut ringkasan pada sumber hukum yang kami rujuk, alasannya antara lain bukti tertulis baru yang penting dan menentukan, yang bila diketahui pada waktu persidangan akan menghasilkan putusan berbeda, serta bagian tuntutan yang belum diputus tanpa pertimbangan sebabnya ^[1]. Sumber lain mencatat alasan terkait putusan yang didasarkan pada kebohongan, tipu muslihat, atau bukti palsu, serta putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ^[2]. Daftar lengkap dan rumusannya harus dibaca langsung dari naskah Pasal 91, karena setiap alasan memiliki syarat dan tenggat sendiri.

Tenggat

Menurut ringkasan Pasal 91 yang kami rujuk, permohonan PK atas alasan tertentu diajukan paling lambat tiga bulan, dihitung sejak putusan dikirim (untuk bagian tuntutan yang belum diputus) atau sejak bukti ditemukan (untuk bukti tertulis baru) ^[1]. Titik awal penghitungan berbeda menurut alasannya, sehingga penetapan alasan dan tanggal awal adalah langkah paling awal yang perlu dipastikan. Mahkamah Agung diatur harus memutus dalam enam bulan sejak permohonan PK diterima pada pemeriksaan acara biasa, atau satu bulan pada acara cepat ^[1].

Kapan Anda membutuhkannya

• Putusan Pengadilan Pajak merugikan Anda dan Anda menemukan bukti tertulis baru yang tidak diketahui selama persidangan.
• Menurut telaah, putusan tampak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pihak otoritas pajak mengajukan PK dan Anda perlu menyusun kontra memori.

Tahapan

1. Analisis putusan. Pertimbangan hukum dibaca dan dicocokkan dengan alasan PK yang diakui.
2. Penetapan alasan dan tenggat. Alasan yang paling kuat dipilih, tanggal awal penghitungan tiga bulan dicatat.
3. Pengumpulan bukti. Untuk alasan bukti baru, perlu dibuktikan kapan dan bagaimana bukti ditemukan, serta bahwa bukti itu penting dan menentukan.
4. Penyusunan memori PK. Memori menjelaskan alasan, uraian fakta, dan argumentasi hukum secara runtut.
5. Pengajuan dan pertukaran dokumen. Permohonan diajukan sesuai tata cara, lalu kontra memori dari pihak lain ditanggapi.
6. Pemeriksaan dan putusan MA. Pemeriksaan dilakukan Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang diatur undang-undang ^[1].

Dokumen yang perlu disiapkan

• Salinan putusan Pengadilan Pajak, beserta risalah sidang bila tersedia.
• Surat banding atau gugatan dan seluruh bukti yang pernah diajukan.
• Bukti baru dan bukti penemuannya, bila alasannya adalah novum.
• Surat kuasa khusus untuk PK.
• Dokumen yang menunjukkan tanggal putusan dikirim dan diterima.

Dasar hukum

UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Pasal 91 dan seterusnya) menjadi dasar utama ^[4], dengan hukum acara Mahkamah Agung sebagai pelengkap. Praktik PK pajak juga dipengaruhi aturan dan pedoman internal Mahkamah Agung yang dapat berubah, sehingga versi terbaru perlu dicek.

Risiko

Alasan tidak memenuhi syarat. Permohonan yang tidak memenuhi alasan dapat ditolak tanpa menyentuh pokok perkara.

Tenggat. Tiga bulan dihitung dari peristiwa tertentu, bukan selalu dari tanggal putusan, sehingga kekeliruan menghitung bisa fatal.

Novum yang lemah. Bukti baru harus benar-benar baru dan menentukan, bukan sekadar dokumen yang sebenarnya tersedia saat sidang.

Pelaksanaan putusan. Selama PK berjalan, kewajiban dan status penagihan atas putusan sebelumnya perlu dikelola secara terpisah.

Hasil. PK adalah upaya terakhir, dan tidak ada hasil yang dapat dijanjikan.

Karena sempitnya alasan dan ketatnya tenggat, evaluasi sebaiknya dimulai segera setelah putusan diterima. Bila Anda sedang mempertimbangkan PK atau menerima permohonan PK dari pihak lawan, Konsultasikan Peninjauan Kembali (MA) untuk menilai alasan dan tenggatnya.

Latar belakang

Selama ini PPN atas produk digital luar negeri dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP. Namun masih ada transaksi yang merupakan objek PPN tetapi belum terjangkau, karena penjualnya belum ditunjuk sebagai pemungut ^[1].

Bukan pajak baru

SPP-TDLN tidak menciptakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif. Sistem ini hanya menjadi saluran pemungutan atas objek yang memang sudah terutang PPN, yaitu barang tidak berwujud dan jasa digital dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam negeri ^[1].

Siapa yang memungut

Pemungutan dilakukan oleh pihak lain berupa bank dan lembaga selain bank penyelenggara instrumen pembayaran, setelah menyelesaikan pengembangan sistem dan uji interkoneksi dengan SPP-TDLN. Pada tahap awal, peserta yang bergabung antara lain bank BUMN dan LinkAja, sementara bank swasta dan penyedia lainnya bergabung bertahap ^[1][2].

Mekanisme

• PPN dihitung 11/111 dari nilai pembayaran yang sudah termasuk PPN.
• Penyedia pembayaran mengirim data transaksi untuk dikonfirmasi sebelum otorisasi pembayaran.
• PPN disetor paling lambat 7 hari sejak konfirmasi transaksi, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
• Dokumen tagihan, seperti lembar tagihan kartu, dapat dipersamakan dengan faktur pajak ^[1].

Contoh transaksi

Yang dimaksud antara lain langganan perangkat lunak, layanan komputasi awan, iklan digital, dan layanan hiburan dari penyedia luar negeri yang dibayar menggunakan instrumen pembayaran dalam negeri, sepanjang PPN-nya belum dipungut oleh pelaku PMSE yang ditunjuk.

Tidak ada pungutan ganda

Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh pelaku PMSE yang ditunjuk tidak dipungut lagi melalui SPP-TDLN. Satu transaksi hanya melalui satu mekanisme ^[2].

Saran praktis

• Bagi perusahaan yang berlangganan layanan digital luar negeri, simpan tagihan kartu yang mencantumkan PPN sebagai dokumen pendukung.
• Bila perusahaan sudah menyetor PPN jasa luar negeri secara mandiri, periksa agar tidak terjadi setoran ganda dengan pungutan melalui SPP-TDLN.

Empat surat edaran digabung

SE-8/PJ/2026 menggantikan SE-14/PJ/2019 tentang ekstensifikasi, SE-11/PJ/2020 tentang pengumpulan data lapangan, SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan, dan SE-9/PJ/2023 tentang tindak lanjut data konkret ^[1].

Pengawasan berbasis risiko

Pengawasan disusun berdasarkan analisis risiko. Komite Kepatuhan dibentuk di tingkat pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan untuk menyusun daftar prioritas pengawasan dan strategi tahunan ^[1].

Tiga sasaran pengawasan

1. Wajib pajak terdaftar, melalui permintaan penjelasan atas data (P2DK), konseling, dan imbauan.
2. Wajib pajak belum terdaftar, melalui ekstensifikasi dan pengujian syarat subjektif dan objektif.
3. Pengawasan kewilayahan, melalui kegiatan pengumpulan data berbasis wilayah, analisis, dan operasi khusus ^[1].

Tiga jenis penelitian kepatuhan

• Komprehensif, mencakup seluruh jenis pajak dan analisis bisnis secara menyeluruh.
• Sederhana, dengan ruang lingkup terbatas pada jenis pajak tertentu.
• Otomatis, berbasis sistem untuk periode tertentu ^[1].

Sumber data yang makin beragam

Selain visitasi, canvassing, dan pengamatan langsung, DJP dapat memanfaatkan jejaring informasi, teknologi remote sensing, web scraping, dan informasi media. Artinya, aktivitas usaha yang terlihat di internet, termasuk media sosial dan situs pemesanan, serta perubahan fisik lahan dan bangunan dapat menjadi bahan pengujian ^[1].

Apa artinya bagi wajib pajak

Surat edaran ini merupakan pedoman internal DJP, sehingga tidak menambah kewajiban baru bagi wajib pajak. Namun pedoman ini menunjukkan cara DJP memilih dan menguji wajib pajak.

Saran praktis

• Pastikan informasi publik usaha, seperti jumlah kamar, harga, dan ulasan di platform pemesanan, konsisten dengan omzet yang dilaporkan. Hal ini sangat relevan bagi usaha vila dan akomodasi di Bali.
• Lengkapi data properti dan aset dalam SPT, karena citra satelit dan data lapangan dapat dicocokkan.
• Tanggapi SP2DK secara tertulis dan didukung dokumen dalam batas waktu yang ditentukan.

Why you may receive one

Typical triggers include differences between your annual return and data from banks, employers, property transactions, customs, marketplaces or foreign tax authorities, and income that appears in third-party records but not in your return. Foreign residents may receive an SP2DK when worldwide income, assets or bank activity do not match the return.

The response period

According to published explanations of the current procedure, the period to respond is 14 calendar days. The count starts from the earliest of several events, such as the date the SP2DK is issued through Coretax, sent to the registered email, posted by courier or delivered in person ^[1]. A taxpayer may extend the response period by up to 7 calendar days by giving the issuing tax office (KPP) written notice, which must be received before the original deadline expires ^[3].

How to respond in Coretax

Where the SP2DK was issued through Coretax, the response is submitted in the system. The steps described by the tax authority are ^[1][2]:

1. Open the My Portal and My Cases menu and find the case number for the SP2DK.
2. Select the case.
3. Use the routing function to give your response, complete the required fields and attach supporting documents.
4. Check that the case status shows as closed, which indicates that the response has been sent.

A practical response method

Read it carefully. Identify the tax year, the type of tax, the data in question and the explanation requested. Note the date of issue and the response deadline immediately.

Do not panic and do not ignore it. Silence usually results in more formal action. A fast, short acknowledgement and a request for extension can be better than a rushed incomplete answer.

Reconcile the data. Compare the data in the letter with your records: invoices, bank statements, contracts, withholding slips, and the return. Often the difference comes from a timing issue, a transfer between your own accounts, a loan, a gift or a foreign income already taxed elsewhere.

Explain with evidence. For each point, state the facts and attach proof. Avoid general statements. If the data is wrong, say so and supply the supporting document.

Correct where you were wrong. If the review shows that your return was incomplete, discuss whether a voluntary amendment of the return is appropriate. A correction made willingly is usually better than one forced by an audit, though the consequences should be analysed first.

Keep a record. Retain proof of submission, meetings and any follow-up.

Foreign-specific points

Prepare translations of foreign documents, evidence of foreign tax paid, residency proof, treaty documents and a clear chronology of your days in Indonesia. If the letter relates to a PT PMA, check whether related-party transactions are supported by contracts and documentation.

Practical advice

Respond within the period, answer only what was asked, and be consistent with what you filed. If the amounts or issues are significant, involve a licensed tax consultant before sending your reply, because your answer becomes part of the record. Where useful, request a meeting at the tax office to clarify the data.

Apa yang dicakup

Layanan ini meliputi penyusunan surat banding atau surat gugatan, pembuktian dalam persidangan, penyampaian kesimpulan, serta tindak lanjut putusan. Pendampingan dilakukan sebagai kuasa hukum, sehingga status kuasa dan izin praktiknya perlu dipastikan. Menurut PMK 55/2026, yang berlaku sejak 24 Agustus 2026, pengawasan mencakup konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak ^[2]. Ketentuan UU Pengadilan Pajak tentang siapa yang dapat menjadi kuasa hukum juga perlu dicek ^[3].

Banding dan gugatan: apa bedanya

Banding diajukan atas keputusan keberatan. Menurut penjelasan hukumonline, banding diajukan paling lama tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima, disertai bukti pembayaran 50% dari pajak terutang berdasarkan keputusan keberatan ^[1].

Gugatan diajukan atas objek tertentu yang diatur undang-undang, misalnya pelaksanaan penagihan atau keputusan tertentu lainnya, dengan tenggat dan syarat yang berbeda dari banding. Periksa jenis objeknya sebelum memilih sarana, karena sarana yang keliru dapat membuat permohonan tidak diterima.

Kapan Anda membutuhkannya

• Keputusan keberatan menolak seluruh atau sebagian permohonan Anda.
• Keberatan telah diputus dan jangka waktu tiga bulan untuk banding berjalan.
• Anda menerima surat penagihan atau keputusan lain yang dapat digugat dan Anda tidak sependapat.

Tahapan

1. Telaah keputusan keberatan. Alasan penolakan dipetakan dan dibandingkan dengan argumen pada tahap keberatan.
2. Pembayaran dan kelengkapan formal. Bukti pembayaran 50% dan dokumen formal disiapkan ^[1].
3. Pengajuan surat banding. Surat banding memuat alasan dan salinan keputusan yang dibanding, sebelum batas waktu.
4. Jawaban dan pertukaran dokumen. Terbanding menyampaikan surat uraian banding, dan Pemohon dapat menanggapi.
5. Persidangan dan pembuktian. Pemohon menyampaikan bukti dan keterangan, termasuk saksi atau ahli bila diperlukan.
6. Kesimpulan. Para pihak menyampaikan kesimpulan tertulis.
7. Putusan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka, lalu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan atau upaya hukum berikutnya.

Perkara banding pada dasarnya diputus dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima menurut UU Pengadilan Pajak, tetapi kenyataannya bergantung pada jalannya persidangan. Sebelum menyusun jadwal, periksa ketentuan jangka waktu pada naskah undang-undang.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Keputusan keberatan, surat ketetapan pajak, dan surat hasil pemeriksaan.
• Surat keberatan dan seluruh lampirannya.
• Bukti pembayaran yang dipersyaratkan.
• Bukti transaksi, kontrak, faktur, laporan keuangan, dan korespondensi dengan pemeriksa.
• Surat kuasa khusus dan identitas pemberi kuasa.
• Dokumen tambahan yang baru ditemukan, bila ada, beserta alasan baru diajukan.

Dasar hukum

UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur hukum acara, sedangkan UU KUP mengatur keberatan dan syarat banding ^[3]. Ketentuan UU HPP mengubah sejumlah ketentuan KUP, sehingga rujukan harus ke versi terbaru.

Risiko dan hal yang perlu dipertimbangkan

Tenggat. Tenggat tiga bulan untuk banding sulit dikompromikan. Catat tanggal keputusan keberatan diterima.

Arus kas. Pembayaran 50% dan potensi sanksi bila ditolak harus dimasukkan dalam perencanaan kas sebelum memutuskan banding.

Pembuktian. Pengadilan menilai bukti dan penafsiran hukum; dokumen yang tidak tersedia atau tidak konsisten melemahkan posisi.

Durasi. Proses berlangsung berbulan-bulan, dan hasilnya tidak dapat dijanjikan.

Pilihan upaya. Setelah putusan, tersedia Peninjauan Kembali pada alasan terbatas, dibahas pada tulisan tersendiri.

Persiapan sebelum sidang

Persiapan dimulai jauh sebelum persidangan. Susun kronologi perkara, daftar bukti bernomor urut, dan ringkasan argumen per pos sengketa. Tentukan apakah saksi atau ahli diperlukan, dan pastikan pihak internal yang akan memberi keterangan memahami dokumen yang diajukan. Konsistensi antara pernyataan dalam sidang, dokumen, dan surat keberatan sebelumnya sangat penting bagi kredibilitas pembuktian.

Keputusan untuk membanding sebaiknya diambil dengan memperhitungkan nilai sengketa, kekuatan bukti, dan biaya. Bila keputusan keberatan telah Anda terima, Konsultasikan Pengadilan Pajak untuk menilai langkah berikutnya sebelum tenggat berakhir.

Who is in scope

PMK 136/2024 applies to corporate taxpayers that are part of a multinational group with consolidated global revenue of at least EUR 750 million, and it taxes at a minimum effective rate of 15%. The IIR and the DMTT apply from tax year 2025, while the UTPR applies from tax year 2026 ^[3][5]. An owner-managed PT PMA or the Indonesian business of an individual expatriate is almost never in scope. A subsidiary of a large group is.

The three mechanisms

PMK 136/2024 sets out the substantive rules, including ^[1][3]:

• Income inclusion rule (IIR): the parent entity pays top-up tax on low-taxed profits of group members.
• Undertaxed profits rule (UTPR): a backstop that denies deductions or requires an equivalent adjustment where profits are low-taxed and not already captured.
• Domestic minimum top-up tax (DMTT): Indonesia charges the top-up tax itself on Indonesian group entities whose effective rate is below 15%, so that the revenue stays in Indonesia ^[3].

The effective tax rate is calculated on a jurisdictional basis using GloBE income and covered taxes, not simply the rate shown in the local tax return.

What PER-6/PJ/2026 adds

The Directorate General of Taxes issued regulation PER-6/PJ/2026 on 4 May 2026. It does not replace PMK 136/2024. It operationalises it through procedures on registration of GloBE taxpayers, filing and electronic submission, the annual GloBE tax return, the GloBE Information Return (GIR), notifications, payment of top-up tax, adjustments after reporting and enforcement ^[1][4]. It has 24 articles and ten attachments (Appendices A to J) with forms and instructions ^[4]. It also includes a transitional simplified reporting framework for eligible taxpayers, which RSM describes as running to 2030 and not a safe harbour from audit ^[2].

Key deadlines reported by advisers

According to RSM's reading of the regulation ^[2]:

• Registration as a GloBE taxpayer is due within nine months after the end of the first application year. For a calendar-year group starting in 2025, that is 30 September 2026.
• The GIR, in OECD XML format, is due 18 months after the application year ends, which is 30 June 2027 for year-end 2025.
• Top-up tax must be paid by the end of the fiscal year that follows the GloBE tax year, for example by 31 December 2026 for fiscal year 2025 ^[5].

Groups with non-calendar financial years should recompute these dates rather than copy them, and should read the official text.

Why it matters even if you are not in scope

Local entities of large groups are often asked by head office for data. Smaller foreign investors who plan a future listing, merger or sale to a large group should expect due-diligence questions about effective tax rates. Tax incentives, such as holidays, can lead to a top-up tax if the group is in scope.

Practical advice

1. Confirm with group tax whether the Indonesian entity belongs to an in-scope group and who is the filing entity.
2. Check whether registration was completed on time, and agree who is responsible for the GIR.
3. Map Indonesian incentives and low-tax outcomes, since they may now be offset by top-up tax.
4. Align the local financial statement data and tax provisions with the GloBE calculation.
5. Keep the work papers that support the calculation, because the transitional reporting regime is not an audit safe harbour ^[2].

Dasar hukum

Hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dalam Pasal 11 dan 17 UU KUP. Pengembalian pendahuluan diatur dalam PMK 28/2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dan menggantikan rangkaian aturan restitusi dipercepat sebelumnya, yaitu PMK 39/2018 beserta perubahannya ^[1].

Cara kerja dan contoh

Ada dua jalur:

1. Restitusi biasa, melalui pemeriksaan atas permohonan wajib pajak.
2. Pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat), melalui penelitian, untuk tiga kelompok, yaitu wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah ^[1][2].

Keputusan pengembalian pendahuluan diterbitkan paling lama tiga bulan untuk PPh dan satu bulan untuk PPN sejak permohonan diterima lengkap ^[2].

Contoh, eksportir yang rutin mengalami lebih bayar PPN karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran mengajukan restitusi dipercepat untuk menjaga arus kas.

Hal yang perlu diperhatikan

• Restitusi dipercepat tidak membebaskan pengujian. DJP masih berwenang memeriksa di kemudian hari, dan koreksi atas restitusi yang telah cair dapat menimbulkan sanksi ^[1].
• Syarat dasar kelompok kriteria tertentu antara lain SPT tepat waktu, tidak ada tunggakan, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir ^[1].
• Status kriteria tertentu dapat dicabut bila syarat tidak terpenuhi.
• Rapikan dokumentasi pajak masukan dan bukti pembayaran sebelum mengajukan.
• Pilihan atas lebih bayar, yaitu restitusi atau kompensasi ke masa berikutnya, dinyatakan dalam SPT.

Apa yang dicakup

• Surat keberatan kepada DJP atas surat ketetapan pajak, termasuk atas pemotongan atau pemungutan pihak lain.
• Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU KUP ^[4].
• Persiapan berkas banding bila keputusan keberatan tidak menerima seluruh permohonan.

Syarat dan tenggat keberatan

Menurut UU KUP dan penjelasan praktisinya, keberatan memiliki ketentuan berikut ^[1][4]:

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak surat ketetapan dikirim.
3. Memuat jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak beserta alasan yang jelas.
4. Jumlah pajak yang telah disetujui wajib dibayar lebih dulu, dibuktikan dengan bukti setor ^[1].

Sejak 26 Agustus 2026, aplikasi e-Objection dihentikan dan pengajuan keberatan dilakukan melalui Coretax menurut PENG-51/PJ.09/2026 ^[2][3]. Syarat formal keberatan tidak berubah, tetapi kanal pengajuannya berubah, sehingga akun Coretax dan sertifikat elektronik harus siap sebelum tenggat. Keberatan yang disampaikan setelah batas waktu berisiko tidak dipertimbangkan.

Setelah permohonan lengkap diterima, DJP menerbitkan keputusan dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, yakni 12 bulan menurut Pasal 26 UU KUP. Bila tidak ada keputusan dalam jangka waktu itu, keberatan dianggap dikabulkan menurut ketentuan tersebut ^[4]; periksa teks undang-undang untuk perkara Anda.

Tahapan kerja

1. Telaah ketetapan. Koreksi pemeriksa dipetakan satu per satu: dasar hukum, angka, dan bukti yang digunakan.
2. Penentuan koreksi yang diajukan keberatan. Tidak semua koreksi perlu dipersoalkan. Koreksi yang disetujui dibayar sesuai ketentuan.
3. Penyusunan argumen. Setiap koreksi dijawab dengan fakta, bukti, ketentuan, dan bila relevan, putusan pembanding.
4. Pembayaran bagian yang disetujui dan pengajuan. Bukti setor dilampirkan, lalu surat keberatan diajukan sebelum tenggat.
5. Pembahasan dan tambahan data. DJP dapat meminta penjelasan atau dokumen tambahan.
6. Keputusan dan langkah berikutnya. Keputusan dapat mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak. Bila tidak puas, banding dipertimbangkan.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Surat ketetapan pajak, laporan hasil pemeriksaan, dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
• SPT, pembukuan, dan rekonsiliasi untuk tahun pajak terkait.
• Kontrak, faktur, bukti potong, dan bukti pembayaran yang mendukung posisi wajib pajak.
• Bukti setor pajak yang disetujui.
• Surat kuasa khusus bila diwakili.

Banding sebagai kelanjutan

Banding diajukan ke Pengadilan Pajak paling lama tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan bukti pembayaran 50% dari pajak terutang berdasarkan keputusan keberatan ^[1]. Pembahasan lebih lanjut mengenai persidangan terdapat pada tulisan tentang Pengadilan Pajak.

Risiko

Terlambat. Tenggat tiga bulan sulit dikecualikan. Mulailah menyusun keberatan segera setelah ketetapan diterima, tidak menunggu minggu terakhir.

Argumen tanpa bukti. Keberatan yang hanya berisi pendapat tanpa dokumen mudah ditolak. Bukti yang tidak diserahkan pada tahap pemeriksaan tetap perlu diajukan sebelum keputusan keberatan.

Risiko sanksi. Keputusan keberatan dapat membawa konsekuensi sanksi bila keberatan ditolak atau ditolak sebagian. Aturan rinci tentang hal ini perlu dibaca pada Pasal 26 UU KUP sebelum Anda memutuskan.

Penagihan. Pengajuan keberatan memiliki akibat berbeda terhadap pembayaran dan penagihan, sehingga status penagihan perlu dipantau.

Menyusun keberatan per koreksi

Keberatan yang baik biasanya dibangun per koreksi, bukan sebagai satu surat argumen umum. Untuk tiap koreksi, tuliskan apa yang dikoreksi pemeriksa, mengapa menurut Anda tidak tepat, bukti apa yang mendukung, serta ketentuan yang menjadi dasar. Pastikan angka dalam surat keberatan sama dengan dokumen pendukung, sebab selisih kecil dapat menimbulkan pertanyaan atas seluruh berkas. Simpan juga bukti pengiriman dan tanggal setiap dokumen yang diserahkan.

Hasil keberatan bergantung pada fakta, bukti, dan penafsiran ketentuan; tidak ada hasil yang dapat dijanjikan. Bila ketetapan pajak sudah diterima dan tenggat tiga bulan berjalan, Konsultasikan Keberatan & Banding untuk menelaah koreksi dan menyusun langkah.

Angka utama

• SPT Tahunan yang diterima sampai 31 Mei 2026: 13.593.754.
• Target pelaporan tahunan: 15.273.761, sehingga realisasi sekitar 89%.
• Posisi 30 April 2026: 13.056.881 SPT. Tambahan selama Mei hanya sekitar 536.873 SPT, atau kurang dari 4% ^[1].

Bila dibandingkan dengan seluruh wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, yaitu 19.051.508, tingkat kepatuhan pelaporan sampai akhir Mei baru sekitar 71,4% ^[1].

SPT badan paling responsif

Kelompok yang paling terdampak relaksasi adalah wajib pajak badan. SPT badan dalam rupiah naik dari 846.682 menjadi 1.079.466, atau sekitar 27,5% dalam satu bulan ^[1]. Ini menunjukkan banyak perusahaan memanfaatkan tambahan waktu untuk menyesuaikan diri dengan Coretax.

Membaca angka ini

Tahun pertama Coretax diwarnai kendala akses dan kebutuhan adaptasi. Relaksasi membantu mengurangi sanksi, tetapi tidak sepenuhnya menutup kesenjangan kepatuhan. Sebagian wajib pajak kemungkinan belum melapor sama sekali, sementara yang lain melapor dengan data yang belum lengkap.

Pelajaran untuk tahun depan

Pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2026 yang jatuh pada 2027 belum tentu disertai relaksasi serupa. Wajib pajak sebaiknya menyiapkan data lebih awal, termasuk bukti potong, daftar harta, dan laporan keuangan. Akun Coretax yang sudah aktif dan data prepopulated yang sudah diperiksa sejak awal tahun akan sangat mengurangi risiko terlambat.

Konsekuensi bagi yang belum melapor

Wajib pajak yang belum menyampaikan SPT setelah masa relaksasi berpotensi menerima STP berisi denda keterlambatan, dan data ketidakpatuhan ini menjadi bahan pengawasan, termasuk penerbitan SP2DK.

Saran praktis

• Bila belum melapor, segera sampaikan SPT. Denda keterlambatan jauh lebih ringan dibanding risiko pemeriksaan.
• Bagi yang sudah melapor, periksa kembali bukti penerimaan elektronik di Coretax untuk memastikan status SPT benar-benar diterima.
• Bila ada kesalahan, lakukan pembetulan sebelum DJP mengirim surat teguran atau SP2DK.

Dasar hukum

Kewenangan mengenakan PPh final berasal dari Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Untuk UMKM, PP 55/2022 diubah oleh PP 20/2026 yang diundangkan 22 April 2026 ^[1][3].

Cara kerja dan contoh

Tarif PPh final UMKM tetap 0,5 persen dari peredaran bruto. Berdasarkan PP 20/2026 ^[1][2]:

• Subjeknya orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.
• Orang pribadi memperoleh bagian peredaran sampai Rp500 juta setahun yang tidak dikenai pajak.

Contoh, pemilik toko berstatus orang pribadi beromzet Rp800 juta setahun. Pajaknya 0,5 persen dikali (Rp800 juta dikurangi Rp500 juta), yaitu Rp1,5 juta.

PPh final juga berlaku untuk jenis penghasilan lain, seperti sewa tanah dan/atau bangunan serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Hal yang perlu diperhatikan

• Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ^[1].
• Penghasilan yang sudah dikenai PPh final tetap dilaporkan di SPT, pada bagian penghasilan yang dikenai pajak final.
• Badan berbentuk PT atau CV yang sudah memakai skema sebelum PP 20/2026 dapat melanjutkan selama syarat dan jangka waktunya belum berakhir ^[1].
• Biaya yang berkaitan dengan penghasilan final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan lain.
• Pastikan memilih skema yang sesuai, karena tarif umum dapat lebih menguntungkan bagi usaha yang margin labanya sangat tipis.

Dasar hukum

Indonesia menerapkannya melalui PMK 136/2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025 ^[1][3]. Petunjuk teknis pelaporan dan pembayaran diatur dalam PER-6/PJ/2026 yang berlaku sejak 4 Mei 2026 ^[2].

Cara kerja dan contoh

Aturan menyasar entitas konstituen dari grup dengan peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro, yang terpenuhi paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun sebelum tahun pengenaan ^[1]. Pajak tambahan dikenakan melalui tiga mekanisme ^[1]:

1. IIR (income inclusion rule), di yurisdiksi induk.
2. DMTT (domestic minimum top-up tax), yaitu pajak tambahan domestik oleh negara sumber.
3. UTPR (undertaxed payment rule), sebagai pengaman bila dua mekanisme lain tidak berlaku.

Tarif pajak tambahan sebesar selisih antara 15 persen dan tarif efektif.

Contoh, anak usaha di Indonesia dari grup global menikmati insentif sehingga tarif efektifnya 10 persen. Selisih 5 poin persentase dapat ditagih sebagai pajak tambahan, bukan di negara induk.

PER-6/PJ/2026 mengatur bentuk formulir, pengisian, pembayaran, dan pelaporan GloBE Information Return, SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan DMTT, SPT Tahunan UTPR, serta notifikasi ^[2].

Hal yang perlu diperhatikan

• Bagi UMKM dan grup di bawah ambang 750 juta euro, aturan ini tidak berlaku.
• Insentif seperti tax holiday dapat berkurang manfaatnya bila tarif efektif di bawah 15 persen. Tinjau ulang evaluasi insentif.
• Grup yang masuk cakupan perlu menyiapkan data konsolidasi dan sistem pelaporan, termasuk notifikasi dan GIR.
• OECD mengakui IIR dan DMTT Indonesia sebagai qualified, tetapi aturan turunan masih dapat bertambah. Pantau regulasi DJP terbaru.

Tarif PPh final UMKM tetap 0,5% dari peredaran bruto. Perubahannya ada pada subjek dan jangka waktu. PP 20/2026, yang diundangkan pada 22 April 2026, mengubah PP 55/2022. Frasa jangka waktu tertentu dihapus untuk orang pribadi, tetapi penerima fasilitas dipersempit ^[2].

Siapa yang berhak

Fasilitas pada prinsipnya diberikan kepada wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, yaitu:

1. Orang pribadi.
2. Badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.
3. Koperasi.

Perseroan perorangan yang didirikan oleh pemilik dengan keahlian khusus, seperti pengacara, dokter, atau konsultan, tidak dapat memakai fasilitas ini ^[1]. Peredaran bruto dihitung dari semua sumber, baik dalam maupun luar negeri, dan untuk orang pribadi digabung dengan penghasilan suami atau istri dan anak yang belum dewasa dalam menentukan batas Rp4,8 miliar ^[1].

Wajib pajak badan berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes yang sudah memanfaatkan skema ini sebelum PP 20/2026 masih dapat melanjutkan sesuai PP 55/2022, sepanjang syarat terpenuhi dan jangka waktunya belum berakhir ^[2]. Orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memanfaatkannya tanpa batas waktu ^[2]. Untuk subjek lain, periksa bunyi pasal peralihan dan jangka waktu pada PP 20/2026.

Pembebasan Rp500 juta

Orang pribadi memperoleh bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun yang tidak dikenai PPh. Hanya peredaran di atas Rp500 juta yang dikalikan 0,5% ^[1]. Secara praktis, omzet orang pribadi sampai Rp500 juta setahun berarti pajak nihil.

Cara menghitung

Contoh orang pribadi pemilik toko dengan omzet bulanan:

• Januari sampai Juni: total Rp400.000.000, kumulatif Rp400.000.000. PPh final nihil.
• Juli: omzet Rp150.000.000, kumulatif Rp550.000.000. Bagian di atas Rp500 juta adalah Rp50.000.000.
• PPh final Juli = 0,5% x Rp50.000.000 = Rp250.000.
• Agustus: omzet Rp100.000.000, seluruhnya di atas batas. PPh final = 0,5% x Rp100.000.000 = Rp500.000.

Bila omzet setahun Rp800.000.000, total PPh final = 0,5% x (Rp800.000.000 - Rp500.000.000) = Rp1.500.000.

Kewajiban administrasi

1. Hitung omzet kumulatif setiap bulan dan catat per hari atau per transaksi.
2. Setor PPh final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ^[2].
3. Laporkan di SPT Masa dan di SPT Tahunan pada bagian penghasilan yang dikenai pajak final.
4. Simpan bukti setor dan catatan peredaran bruto.

Yang perlu diwaspadai

• Memecah usaha menjadi beberapa badan untuk mempertahankan tarif dapat dikoreksi, karena PP 20/2026 memperketat batas dan penggabungan.
• Bila peredaran bruto melewati Rp4,8 miliar dalam tahun berjalan, wajib pajak keluar dari skema final pada tahun pajak berikutnya, dan penghitungan memakai tarif umum.

Saran praktis

Pantau omzet kumulatif setiap bulan terhadap dua batas, Rp500 juta dan Rp4,8 miliar, dan catat penjualan secara tertib. Bila usaha Anda dijalankan melalui lebih dari satu badan, atau pasangan juga berusaha, mintalah konsultan pajak memeriksa batas gabungannya sebelum tahun pajak berjalan jauh.

Dua jalur pengembalian

Restitusi biasa. Permohonan pengembalian atas lebih bayar pada SPT umumnya diikuti pemeriksaan untuk menguji kebenarannya, dan hasilnya dituangkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). Dasarnya Pasal 17B UU KUP ^[4].

Pengembalian pendahuluan. Wajib pajak tertentu dapat memperoleh pengembalian lebih dulu melalui mekanisme penelitian, tanpa menunggu pemeriksaan penuh. Dasarnya Pasal 17C dan 17D UU KUP, dan tata caranya diatur dalam PMK 28/2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026 menggantikan PMK 39/PMK.03/2018 ^[1][4].

Siapa yang bisa memperoleh pengembalian pendahuluan

Menurut DJP, PMK 28/2026 mencakup tiga kelompok ^[1][2]:

1. Wajib pajak kriteria tertentu, yaitu wajib pajak patuh dengan indikator kepatuhan formal yang baik, tanpa tunggakan, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan.
2. Wajib pajak persyaratan tertentu, dengan batasan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar.
3. PKP berisiko rendah, kelompok usaha tertentu yang ditetapkan dalam peraturan.

Perlu dicatat bahwa status kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah yang diperoleh berdasarkan PMK lama tidak otomatis tetap berlaku setelah PMK 28/2026 ^[1]. Ambang angka dan jangka waktu keputusan sebaiknya dibaca langsung pada naskah PMK dan petunjuk DJP, karena berbeda antar kelompok dan antar jenis pajak.

Pengembalian melalui penelitian bukan berarti bebas pengujian. DJP tetap dapat memeriksa di kemudian hari dan menerbitkan surat ketetapan kurang bayar beserta sanksi bila ditemukan kekurangan ^[1][2].

Kapan Anda membutuhkan pendampingan

• Eksportir atau PKP lain yang rutin mengalami lebih bayar PPN.
• Perusahaan yang berinvestasi besar sehingga pajak masukan jauh melebihi pajak keluaran.
• Wajib pajak yang telah membayar lebih akibat pemotongan atau pemungutan pihak lain.
• Perusahaan yang ingin mengetahui kelompok mana yang paling sesuai sebelum mengajukan.

Proses yang lazim

1. Penghitungan dan verifikasi lebih bayar. Posisi lebih bayar dicocokkan dengan pembukuan, faktur pajak, dan bukti potong.
2. Pemilihan jalur. Dinilai apakah wajib pajak memenuhi syarat pengembalian pendahuluan atau perlu mengajukan restitusi biasa.
3. Pengisian SPT dan permohonan. Pilihan atas lebih bayar dinyatakan dalam SPT, dan permohonan diajukan melalui Coretax.
4. Penelitian atau pemeriksaan. DJP dapat meminta data tambahan. Bila berupa pemeriksaan, jangka waktu mengikuti jenis pemeriksaan menurut PMK 15/2025, yaitu lengkap, terfokus, atau spesifik ^[3].
5. Penerbitan keputusan dan pencairan. Dana dikembalikan ke rekening yang terdaftar, atau dikompensasikan sesuai pilihan.

Dokumen yang perlu disiapkan

• SPT yang menunjukkan lebih bayar dan bukti penerimaan elektroniknya.
• Daftar faktur pajak masukan dan keluaran, termasuk dokumen impor atau ekspor (PEB, PIB) bila ada.
• Bukti potong dan bukti setor.
• Kontrak, invoice, dan bukti pembayaran transaksi utama.
• Laporan keuangan, serta bukti kepatuhan seperti SPT sebelumnya.
• Data rekening bank atas nama wajib pajak.

Dasar hukum

UU KUP Pasal 17B, 17C, dan 17D ^[4]; PMK 28/2026 untuk pengembalian pendahuluan ^[1]; dan PMK 15/2025 untuk pemeriksaan ^[3]. Bila hasilnya tidak disetujui, keberatan dan banding tersedia sebagaimana perkara pajak lain.

Risiko dan tenggat

Koreksi setelah pencairan. Dana yang sudah dikembalikan dapat ditagih kembali bersama sanksi bila pemeriksaan lanjutan menemukan pajak masukan yang tidak sah.

Data tidak konsisten. Ketidaksesuaian antara faktur pajak dan SPT penjual atau pembeli sering memicu koreksi.

Hilangnya status. Kriteria kepatuhan harus dijaga secara konsisten karena status dapat dicabut bila syarat tidak lagi terpenuhi ^[2].

Tenggat. Setiap tahap memiliki batas waktu untuk menyerahkan dokumen dan menanggapi permintaan DJP. Respons yang terlambat dapat mengubah hasil, sehingga catat tanggal setiap surat. Tenggat keberatan atas SKPLB yang dikoreksi adalah tiga bulan sejak surat dikirim.

Penghitungan lebih bayar dan kelengkapan data sebaiknya disiapkan sebelum SPT disampaikan. Untuk memetakan jalur restitusi yang paling sesuai, Konsultasikan Tax Refund dengan membawa data lebih bayar Anda.

Siapa yang terdampak

Ketentuan ini ditujukan bagi entitas konstituen di Indonesia yang menjadi bagian dari grup perusahaan multinasional yang masuk cakupan aturan pajak minimum global berdasarkan PMK 136/2024 ^[1].

Pokok pengaturan

Pemutakhiran status. Entitas yang termasuk cakupan GloBE melakukan perubahan data status melalui portal wajib pajak paling lambat 9 bulan setelah berakhirnya tahun pajak GloBE pertama ^[1].

Tiga jenis SPT Tahunan. PER-6 mengatur SPT Tahunan khusus untuk pajak tambahan berdasarkan GloBE, Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT), dan Undertaxed Payment Rule (UTPR). SPT disampaikan secara elektronik paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE, dengan kemungkinan perpanjangan 2 bulan untuk tahun pertama ^[1].

GloBE Information Return (GIR). GIR disampaikan dalam format XML paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun pajak, atau 18 bulan untuk tahun pertama. Entitas yang tidak menyampaikan GIR sendiri karena sudah disampaikan entitas lain dalam grup wajib menyampaikan notifikasi dalam jangka waktu yang sama ^[1].

Pembayaran. Pajak tambahan disetor menggunakan kode akun pajak 411618 dengan kode jenis setoran yang berbeda untuk IIR, DMTT, dan UTPR ^[1].

Pengawasan. DJP dapat melakukan kunjungan, permintaan dokumen, dan pemeriksaan kepatuhan atas kewajiban GloBE ^[1].

Kaitannya dengan aturan sebelumnya

PMK 136/2024 telah mengatur substansi pajak minimum global. PER-6/PJ/2026 melengkapinya dengan aspek administrasi, yaitu kapan, dalam bentuk apa, dan melalui kanal mana kewajiban tersebut dipenuhi.

Mengapa penting

Dengan UTPR yang berlaku mulai 2026, beban kepatuhan grup multinasional bertambah signifikan. Data yang dibutuhkan untuk perhitungan tarif pajak efektif per yurisdiksi sering tersebar di berbagai entitas dan sistem akuntansi.

Saran praktis

• Petakan seluruh entitas grup dan tentukan entitas yang akan menyampaikan GIR.
• Siapkan kalender kepatuhan berdasarkan tenggat 4, 9, 15, dan 18 bulan.
• Koordinasikan dengan kantor pusat grup agar data GloBE konsisten dengan data yang dilaporkan di yurisdiksi lain.

Prinsip restitusi dipercepat

Restitusi dipercepat memungkinkan kelebihan bayar dikembalikan melalui penelitian, bukan pemeriksaan penuh. DJP tetap berwenang melakukan pemeriksaan di kemudian hari, sehingga restitusi dipercepat bukan berarti bebas dari pengujian ^[1].

Tiga kelompok penerima

1. Wajib pajak kriteria tertentu, yaitu wajib pajak dengan indikator kepatuhan formal yang baik. Syaratnya antara lain menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian tiga tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir.
2. Wajib pajak persyaratan tertentu, dengan batasan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar tertentu.
3. PKP berisiko rendah, misalnya eksportir tertentu dan PKP yang bertransaksi dengan pemungut PPN ^[1][2].

Jangka waktu penyelesaian

Untuk PPh, keputusan pengembalian pendahuluan diterbitkan paling lama tiga bulan, sedangkan untuk PPN paling lama satu bulan sejak permohonan diterima lengkap ^[2].

Perbedaan dengan restitusi biasa

Pada restitusi biasa, permohonan pengembalian lebih bayar diselesaikan melalui pemeriksaan yang dapat memakan waktu jauh lebih lama. Restitusi dipercepat memangkas waktu tersebut secara signifikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap arus kas, terutama bagi eksportir yang secara struktural sering mengalami lebih bayar PPN.

Status bisa dicabut

PMK ini juga mempertegas mekanisme evaluasi. Status wajib pajak kriteria tertentu dapat dicabut bila syaratnya tidak lagi terpenuhi, sehingga kepatuhan perlu dijaga secara konsisten, bukan hanya saat mengajukan permohonan ^[1].

Saran praktis

• Bagi eksportir dan PKP yang rutin lebih bayar, evaluasi kategori mana yang paling sesuai sebelum mengajukan permohonan.
• Pastikan tidak ada tunggakan dan seluruh SPT disampaikan tepat waktu, karena keduanya menjadi syarat dasar.
• Dokumentasikan pajak masukan dengan rapi. Restitusi dipercepat masih dapat diikuti pemeriksaan, dan koreksi atas restitusi yang sudah dicairkan dapat menimbulkan sanksi.

Isi relaksasi

Sanksi administrasi dihapus atas:

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2025 yang disampaikan paling lambat 31 Mei 2026.
2. Keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 tahun pajak 2025 yang dilakukan setelah jatuh tempo sampai 31 Mei 2026.
3. Pelunasan kekurangan PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan badan yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian, sepanjang dilunasi sampai 31 Mei 2026 ^[1][2].

Mekanisme

Seperti relaksasi orang pribadi, penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan STP. Apabila STP telanjur terbit, kepala kantor wilayah DJP menghapus sanksinya secara jabatan ^[1].

Alasan

DJP menyebut relaksasi diberikan karena transisi saluran pelaporan dari DJP Online ke Coretax. Wajib pajak badan membutuhkan waktu tambahan untuk memahami formulir baru, mengunggah lampiran laporan keuangan, dan menyesuaikan data ^[1].

Kaitannya dengan relaksasi orang pribadi

Kebijakan ini melengkapi KEP-55/PJ/2026 yang sebelumnya memberikan kelonggaran serupa bagi wajib pajak orang pribadi sampai 30 April 2026. Dengan demikian, seluruh kelompok wajib pajak mendapat tambahan waktu satu bulan tanpa sanksi untuk SPT Tahunan tahun pajak 2025, tahun pertama pelaporan melalui Coretax. Relaksasi berlaku untuk SPT tahun pajak 2025 saja dan tidak otomatis berlaku untuk tahun-tahun berikutnya.

Hal yang tetap perlu diperhatikan

• Relaksasi tidak mengubah batas waktu pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan.
• Bagi badan yang memperpanjang SPT, kekurangan bayar tetap harus dilunasi sampai 31 Mei 2026 agar bunganya ikut dihapus.
• Laporan keuangan yang dilampirkan harus sesuai format yang diminta Coretax.

Saran praktis

Gunakan sisa waktu untuk menyelesaikan rekonsiliasi fiskal secara cermat, bukan sekadar mengejar tenggat. Pastikan akun Coretax badan, termasuk penanggung jawab dan kuasa, telah aktif dan memiliki sertifikat elektronik yang berlaku, karena kendala akses di hari terakhir merupakan risiko yang paling sering terjadi.

Untuk meredam dampak kenaikan harga avtur terhadap harga tiket, pemerintah kembali menanggung PPN atas tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik melalui PMK Nomor 24 Tahun 2026. PMK ditetapkan 21 April 2026 dan mulai berlaku 25 April 2026 ^[2][3].

Ruang lingkup

• Berlaku untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
• PPN DTP sebesar 100% atas komponen tarif dasar dan fuel surcharge.
• Fasilitas berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan dalam jangka waktu 60 hari sejak PMK berlaku ^[1][2].

Kelas di luar ekonomi tetap dikenai PPN sesuai ketentuan umum ^[1].

Latar belakang

Pemerintah menyebut bahan bakar menyumbang sekitar 40% biaya operasional maskapai. Kenaikan harga energi global berpotensi diteruskan ke harga tiket, sehingga insentif ini dimaksudkan menjaga daya beli dan konektivitas antardaerah ^[1].

Kewajiban maskapai

Maskapai tetap wajib membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, melaporkannya dalam SPT Masa PPN, dan menyampaikan rincian transaksi secara elektronik kepada DJP paling lambat 31 Juli 2026 ^[2].

Bedanya dengan fasilitas Lebaran

Fasilitas serupa sebelumnya diberikan melalui PMK 4/2026 untuk periode mudik Lebaran, dengan rentang pembelian dan penerbangan yang ditetapkan secara spesifik. PMK 24/2026 dilatarbelakangi kondisi yang berbeda, yaitu kenaikan harga avtur, dan tidak dikaitkan dengan musim libur tertentu. Karena itu, periode fasilitasnya dihitung 60 hari sejak PMK berlaku. Penumpang yang ingin memanfaatkannya perlu memastikan tanggal pembelian maupun tanggal penerbangan masih berada dalam rentang tersebut.

Dampak bagi pelaku usaha

Bagi industri pariwisata, termasuk destinasi seperti Bali, insentif ini membantu menjaga arus wisatawan domestik. Bagi perusahaan yang membiayai perjalanan dinas, biaya tiket menjadi lebih rendah, tetapi PPN DTP tidak dapat dikreditkan.

Saran praktis

• Perhatikan tanggal pembelian dan tanggal terbang, karena keduanya harus berada dalam periode 60 hari.
• Simpan e-ticket yang mencantumkan keterangan PPN DTP sebagai dokumen pendukung biaya.
• Agen perjalanan perlu memisahkan komponen yang mendapat fasilitas dari layanan tambahan dalam tagihan kepada pelanggan.

SP2DK bukan pemeriksaan

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah bagian dari pengawasan. DJP meminta penjelasan karena menilai ada data yang belum sejalan dengan yang dilaporkan. SP2DK bukan ketetapan pajak. Namun tanggapan yang tidak memadai dapat berlanjut ke pemeriksaan.

PMK 111/2025, berlaku 1 Januari 2026, menjadi dasar pengawasan kepatuhan. Wajib pajak diberi waktu 14 hari untuk memberikan penjelasan, yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis. DJP juga dapat mengirim SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar bila datanya menunjukkan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak ^[1].

Pemeriksaan: lengkap, terfokus, spesifik

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan. PMK 15/2025, berlaku 14 Februari 2025, mencabut PMK 17/PMK.03/2013 dan membagi pemeriksaan menjadi tiga jenis ^[2][3]:

Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai penyampaian hasil pemeriksaan ^[2]. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor DJP (pemeriksaan kantor) atau di tempat usaha (pemeriksaan lapangan). Pemberitaan juga mencatat bahwa aturan ini menghapus ketentuan terkait kuesioner pemeriksaan ^[3].

Kapan Anda membutuhkan pendampingan

• Saat menerima SP2DK, apalagi bila angkanya besar atau menyangkut beberapa tahun pajak.
• Saat menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, baik lengkap, terfokus, maupun spesifik.
• Ketika pemeriksaan restitusi sedang berjalan.
• Ketika Anda tidak setuju dengan koreksi pemeriksa dan perlu menyusun tanggapan sebelum pembahasan akhir.

Tahapan pendampingan

1. Penelaahan surat. Jenis surat, tahun pajak, pos yang dipersoalkan, dan tenggat dicatat saat itu juga.
2. Pengumpulan data. Dokumen pendukung dikumpulkan dan dicocokkan dengan SPT, pembukuan, dan data rekening.
3. Penyusunan tanggapan. Pada SP2DK, penjelasan tertulis memakai data dan dasar hukum. Pada pemeriksaan, dokumen diserahkan sesuai permintaan, dengan catatan tanda terima.
4. Pendampingan pertemuan. Wawancara dan pembahasan dengan pemeriksa dihadiri dengan data yang konsisten, dan hasilnya dicatat.
5. Pembahasan akhir. Wajib pajak menyampaikan sikap atas koreksi yang diusulkan, setuju atau tidak setuju, disertai alasan dan bukti.
6. Tindak lanjut. Hasil akhir berupa surat ketetapan pajak. Bila tidak setuju, keberatan dapat ditempuh dalam waktu tiga bulan ^[5].

Dokumen yang perlu disiapkan

• SPT, laporan keuangan, buku besar, dan rekonsiliasi fiskal tahun yang dipersoalkan.
• Kontrak, faktur, bukti potong, dan bukti pembayaran.
• Mutasi rekening bank yang relevan dan rekonsiliasi omzet.
• Dokumen penentuan harga transfer bila ada transaksi afiliasi.
• Surat-surat dari DJP sebelumnya dan bukti pengiriman tanggapan.

Dasar hukum

UU KUP (khususnya ketentuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta ketetapan) ^[5]; PMK 15/2025 mengenai tata cara pemeriksaan ^[2][3]; dan PMK 111/2025 mengenai pengawasan kepatuhan ^[1].

Risiko

Tidak menanggapi. Surat yang tidak dijawab dapat diikuti pemeriksaan atau tindakan lain atas dasar data yang dimiliki DJP.

Dokumen tidak konsisten. Jawaban atas SP2DK yang berbeda dengan data pemeriksaan dapat menurunkan kredibilitas.

Pemeriksaan yang singkat. Karena pemeriksaan terfokus dan spesifik berjangka pendek, dokumen harus siap diserahkan dengan cepat ^[2].

Pembetulan di tengah proses. Pembetulan SPT setelah ada tindakan pemeriksaan tunduk pada ketentuan yang berbeda dari pembetulan sukarela, sehingga perlu dinilai lebih dulu.

Tulisan ini bersifat umum. Bila Anda sedang menerima surat dari DJP dan tenggatnya berjalan, Konsultasikan Tax Audit & Verifikasi agar tanggapan disusun dengan data dan dasar hukum yang tepat.

Who must file

If you are a tax resident with an NPWP and you have income, you generally file even if tax was already withheld by your employer. Foreign nationals who stayed more than 183 days in Indonesia within 12 months, or intend to reside, are typically in this group. The return reports all income, including foreign-source income for residents, assets and liabilities, and dependants.

Deadline

For individuals the annual return is due within three months after the end of the tax year, which means 31 March for a calendar-year taxpayer. For tax year 2025, the filing period ran to 31 March 2026, but under Director General of Taxes Decision KEP-55/PJ/2026 (27 March 2026) the statutory due date stayed at 31 March. Instead, late-filing penalties and PPh 29 interest were waived for returns filed and tax paid by 30 April 2026 ^[2][5]. Outside that relief, a late filing carries an administrative penalty (generally Rp100,000 for an individual return) and does not remove any tax owed ^[4]. Deadlines can be adjusted by the government, so always check the current announcement.

Preparing before you log in

1. Activate your Coretax account. You will need your NPWP, the registered email and the credentials issued by the tax office. Foreigners without a tax office login should visit their tax office or ask a consultant to help.
2. Gather income documents. Collect withholding slips (bukti potong) from your employer or clients, rental income records, bank interest statements and foreign income evidence.
3. List assets and liabilities as at 31 December, including bank accounts, property, vehicles, shares and loans, with values and acquisition years.
4. Confirm your family status, because it determines the personal allowance (PTKP).
5. Prepare foreign tax documents if you wish to claim a foreign tax credit.

Filing in Coretax

Coretax can pre-populate part of the return from withholding data that employers and other payers have reported ^[1]. After logging in, you choose the annual income tax return for the relevant year, check the pre-filled information, add or correct income, deductions, assets and liabilities, attach any supporting documents, and submit. Keep the receipt (bukti penerimaan elektronik) and a copy of the final return.

Pre-filled data is only a starting point. If a withholding slip is missing or wrong, ask the payer to correct it before filing, since the system's data drives later tax office queries.

Common issues for foreign residents

• Foreign income for residents must be reported unless an approved exemption applies.
• Final-tax income, such as rent on property, is reported in the return even though the tax has been paid separately.
• Tax due (kurang bayar) must be paid before filing, using a billing code generated in the system.
• Leaving Indonesia does not cancel the filing duty for the years you were resident.

Practical advice

Start collecting documents in January, activate Coretax well before the deadline, and file before the last week, when system load is highest. If your situation includes foreign income, property, a company or a treaty position, a licensed tax consultant can review the return before you submit it. Keep supporting documents for several years in case the tax office asks for an explanation ^[3].

Dasar hukum

DJP menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak KEP-55/PJ/2026. Secara formal, batas waktu pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 29 tetap 31 Maret 2026, tetapi sanksi administrasi atas keterlambatan sampai satu bulan sesudahnya dihapus ^[1][2].

Tiga jenis sanksi yang dihapus

1. Denda keterlambatan lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025 yang disampaikan sampai 30 April 2026.
2. Bunga keterlambatan bayar PPh Pasal 29 yang disetor setelah jatuh tempo sampai 30 April 2026.
3. Bunga atas kekurangan bayar bagi wajib pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT, sepanjang dilunasi paling lambat 30 April 2026 ^[1].

Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan STP. Bila STP sudah terbit, kepala kantor wilayah menghapusnya secara jabatan. Keterlambatan dalam periode ini juga tidak memengaruhi status wajib pajak kriteria tertentu ^[1].

Siapa yang tidak memerlukan relaksasi

Wajib pajak yang sudah melapor sebelum 31 Maret 2026 tidak perlu melakukan apa pun. Relaksasi ini terutama berguna bagi mereka yang terkendala akses sistem, aktivasi akun, atau kelengkapan data. Wajib pajak yang melapor setelah 30 April 2026 tetap berisiko dikenai denda keterlambatan sesuai ketentuan umum. Relaksasi juga tidak menghapus kewajiban melunasi pajak yang kurang dibayar, hanya sanksi administrasinya.

Latar belakang

Menjelang akhir Maret, jumlah SPT yang masuk baru sekitar 8,7 juta dari target sekitar 15 juta. Menteri Keuangan juga mengakui adanya kendala teknis pada Coretax dan berkomitmen melakukan perbaikan ^[3].

Saran praktis

• Relaksasi bukan alasan menunda. Lapor lebih awal untuk menghindari antrean sistem di akhir April.
• Periksa data prepopulated di Coretax, terutama bukti potong dari pemberi kerja dan daftar harta.
• Bila ada kurang bayar, buat kode billing dan setor sebelum 30 April 2026 agar bunga ikut dihapus.

Batas waktu SPT Tahunan PPh badan adalah paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk tahun pajak 2025 dengan tahun buku kalender, batasnya 30 April 2026 ^[1][2]. Pelaporan dilakukan melalui Coretax.

Dokumen yang perlu disiapkan

1. Laporan keuangan tahun berjalan: laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca), idealnya yang sudah diaudit bila badan wajib diaudit ^[1].
2. Rekonsiliasi fiskal: koreksi positif dan negatif dari laba komersial ke penghasilan kena pajak.
3. Bukti pemotongan dan pemungutan PPh yang menjadi kredit pajak: PPh 22, 23, dan 24, serta pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
4. Daftar harta dan utang, serta daftar penyusutan dan amortisasi.
5. Dokumen transaksi dengan pihak berelasi, bila ada.
6. Daftar pemegang saham dan pengurus yang mutakhir.

Langkah pelaporan

1. Masuk ke Coretax memakai akun badan yang telah diaktivasi.
2. Pilih menu surat pemberitahuan (SPT) dan buat konsep SPT Tahunan PPh badan untuk tahun pajak 2025.
3. Periksa data yang terisi otomatis dari bukti potong dan pembayaran yang tercatat.
4. Isi ringkasan laporan keuangan dan lampiran: penghitungan penghasilan neto fiskal, kompensasi kerugian, kredit pajak, dan daftar pemilik atau pengurus ^[1].
5. Hitung PPh terutang, kurangi kredit pajak, dan tentukan apakah hasilnya kurang bayar (PPh Pasal 29), lebih bayar, atau nihil.
6. Bila kurang bayar, buat kode billing dan setor sebelum SPT disampaikan.
7. Penanggung jawab menandatangani dengan sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang sah dan mengirim SPT.
8. Unduh bukti penerimaan elektronik dan simpan bersama kertas kerja.

Hal yang sering menimbulkan masalah

• Sertifikat elektronik penanggung jawab tidak aktif atau pengurus di profil Coretax belum diperbarui.
• Selisih laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal yang tidak dijelaskan.
• Kredit pajak tidak sesuai data: bukti potong dari pemotong yang belum menyetorkan atau melaporkan.
• Pembukuan tidak memenuhi ketentuan tentang bukti, sehingga biaya dikoreksi.

Sanksi bila terlambat

Menurut Pasal 7 UU KUP, denda keterlambatan SPT Tahunan PPh badan adalah Rp1.000.000 ^[1]. Bila PPh Pasal 29 terlambat dibayar, bunga dikenakan terpisah. Perhitungan bunga dibahas pada panduan sanksi bunga dan denda.

Kapan perlu pembetulan

Jika setelah pelaporan Anda menemukan kekeliruan, SPT dapat dibetulkan melalui Coretax. Mulai 1 Oktober 2026, pembetulan memakai skema replace, sehingga SPT pembetulan menggantikan seluruh SPT sebelumnya.

Saran praktis

Susun jadwal penutupan buku dan rekonsiliasi fiskal paling lambat Maret. Setelah laporan keuangan final, cocokkan seluruh kredit pajak dengan data Coretax, lalu minta pimpinan atau penanggung jawab meninjau konsep SPT sebelum ditandatangani. Untuk badan dengan transaksi afiliasi, kerugian fiskal, atau fasilitas pajak, konsultasikan perlakuannya sebelum pelaporan.

Apa yang dicakup

Layanan dokumentasi transfer pricing meliputi penyusunan dokumen penentuan harga transfer berupa Master File (gambaran grup usaha) dan Local File (rincian transaksi afiliasi perusahaan di Indonesia), analisis kesebandingan dan benchmarking untuk menguji kewajaran harga, serta ikhtisar dokumen yang dilampirkan pada SPT Tahunan.

Aturan pokok dan siapa yang wajib

Ketentuan utamanya adalah PMK 172 Tahun 2023, yang berlaku sejak diundangkan pada 29 Desember 2023 dan menyatukan PMK 213/2016 (dokumentasi), PMK 49/2019 (MAP), dan PMK 22/2020 (APA) ^[1].

Menurut ringkasan PMK 172/2023, Master File dan Local File wajib dibuat oleh wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak afiliasi pada tahun berjalan dan memenuhi salah satu kondisi berikut ^[4]:

1. peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar;
2. nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud, atau lebih dari Rp5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau
3. bertransaksi dengan pihak afiliasi di negara atau yurisdiksi yang tarif PPh-nya lebih rendah daripada tarif PPh Pasal 17 UU PPh.

Dokumen tersebut harus tersedia paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, dan ketentuan tenggat ini sama dengan aturan sebelumnya ^[3]. Untuk pengawasan, dokumen yang diminta harus diserahkan paling lambat satu bulan sejak permintaan ^[1]. Karena angka ambang dan format dokumen dapat diperbarui, cek ulang teks PMK dan peraturan pelaksananya sebelum menyusun.

Enam tahapan penerapan prinsip kewajaran

PMK 172/2023 merinci langkah-langkah berikut ^[1]:

1. Mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasinya.
2. Melakukan analisis industri.
3. Mengidentifikasi hubungan komersial dan keuangan.
4. Melakukan analisis kesebandingan.
5. Menentukan metode penentuan harga transfer yang paling tepat.
6. Menerapkan metode tersebut dan menentukan harga transfer yang wajar.

Dokumen dan data yang perlu disiapkan

• Struktur grup, bagan kepemilikan, dan daftar pihak afiliasi.
• Kontrak antarafiliasi: perjanjian jasa, pinjaman, royalti, sewa, dan jual beli.
• Laporan keuangan perusahaan dan, bila tersedia, laporan keuangan grup.
• Data fungsi, aset, dan risiko masing-masing pihak (analisis FAR).
• Data transaksi dengan pihak independen sebagai pembanding, bila ada.
• Bukti pembayaran dan korespondensi yang menunjukkan transaksi benar-benar terjadi.

Poin yang sering menjadi perhatian

Pengaruh hubungan istimewa. Fokus aturan adalah transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, termasuk dengan pihak yang secara formal independen ^[2].

Penyesuaian sekunder. Bila harga transfer tidak wajar, selisihnya dapat dianggap pembagian laba terselubung yang diperlakukan sebagai dividen, kecuali dana dikembalikan sebelum ketetapan pajak terbit ^[2].

Transaksi domestik. Prinsip kewajaran berlaku pula bagi transaksi antarpihak afiliasi di dalam negeri, bukan hanya lintas negara.

Kepastian jangka panjang. MAP dan APA diatur dalam regulasi yang sama sehingga mudah dirujuk bagi transaksi yang bernilai besar dan berulang ^[1].

Risiko

Dokumen yang tidak tersedia pada waktunya, atau disusun setelah ada permintaan, melemahkan posisi perusahaan saat pemeriksaan. Harga yang tidak didukung analisis dapat dikoreksi, dan koreksi atas satu tahun sering berdampak pada tahun lain bila pola transaksinya sama. Dokumen yang hanya menyalin template tanpa analisis fungsi dan data pembanding yang sesuai juga sulit dipertahankan. Ini terutama relevan bagi usaha dengan pemilik atau pemodal asing, termasuk struktur PT PMA dan grup usaha di sektor pariwisata dan properti.

Seluruh angka di atas diambil dari ringkasan peraturan dan perlu dikonfirmasi dengan naskah resmi pada saat penyusunan. Untuk menyiapkan dokumentasi sebelum tenggat empat bulan setelah tahun pajak berakhir, Konsultasikan Transfer Pricing Documentation agar cakupan dan datanya jelas sejak awal.

Mengapa diberikan

Masa Desember merupakan masa yang paling berat bagi pemberi kerja karena di dalamnya terdapat perhitungan PPh 21 setahun, penerbitan bukti potong tahunan, dan penyesuaian tarif efektif. Pada periode ini, pemberi kerja juga sedang beradaptasi dengan pelaporan melalui Coretax. Relaksasi diberikan untuk memberi kepastian hukum dan kemudahan administrasi selama masa transisi ^[1].

Bentuk relaksasi

• Atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh 21 masa Desember 2025 yang disampaikan sampai 28 Februari 2026, sanksi administrasi tidak dikenakan.
• Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan STP. Bila STP telanjur terbit, kepala kantor wilayah DJP menghapus sanksi tersebut secara jabatan ^[1][2].

Yang tidak termasuk

Relaksasi ini berlaku untuk pelaporan, bukan pembayaran. Penyetoran PPh 21 masa Desember 2025 tetap mengikuti jatuh tempo normal, sehingga keterlambatan setor tetap berisiko dikenai bunga ^[1].

Siapa yang terdampak

Relaksasi ini relevan bagi seluruh pemberi kerja yang memotong PPh 21, baik perusahaan, instansi, maupun orang pribadi yang mempekerjakan pegawai. Bagi usaha kecil dengan staf administrasi terbatas, tambahan waktu ini memberi ruang untuk memahami formulir baru di Coretax dan memastikan bukti potong tahunan diterbitkan dengan benar. Kesalahan bukti potong tahunan akan langsung terbawa ke SPT Tahunan pegawai, sehingga ketelitian di tahap ini sangat penting.

Kaitan dengan SPT Tahunan pegawai

Bukti potong tahunan yang terbit dari SPT Masa Desember menjadi dasar data prepopulated di SPT Tahunan pegawai pada Coretax. Semakin cepat SPT Masa Desember dilaporkan, semakin cepat pegawai dapat melaporkan SPT Tahunan dengan data yang lengkap.

Saran praktis

• Selesaikan pelaporan sebelum 28 Februari 2026 dan jangan menunggu hari terakhir.
• Rekonsiliasikan total penghasilan bruto setahun dengan data penggajian sebelum menerbitkan bukti potong tahunan.
• Pastikan pembayaran PPh 21 Desember sudah dilakukan tepat waktu karena tidak termasuk relaksasi.

Berapa lama waktunya

Wajib pajak diberi waktu 14 hari kalender untuk menyampaikan penjelasan, dihitung dari yang paling awal di antara: tanggal surat, tanggal pengiriman melalui pos, kurir, atau faksimile dengan bukti kirim, atau tanggal penyerahan langsung ^[2]. Berdasarkan PMK 111/2025, yang berlaku sejak 1 Januari 2026, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 7 hari kalender. Pemberitahuan perpanjangan harus diterima KPP sebelum batas waktu awal berakhir ^[1].

Langkah menanggapi

1. Baca surat dengan teliti: apa data yang dipersoalkan, masa pajak, dan nilai yang ditanyakan. Catat tanggal batas waktu.
2. Cek di Coretax. SP2DK dapat disampaikan melalui Coretax, dan tanggapan juga dapat diunggah di sana ^[2].
3. Kumpulkan data pembanding: SPT yang dilaporkan, laporan keuangan, rekening koran, faktur, kontrak, dan bukti potong.
4. Cari sumber selisih. Penyebab yang lazim adalah perbedaan waktu pengakuan, transaksi non-penghasilan seperti pinjaman atau setoran modal, penghasilan yang sudah dikenai PPh final, atau kesalahan data pihak ketiga.
5. Susun surat tanggapan yang runtut: ringkasan, penjelasan per butir, lampiran bukti, dan permintaan yang jelas.
6. Pilih sikap. Anda dapat menjelaskan dengan bukti, atau membayar kekurangan pajak bila Anda menilai ada kewajiban yang belum terpenuhi. Pembayaran segera bukan satu-satunya jalan bila Anda dapat membuktikan posisi pajak Anda ^[1].
7. Kirim sebelum batas waktu dan simpan bukti penerimaannya.
8. Hadiri pembahasan bila KPP mengundang. Bawa dokumen yang sama dengan yang Anda lampirkan.

Bila Anda keliru melapor

Jika dari penelusuran ternyata ada penghasilan atau pajak yang belum dilaporkan, pertimbangkan membetulkan SPT. Pembetulan sebelum pemeriksaan dikenai bunga bulanan atas kekurangan bayar, yang umumnya lebih ringan daripada sanksi setelah pemeriksaan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengabaikan surat karena menganggapnya tidak resmi.
• Menjawab secara lisan atau tidak tertulis, sehingga tidak ada jejak.
• Melampirkan terlalu banyak dokumen tanpa penjelasan hubungan dengan butir yang ditanyakan.
• Terlambat memohon perpanjangan.

Bila SP2DK diabaikan

Wajib pajak yang tidak menanggapi dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau tindakan pengawasan lanjutan. Pemeriksaan membuka risiko ketetapan dan sanksi yang lebih berat daripada penyelesaian pada tahap SP2DK.

Saran praktis

Pasang notifikasi untuk akun Coretax dan alamat email resmi yang terdaftar, agar SP2DK tidak terlewat. Bila angka yang dipersoalkan besar, atau Anda tidak yakin penjelasan Anda cukup, libatkan konsultan pajak sebelum mengirim tanggapan, dan ajukan perpanjangan 7 hari lebih awal bila bukti belum lengkap.

Menjelang mudik Idulfitri 1447 H, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 4 Tahun 2026 yang menanggung PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Fasilitas mulai dapat dimanfaatkan sejak 10 Februari 2026 ^[1][3].

Periode yang berlaku

Fasilitas hanya berlaku bila dua syarat waktu terpenuhi sekaligus:

• Tanggal pembelian tiket: 10 Februari sampai 29 Maret 2026.
• Tanggal penerbangan: 14 Maret sampai 29 Maret 2026 ^[1][2].

Tiket yang dibeli dalam periode tersebut tetapi digunakan untuk terbang di luar rentang penerbangan tidak mendapat fasilitas.

Komponen yang ditanggung

PPN DTP sebesar 100% diberikan atas komponen tarif dasar (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Layanan tambahan seperti bagasi ekstra dan pemilihan kursi tetap dikenai PPN sesuai ketentuan umum. Fasilitas hanya untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ^[2].

Arti PPN ditanggung pemerintah

PPN DTP berarti PPN tetap terutang secara hukum, tetapi pembayarannya ditanggung pemerintah. Bagi penumpang, hasilnya adalah harga tiket yang lebih rendah dibanding tanpa fasilitas, karena komponen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tidak lagi dibebankan. Fasilitas ini bersifat sementara dan dirancang untuk meringankan biaya perjalanan selama musim mudik, ketika permintaan tiket dan harga cenderung naik.

Contoh penerapan

Penumpang yang membeli tiket pada 15 Februari 2026 untuk penerbangan 20 Maret 2026 memenuhi kedua syarat waktu, sehingga PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge-nya ditanggung pemerintah. Sebaliknya, tiket yang dibeli pada tanggal yang sama untuk penerbangan 5 April 2026 tidak mendapat fasilitas karena tanggal terbangnya di luar periode.

Kewajiban maskapai

Maskapai sebagai PKP tetap wajib membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, melaporkannya dalam SPT Masa PPN, dan menyampaikan laporan realisasi paling lambat 31 Mei 2026 ^[2].

Saran praktis

• Bagi perusahaan yang menanggung perjalanan dinas, perhatikan bahwa PPN DTP tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.
• Simpan tiket elektronik yang mencantumkan keterangan PPN DTP sebagai bukti biaya.
• Bagi agen perjalanan, pastikan komponen layanan tambahan dipisahkan dalam tagihan karena perlakuan PPN-nya berbeda.

Dasar hukum

Tata cara pengawasan kepatuhan diatur dalam PMK 111/2025, yang berlaku sejak 1 Januari 2026 ^[1]. Batas waktu tanggapan tercantum dalam Pasal 16 ayat (2).

Cara kerja dan contoh

DJP mencocokkan data, misalnya bukti potong, faktur pajak, atau informasi pihak ketiga, dengan SPT. Bila ada selisih, KPP mengirim SP2DK. Wajib pajak lalu dapat ^[1]:

1. Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya membetulkan SPT atau menyetor kekurangan pajak, dan/atau
2. Menyampaikan penjelasan beserta bukti pendukung.

Batas tanggapan paling lama 14 hari. Perpanjangan maksimal 7 hari dapat diberikan bila permohonan tertulis diterima KPP sebelum batas 14 hari berakhir ^[1].

Contoh, KPP menemukan penjualan dalam faktur pajak yang lebih besar daripada omzet di SPT. Wajib pajak menanggapi dengan rekonsiliasi disertai kontrak dan faktur, atau membetulkan SPT bila memang ada kesalahan.

Hal yang perlu diperhatikan

• Jangan abaikan SP2DK. Tanpa tanggapan, data dapat berlanjut ke tahap pengawasan lebih jauh, termasuk kemungkinan pemeriksaan.
• Tanggapan sebaiknya tertulis, sistematis, dan dilampiri dokumen. Format surat tanggapan mengikuti ketentuan terbaru ^[2].
• Cek keaslian surat melalui kanal resmi DJP sebelum menanggapi.
• Bila ada kekurangan pajak, pembetulan SPT atas inisiatif sendiri umumnya lebih ringan sanksinya dibanding koreksi hasil pemeriksaan.

SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025 dilaporkan melalui Coretax, dengan batas waktu 31 Maret 2026 ^[1]. Panduan berikut berlaku untuk pola pelaporan tahun-tahun berikutnya dengan penyesuaian tanggal.

Persiapan sebelum login

1. Akun Coretax aktif. Akses lewat portal Coretax DJP memakai NIK atau NPWP 16 digit. Jika akun belum diaktivasi, lakukan aktivasi lebih dahulu dan simpan kata sandi dengan aman ^[3].
2. Sertifikat elektronik atau kode otorisasi untuk penandatanganan. Pastikan statusnya masih berlaku ^[1].
3. Dokumen penghasilan: bukti potong PPh 21 (1721-A1 atau 1721-A2) dari pemberi kerja, bukti potong lain, dan catatan penghasilan usaha.
4. Data harta dan utang per 31 Desember, serta data anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
5. Bukti pembayaran pajak yang telah disetor, seperti PPh final atau angsuran.

Pilih formulir

Coretax menyediakan formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770 ^[2]. Pemilihan didasarkan pada jenis dan jumlah penghasilan Anda. Sistem biasanya menawarkan formulir yang sesuai dengan profil, tetapi Anda tetap bertanggung jawab memastikan kecocokannya. Pegawai dengan penghasilan dari satu pemberi kerja umumnya memakai bentuk yang lebih ringkas, sedangkan pemilik usaha atau pekerja bebas memakai formulir yang lebih lengkap.

Langkah pelaporan

1. Masuk ke Coretax, lalu pilih menu terkait surat pemberitahuan (SPT).
2. Buat konsep SPT, pilih tahun pajak 2025 dan model normal (bukan pembetulan).
3. Biarkan sistem mengisi data otomatis (prepopulated) dari bukti potong yang dilaporkan pemotong. Jangan menganggap data itu pasti benar ^[1].
4. Periksa dan koreksi: penghasilan, bukti potong yang belum terbaca, harta, utang, dan tanggungan. Lengkapi bagian yang kosong.
5. Periksa perhitungan akhir. Jika ada PPh kurang bayar, buat kode billing dan bayar sebelum menyampaikan SPT.
6. Tandatangani dengan sertifikat elektronik atau kode otorisasi, lalu kirim.
7. Pantau status SPT: menunggu pembayaran, sudah dilaporkan, atau perlu tindak lanjut ^[1].
8. Unduh bukti penerimaan elektronik dan simpan bersama kertas kerja.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengabaikan harta yang sudah ada di tahun sebelumnya. Harta harus konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada penjualan atau perubahan.
• Tidak melaporkan penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja.
• Tidak melaporkan PPh final dan penghasilan yang dikenai pajak final di bagian yang tepat.
• Menunda hingga hari terakhir sehingga terkendala sistem yang padat.

Terlambat lapor

Denda administrasi atas SPT Tahunan orang pribadi yang terlambat adalah Rp100.000 menurut Pasal 7 UU KUP. Jika pajak kurang bayar belum dilunasi, bunga dihitung terpisah.

Bila ada kesalahan setelah melapor

Gunakan SPT pembetulan. Sejak 1 Oktober 2026, pembetulan di Coretax memakai skema replace, sebagaimana dibahas pada panduan perbedaan pembetulan, keberatan, dan banding.

Saran praktis

Mulailah pada Februari, ketika bukti potong biasanya sudah tersedia. Unduh bukti potong, cocokkan dengan slip gaji, dan catat selisihnya. Jika Anda memiliki penghasilan usaha, harta tambahan, atau penghasilan luar negeri, pertimbangkan meminta konsultan pajak mereviu konsep SPT sebelum ditandatangani.

Apa yang dicakup

Tax advisory adalah pendampingan berupa opini, telaah, dan arahan pajak atas hal yang belum atau baru akan dilakukan. Bentuknya bisa berupa:

• Tax opinion tertulis atas satu pertanyaan spesifik, misalnya perlakuan PPh dan PPN atas suatu skema pembayaran.
• Telaah kontrak dan transaksi untuk menilai klausul pajak, termasuk siapa yang memotong, memungut, dan menanggung beban.
• Pendampingan berkelanjutan (retainer) bagi perusahaan yang rutin menghadapi pertanyaan pajak dan ingin ada rujukan yang konsisten.

Layanan ini berbeda dari kepatuhan rutin, yang berfokus menghitung dan melaporkan, maupun dari tax review, yang menguji laporan yang sudah dibuat. Advisory menjawab pertanyaan "apa konsekuensi pajaknya bila kami melakukan ini".

Kapan Anda membutuhkannya

1. Sebelum menandatangani kontrak bernilai besar atau berjangka panjang.
2. Saat memulai lini usaha baru, membuka cabang, atau menerima pendanaan dari luar negeri.
3. Ketika ada perubahan regulasi yang berdampak pada transaksi rutin, misalnya perubahan tarif, dasar pengenaan PPN, atau mekanisme pelaporan di Coretax.
4. Sebelum menjawab surat dari otoritas pajak yang menyangkut tafsir ketentuan, bukan sekadar data.
5. Ketika dua pihak dalam perusahaan, misalnya bagian keuangan dan hukum, memiliki pemahaman pajak yang berbeda.

Proses kerja

1. Perumusan pertanyaan. Pertanyaan dituliskan sespesifik mungkin, lengkap dengan tujuan bisnis di baliknya.
2. Pengumpulan fakta. Dokumen dan keterangan dikumpulkan. Kesimpulan pajak hanya sekuat fakta yang melandasinya.
3. Analisis ketentuan. Konsultan menelaah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan Dirjen yang berlaku pada tanggal transaksi, termasuk penafsirannya.
4. Penyampaian opini. Opini memuat fakta yang diasumsikan, dasar hukum, kesimpulan, serta risiko yang tersisa bila ada tafsir lain.
5. Tindak lanjut. Opini dapat diperbarui bila fakta atau aturan berubah.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Draf atau salinan kontrak, perjanjian induk, dan lampirannya.
• Struktur kepemilikan dan daftar pihak afiliasi.
• Data keuangan relevan, seperti laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal.
• Korespondensi dengan otoritas pajak atau pihak ketiga yang menyangkut transaksi tersebut.
• Rencana pelaksanaan: tanggal, nilai, mata uang, dan pihak yang terlibat.

Dasar hukum

Opini pajak bersandar pada UU KUP, UU PPh, dan UU PPN beserta perubahan dalam UU HPP ^[4], serta peraturan pelaksananya. Dari sisi profesi, PMK 55/2026 menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 dan berlaku sejak 24 Agustus 2026. Aturan itu memperketat kompetensi dan kendali mutu kantor konsultan, serta memperluas pengawasan pada pihak yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak ^[1][2].

Risiko dan keterbatasan

Opini bukan jaminan. Opini tertulis mencerminkan pandangan profesional berdasarkan fakta yang diberikan. Otoritas pajak dapat berpendapat berbeda dan tidak terikat pada opini konsultan swasta.

Fakta yang tidak lengkap. Informasi yang disembunyikan atau berubah setelah opini diterbitkan dapat membuat kesimpulan tidak lagi berlaku.

Dokumentasi yang tidak sejalan. Opini yang baik tetap membutuhkan kontrak, faktur, dan pembukuan yang konsisten dengan skema yang dianalisis.

Perubahan aturan. Ketentuan perpajakan Indonesia berubah cukup sering, sehingga opini sebaiknya mencantumkan tanggal dan dasar aturan yang dipakai.

Memastikan konsultan Anda berizin

Sebelum menunjuk konsultan, minta nomor izin praktik dan periksa keabsahannya. Buat surat penugasan tertulis yang menyebut ruang lingkup, periode, dan imbalan jasa, karena informasi tersebut kini masuk laporan tahunan konsultan menurut PMK 55/2026 ^[1]. Bila konsultan akan bertindak atas nama perusahaan di hadapan DJP, siapkan juga surat kuasa khusus.

Tenggat

Advisory tidak memiliki tenggat undang-undang, tetapi memiliki tenggat bisnis: opini paling berguna bila selesai sebelum kontrak ditandatangani atau pembayaran dilakukan. Setelah transaksi berjalan, pilihan yang tersisa biasanya terbatas pada koreksi melalui pembetulan SPT.

Bila Anda sedang menimbang keputusan yang dampak pajaknya belum jelas, Konsultasikan Tax Advisory untuk membahas fakta dan pertanyaan Anda sebelum bertindak.

Apa yang dicakup

• Pajak bulanan: PPh Pasal 21, 23, 26, 4 ayat (2), PPh Pasal 25, dan PPN, mulai dari penghitungan, penerbitan bukti potong dan faktur pajak, penyetoran, hingga pelaporan SPT Masa.
• SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi, termasuk rekonsiliasi fiskal dan pelaporan harta serta utang.
• Administrasi Coretax DJP, seperti pengelolaan akun, penunjukan penanggung jawab, sertifikat elektronik, dan penelusuran status laporan.

Kapan Anda membutuhkannya

Layanan ini cocok bagi perusahaan yang belum memiliki staf pajak khusus, usaha yang tumbuh sehingga volume transaksi melampaui kapasitas internal, serta individu dengan penghasilan dari beberapa sumber, misalnya gaji, usaha, dan sewa. Pelaku usaha di Bali yang memiliki unit usaha dan pemotongan atas banyak vendor juga sering memerlukannya.

Kalender tenggat yang perlu diingat

• Penyetoran pajak bulanan: tanggal 15 bulan berikutnya, sebagaimana diseragamkan dalam PMK 81/2024 ^[1].
• SPT Masa PPh: tanggal 20 bulan berikutnya.
• SPT Masa PPN: akhir bulan berikutnya.
• SPT Tahunan: 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan (tiga dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk tahun buku sama dengan tahun kalender). Perpanjangan paling lama dua bulan dapat diajukan melalui pemberitahuan yang disampaikan sebelum batas waktu berakhir ^[2].

Tanggal jatuh tempo yang bertepatan dengan hari libur bergeser sesuai ketentuan. Selain itu, DJP beberapa kali menerbitkan relaksasi untuk periode tertentu, sehingga cek pengumuman resmi pada tahun berjalan.

Proses kerja yang lazim

1. Pemetaan kewajiban. Daftar jenis pajak, jadwal, dan penanggung jawab dibuat berdasarkan profil usaha.
2. Pengumpulan data bulanan. Daftar pembayaran, faktur, dan kontrak dikumpulkan, dan objek pajaknya diklasifikasi.
3. Penghitungan dan penerbitan dokumen. Bukti potong dan faktur pajak diterbitkan melalui Coretax.
4. Penyetoran dan pelaporan. Kode billing dibuat, pembayaran dilakukan, dan SPT Masa disampaikan sebelum tenggat.
5. Rekonsiliasi tahunan. Data bulanan dicocokkan dengan pembukuan sebelum SPT Tahunan disusun.
6. Pemantauan. Notifikasi dan surat dari DJP ditindaklanjuti.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Laporan keuangan dan buku besar.
• Daftar gaji, tunjangan, dan data karyawan (NIK atau NPWP).
• Faktur pajak masukan dan keluaran, kontrak, serta bukti potong.
• Bukti setor dan bukti penerimaan SPT sebelumnya.
• Akses Coretax: akun wajib pajak, penanggung jawab, dan sertifikat elektronik.

Pembukuan dan dokumen pendukung wajib disimpan selama 10 tahun ^[4].

Dasar hukum

UU KUP dan perubahannya dalam UU HPP menjadi dasar kewajiban dan sanksi ^[6]. PMK 81/2024 menata ketentuan perpajakan dalam rangka sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), termasuk tenggat dan perpanjangan ^[1][2]. Untuk pembetulan, PER-12/PJ/2026 mengatur skema replace sejak 1 Oktober 2026 ^[5].

Risiko dan sanksi

Denda keterlambatan lapor. Pasal 7 UU KUP menetapkan denda tetap, yaitu Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp100.000 untuk SPT Tahunan orang pribadi, dan Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan badan. Periksa kembali angka ini pada naskah undang-undang yang berlaku.

Bunga keterlambatan bayar. Dihitung per bulan dengan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berubah setiap bulan ^[3].

Kesalahan data di Coretax. Bukti potong atau faktur yang salah dapat membuat pihak lawan transaksi gagal mengkreditkan pajak dan membuat Anda dihubungi DJP.

Pembetulan. Kesalahan yang ditemukan sendiri sebaiknya dibetulkan, dengan memperhatikan bahwa pembetulan sejak 1 Oktober 2026 memakai nilai lengkap yang menggantikan SPT sebelumnya ^[5].

Kepatuhan rutin yang rapi mengurangi risiko surat teguran dan membuat data siap bila pemeriksaan tiba. Bila Anda ingin menyerahkan pengelolaan kewajiban pajak bulanan dan tahunan agar tidak ada tenggat terlewat, Konsultasikan Tax Compliance untuk menentukan ruang lingkup yang sesuai.

Dasar hukum

Tata cara pelaksanaan P3B diatur dalam PMK 112/2025 tertanggal 30 Desember 2025. Aturan ini memuat ketentuan SKD bagi wajib pajak dalam negeri (SKD WPDN), form DGT bagi wajib pajak luar negeri (WPLN), serta evaluasi beneficial ownership ^[1].

Cara kerja dan contoh

• Wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, misalnya dividen, bunga, atau royalti, dapat meminta tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B. Syaratnya antara lain bukti domisili di negara mitra dan kedudukan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) ^[1][2].
• Pembuktian dilakukan dengan form DGT yang diisi dan disampaikan kepada pemotong, dengan atau tanpa pengesahan otoritas pajak negara mitra ^[1].
• Wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri meminta SKD WPDN kepada KPP agar dapat memanfaatkan P3B di negara sumber.

Contoh, PT di Bali membayar royalti kepada perusahaan di negara mitra P3B. PT memotong PPh Pasal 26 dengan tarif P3B bila form DGT lengkap, dan dengan tarif umum 20 persen bila tidak.

Hal yang perlu diperhatikan

• Tanpa dokumen yang sah dan bukti pemilik manfaat, tarif P3B dapat ditolak.
• Penyalahgunaan P3B, misalnya treaty shopping, menjadi fokus pengawasan.
• Rincian formulir dan syarat berubah dari waktu ke waktu. Periksa teks PMK 112/2025 dan peraturan turunan terbaru ^[2].
• Masa berlaku dokumen dan format yang diterima pemotong sebaiknya diperiksa sebelum pembayaran dilakukan.

Establishing the company

In outline, a PT PMA is incorporated by deed before a notary, receives legal-entity approval from the Ministry of Law, and then registers its business in the OSS system to obtain a business identification number (NIB) and an NPWP ^[2]. Licensing rules were consolidated in BKPM Regulation 5/2025, which restates the risk-based licensing regime of 2021 ^[1]. The commonly cited investment requirement is above Rp10 billion per five-digit business classification (KBLI) and per project location, excluding land and buildings, with exceptions for some sectors ^[1]. Because requirements change, confirm the current figures with the investment authority before you commit capital.

Core tax obligations

Corporate income tax. The general rate for resident companies is 22% of taxable income ^[4]. Taxable income is accounting profit adjusted by tax rules, so some costs are non-deductible.

Monthly instalments. The company generally pays PPh 25 instalments during the year, which are credited against the final tax due.

Withholding taxes. When the company pays salaries, rent, professional fees, interest, royalties and certain service fees, it may need to withhold tax: PPh 21 (employees), PPh 23 (certain services and dividends, interest and royalties paid to resident recipients), PPh 4(2) (final taxes such as rent and construction services) and PPh 26 (payments to non-residents, generally 20% unless a tax treaty reduces it). Dividends paid to foreign shareholders are generally subject to PPh 26 at 20%, or the treaty rate if the shareholder qualifies.

VAT. A company must register as a PKP (VAT-registered business) once annual turnover exceeds the statutory threshold, and many PT PMAs register earlier. Imported services and intangible goods from abroad may require self-assessed VAT (PPN on utilisation).

Annual return. The corporate annual return (SPT Tahunan Badan) is due four months after year end, which means 30 April for a calendar-year company, and the tax due must be settled before filing.

Transfer pricing. Transactions with foreign affiliates, such as management fees, loans and royalties, must be at arm's length and supported by documentation.

Typical mistakes

• Treating the NPWP registration as complete without registering for payroll and VAT where needed.
• Booking owner expenses or related-party charges without contracts, invoices and proof of services.
• Missing monthly deadlines for withholding payments and returns, which brings interest and penalties.
• Paying a foreign head office without checking withholding tax and VAT consequences.

Practical advice

Before incorporating, map the expected transactions, including shareholder funding, staff, imports and affiliate charges, and decide who handles tax compliance. Set a monthly calendar for payments and returns, keep Indonesian-language contracts and tax invoices in order, and review the structure each year. A tax consultant with the proper licence level for foreign-owned companies can support registration, monthly compliance and the annual return.

Apa yang dicakup

• Pemanfaatan fasilitas dan insentif. Mengidentifikasi apakah usaha Anda memenuhi syarat atas fasilitas yang berlaku, misalnya tarif atau pengurangan penghasilan neto tertentu, lalu menyiapkan persyaratan administratifnya.
• Perencanaan remunerasi karyawan. Komposisi gaji, tunjangan, bonus, dan natura berdampak pada PPh Pasal 21 pegawai maupun beban perusahaan, termasuk pemotongan dengan tarif efektif rata-rata (TER).
• Perencanaan pajak pribadi dan keluarga. Pemilik usaha dan profesional dapat meninjau sumber penghasilan, status tanggungan, dan pelaporan harta agar selaras dengan SPT Tahunan.

Perlu diingat bahwa daftar fasilitas dan insentif sering berubah dan memiliki masa berlaku. Fasilitas yang ada pada satu tahun belum tentu tersedia tahun berikutnya, sehingga setiap rencana perlu diperiksa terhadap peraturan yang berlaku pada tahun pajak yang bersangkutan.

Mengapa harus di awal tahun buku

Hasil perencanaan terasa di SPT Tahunan, tetapi keputusan yang mempengaruhinya terjadi sepanjang tahun. Kontrak yang sudah ditandatangani, gaji yang sudah dibayar, dan aset yang sudah dibeli sulit diubah di bulan Desember. Awal tahun adalah saat terbaik untuk menentukan target laba, rencana investasi, struktur remunerasi, dan jadwal pembayaran. Pada UU HPP, lapisan tarif PPh orang pribadi dan sejumlah ketentuan lain diubah ^[1], sehingga asumsi perhitungan lama perlu diperbarui secara berkala.

Tahapan kerja

1. Pemahaman posisi saat ini. Laporan keuangan, SPT tahun lalu, dan proyeksi tahun berjalan ditelaah untuk melihat beban pajak dan arus kas.
2. Identifikasi peluang. Fasilitas, perlakuan biaya yang dapat dikurangkan, dan alternatif struktur transaksi dipetakan.
3. Uji kepatuhan. Setiap alternatif dicek terhadap aturan anti-penghindaran, syarat formal, dan kewajaran transaksi.
4. Penyusunan rencana. Rencana memuat langkah, penanggung jawab, dan tenggat, disertai proyeksi dampak pajak dan arus kas.
5. Pemantauan. Realisasi dibandingkan dengan rencana secara berkala, dan rencana disesuaikan bila ada perubahan aturan.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Laporan keuangan dan SPT Tahunan dua hingga tiga tahun terakhir.
• Struktur organisasi, daftar karyawan, dan skema remunerasi.
• Rencana bisnis, anggaran, serta rencana investasi atau ekspansi.
• Daftar harta dan utang pemilik, bila perencanaan mencakup pajak pribadi.
• Kontrak utama dengan pelanggan, pemasok, dan pihak afiliasi.

Risiko yang perlu dikelola

Substansi di atas bentuk. Struktur yang hanya bertujuan mengurangi pajak tanpa alasan bisnis dapat dipersoalkan saat pemeriksaan.

Syarat fasilitas tidak terpenuhi. Banyak fasilitas mensyaratkan pelaporan atau permohonan tertentu. Bila syarat formalnya terlewat, manfaatnya dapat dikoreksi dan dikenai sanksi.

Fokus pada pajak saja. Penghematan pajak yang merusak arus kas atau melanggar ketentuan hukum lain bukan perencanaan yang baik.

Dokumentasi. Pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung wajib disimpan selama 10 tahun ^[3]. Rencana yang tidak terdokumentasi sulit dipertahankan.

Tenggat yang perlu dijaga

Perencanaan pada akhirnya berujung pada pelaporan. Tenggat umum menurut UU KUP adalah 31 Maret untuk SPT Tahunan orang pribadi dan 30 April untuk badan, dengan perpanjangan hingga dua bulan bila pemberitahuan disampaikan tepat waktu. Keterlambatan menimbulkan denda administrasi dan, untuk kurang bayar, bunga yang tarifnya ditetapkan setiap bulan ^[4]. Perencanaan yang baik juga memuat kalender pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan pelaporan bulanan agar tidak ada sanksi yang tidak perlu.

Contoh penerapan yang umum

Perusahaan jasa dengan puluhan karyawan, misalnya, dapat meninjau pada awal tahun bagaimana tunjangan dan natura diperlakukan, serta kapan pembelian aset sebaiknya dilakukan agar penyusutan dan arus kas selaras. Pemilik usaha perseorangan dapat membandingkan konsekuensi menjalankan usaha sebagai orang pribadi dengan melalui badan. Contoh ini hanya ilustrasi; angka dan pilihan terbaik bergantung pada fakta dan aturan yang berlaku pada tahun pajak yang bersangkutan.

Tulisan ini bersifat umum dan bukan rekomendasi atas kondisi Anda. Bila Anda ingin menyusun rencana pajak tahun ini, Konsultasikan Tax Planning untuk membahas posisi dan tujuan usaha Anda.